Dalam rangka memberikan kepastian hukum, mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan 2021 dan pelaksanaan koordinasi yang efektif, Kementerian Ketenagakerjaan membentuk Pos Komando Pelaksanaan THR Keagamaan Tahun 2021 (Posko THR) dengan tetap memperhatikan prosedur/protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
Pemerintah melalui kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan surat edaran (SE) tentang pelaksanaan pemberian THR Keagamaan bagi pekerja / buruh. Dalam SE tersebut juga mewajibkan pengusaha untuk membayar THR Keagamaan secara penuh kepada pekerja / buruh sebelum H-7 lebaran.
Meski demikian, pemerintah memberi kelonggaran pada perusahaan terdampak pandemi covid-19 dengan membayar THR pada Maksimal H-1 lebaran. Namun dengan catatan pengusaha telah melakukan dialog dengan pekerja / buruh untuk mencapai kesepakatan berdasarkan laporan keuangan yang transparan dan dilaporkan secara tertulis pada dinas ketenagakerjaan setempat pada H-7 lebaran.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dalam siaran pers secara virtual, Senin 19 April 2021. Ida juga mengatakan, untuk itu pihaknya telah membentuk Posko THR Keagamaan 2021 di pusat.
Ida menjelaskan, dengan diluncurkannya Posko THR Keagamaan 2021 ini bertujuan untuk memberikan pelayanan konsultasi pembayaran THR Keagamaan. Memantau pelayanan pengaduan pembayaran THR Keagamaan, serta memantau pelaksanaan penegakan hukum pembayaran THR Keagamaan dan melakukan koordinasi terkait hasil pelaksanaan penegakan hukum pembayaran THR Keagamaan dengan instansi terkait.
Posko ini, lanjut Ida akan memberikan layanan kepada pekerja / buruh dan pengusaha melalui 3 aspek utama.
” Yang pertama, informasi seputar kebijakan dan peraturan THR Keagamaan 2021, ada juga ruang konsultasi dan pengaduan pelaksanaan THR Keagamaan 2021″, kata Ida.
Lebih lanjut Ida juga menjelaskan, selain melayani secara offline yang tentu dengan melakukan protokol kesehatan, pihaknya juga melayani dengan cara online yang bisa diakses melalui www.bantuan.kemnaker.go.id atau call center 1500 630.
Layanan Posko THR 2021 diberlakukan mulai 20 April hingga 20 Mei 2021 selama jam kerja 08.00 WIB-15.00 WIB. (diantama-indonews.tv)
Nasional – Pandemi menjadi alasan untuk berbuat yang kadang diluar keinginan kehidupan Normal, tidak hanya masyarakat umum, akan tetapi artis juga mengalami kemerosotan pendapatan, dan akhirnya mengalami terganggu kesetabilan perekonomiannya serta menyebabkan stress, cara yang paling mudah adalah dengan melupakan sejenak kesulitan hidup yang ada, akhirnya dengan jalan konsumsi Narkoba. Ilustrasi itu yang terjadi ketika orng melakukan konsumsi Narkoba baik itu sabu-sabu, ganja, atau Pil Koplo sekalian.
Aparat kepolisian mengungkap identitas musisi pria berinisial EAP alias AN yang ditangkap atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba jenis ganja pada Jumat (11/6/2021). Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Ady Wibowo mengatakan, musisi pria tersebut ialah Erdian Aji Prihartanto alias Anji.
Anji Ditangkap Polisi di Cibubur Anji seorang diri di sebuah perumahan kawasan Cibubur pada Jumat lalu. Kini, musisi ternama itu sudah berada di Mapolres Metro Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Dari penangkapan tersebut, polisi mengaman barang bukti narkoba jenis ganja yang diduga milik EAP alias AN. “Yang bersangkutan kami tangkap sendiri dengan barang bukti narkotika yang kami duga ganja,” ujar Harry di Mapolres Jakarta Barat, Minggu (13/6/2021). Namun, Harry belum dapat menjelaskan secara rinci berapa banyak barang bukti ganja yang diamankan dari lokasi penangkapan tersebut. Dia hanya memastikan bahwa Anji sudah berada di Mapolres Metro Jakarta Barat dan sedang menjalani pemeriksaan intensif. “Saat ini masih proses pemeriksaan secara intensif. Informasi selanjutnya akan kami sampaikan saat pres rilis nanti,” ucap dia. (berbagai sumber)
SIARAN PERS Ketua DPD RI Sabtu, 12 Juni 2021
Kilang Minyak Kembali Terbakar, Ketua DPD RI Minta Pertamina Tingkatkan Kewaspadaan
JAKARTA – Insiden kebakaran bundwall di kilang minyak Cilacap, Jawa Tengah, membuat Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengingatkan PT Pertamina (Persero) untuk meningkatkan kewaspadaan. Sebab kebakaran di kilang minyak milik perusahaan pelat merah itu bukan kali ini saja terjadi.
Kebakaran di salah satu tangki T39 kompleks kilang paracilin yang berisi benzene di kilang minyak Cilacap, terjadi Jumat (11/6/2021) malam. Saat terbakar, tangki di area bundwall hanya berisi sepertiga produk benzene atau sebanyak 1.100 barel dari kapasitas total tangki 3.000 barel.
“Maret lalu, kilang minyak pertamina di Balongan juga mengalami kebakaran yang menyebabkan ratusan warga yang tinggal di sekitarnya harus mengungsi. Sekarang sudah terjadi lagi kebakaran kilang minyak. Saya meminta jajaran Pertamina melakukan evaluasi,” tutur LaNyalla, Sabtu (12/6/2021).
Senator asal Jawa Timur itu meminta Pertamina segera mengidentifikasi penyebab kebakaran. Selain itu, LaNyalla juga mengingatkan agar Pertamina memastikan kebakaran tidak berdampak terhadap lingkungan sekitarnya meski lokasi kilang minyak berada jauh dari permukiman.
“Selain itu perlu evaluasi pada penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Pertamina. Ini sangat penting, kita tidak mau terjadi lagi kebakaran pada kilang minyak Pertamina. Sebab menyebabkan kerugian negara, juga membahayakan bagi pekerja maupun masyarakat,” tuturnya.
Mantan Ketua Umum PSSI itu menambahkan, Pertamina juga harus memastikan tidak ada korban dalam insiden ini. Ia pun mengapresiasi kepada pihak pemadam yang bekerja cepat mengatasi kebakaran, dan juga kepada pihak kepolisian yang membantu pengamanan perimeter dan area sekitar kilang.
“Sinergi yang baik antara Pertamina dan jajaran terkait akan mengurangi dampak dari kebakaran kilang minyak,” tegas LaNyalla.
Pertamina sudah memastikan pasokan BBM serta elpiji tidak akan terganggu akibat kebakaran tersebut. Sebab Benzene merupakan produk kilang yang merupakan bahan dasar untuk petrochemical, sehingga tidak terkait dengan produk BBM atau elpiji.
“Kepastian dari Pertamina ini menjamin ketersediaan kebutuhan BBM dan elpiji. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir,” ujar LaNyalla lagi.
Kilang Cilacap merupakan satu dari 6 kilang Pertamina dengan kapasitas pengolahan 270 ribu barel per hari. Kilang ini memiliki sekitar 200 tangki untuk menampung crude yang akan diolah, gas serta BBM hasil pengolahan minyak mentah. (HS/Indonews.tv)
Pria Ngamuk dan Ajak Duel Petugas Penyekatan Suramadu, Kini Minta Maaf
Covid-19 sudah berlangsung hampir 2 dan ternyata sangat berpengaruh terhadap psikologi masyarakat, ini terjadi di penyekatan Covid-19 di Jembatan Suramadu.
Beredar di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang pengendara terlibat adu mulut dengan sejumlah petugas.
Dengan tensi tinggi, Pria dalam video marah-marah ke semua petugas yang ada di pos penyekatan Suramadu.
Diduga sang pria mengamuk karena tak mau melakukan tes swab.
Dalam video tampak seorang pria mengenakan setelan pakaian kaus berwarna hitam dan celana jeans berwarna biru muda.
Pria itu juga tampak memakai peci hitam dan memasang masker namun dengan cara yang salah.
Ia marah dan sesekali berkata dengan intonasi suara tinggi ke beberapa orang petugas yang mencoba berbicara dengannya.
Selasa (8/6/2021), sang pria diduga enggan melakukan screening kesehatan berupa swab test antigen.
Tes itu digelar di pintu gerbang sisi Surabaya di Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu).
Tes itu digelar oleh jajaran petugas gabungan dari pihak Dinas Kesehatan, Polisi, TNI, BPBD, Satpol PP, dan Linmas.
Insiden itu dibenarkan oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, AKBP Ganis Setyaningrum.
Pihaknya juga mengatakan, sang pria dalam video sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi tindakannya.
“Sudah minta maaf setelah diberi penjelasan Kasat Lantas (Polres Pelabuhan Tanjung Perak) yang ada saat itu,” ujarnya.
Akhirnya hanya minta maaf lagi ….oalah cak cak (redaksi-indonews.tv)
Gejolak pasar sudan terasa, dari pedagangnya sampai pengusaha beras pun teriak ” jika ingin negara lebih kaya dan bisa mendapatkan yang dalam jumlah banyak, ada caranya lagi, yaitu “orang Nafas disuruh bayar Pajak aja, kata searing pengusaha yang tak mau disebut namanya.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengomentari soal wacana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sejumlah bahan pokok (sembako). Hal ini diketahui dari draf Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang beredar di masyarakat.
Ia menjelaskan alasan pemerintah belum banyak berkomentar tentang rencana ini.
“Untuk pertanyaan masalah PPN, mungkin Komisi XI memahami bahwa kita menyiapkan RUU KUP yang sampai saat ini belum disampaikan di paripurna, dibacakan. Kami dari etika politik, belum bisa melakukan penjelasan ke publik sebelum ini dibahas karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan ke DPR melalui surat Presiden,” kata Sri Mulyani dalam Raker dengan Komisi XI pada Kamis (10/6/2021).
Sri Mulyani pun menyadari situasi kini menjadi sedikit canggung karena dokumennya telah lebih dahulu beredar di tengah masyarakat.
“Sehingga kami tidak dalam posisi untuk jelaskan keseluruhan arsitektur dari perpajakan kita yang keluar sepotong-potong, yang kemudian menjadi sesuatu yang tidak mempertimbangkan situasi hari ini,” jelasnya.
Padahal, katanya, pemerintah tengah fokus dalam pemulihan ekonomi. Seluruh instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tengah digunakan untuk mendukung perekonomian.
Pada saat bersamaan, pemerintah juga tetap membangun fondasi dan perpajakan untuk tetap sehat ke depan. Kondisi saat ini, katanya, masyarakat tengah memanfaatkan semua insentif yang sedang diberikan oleh pemerintah.
Oleh sebab itu, Sri Mulyani mengatakan akan menjelaskan soal PPN sembako dan RUU KUP dalam rapat dengan Komisi XI nanti. Dari sana, nanti akan bisa dilihat secara keseluruhan yang direncanakan pemerintah termasuk pihak-pihak yang akan dikenakan pajak dan wacana waktu implementasinya.
“Kita bisa lihat keseluruhannya, dan kita bisa bahas mengenai apakah timingnya harus sekarang, apakah fondasinya harus seperti ini, siapa yang pantas untuk dipajaki. Itu semua perlu kita bawakan dan kita akan presentasikan secara lengkap dan itu semua akan kami bahas secara penuh dengan Komisi XI,” ungkapnya. (dihimpun dari berbagai media/redaksi)