Pria Ngamuk dan Ajak Duel Petugas Penyekatan Suramadu, Kini Minta Maaf

Covid-19 sudah berlangsung hampir 2 dan ternyata sangat berpengaruh terhadap psikologi masyarakat, ini terjadi di penyekatan Covid-19 di Jembatan Suramadu.
Beredar di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang pengendara terlibat adu mulut dengan sejumlah petugas.

Dengan tensi tinggi, Pria dalam video marah-marah ke semua petugas yang ada di pos penyekatan Suramadu.

Diduga sang pria mengamuk karena tak mau melakukan tes swab.

Dalam video tampak seorang pria mengenakan setelan pakaian kaus berwarna hitam dan celana jeans berwarna biru muda.

Pria itu juga tampak memakai peci hitam dan memasang masker namun dengan cara yang salah.

Ia marah dan sesekali berkata dengan intonasi suara tinggi ke beberapa orang petugas yang mencoba berbicara dengannya.

Selasa (8/6/2021), sang pria diduga enggan melakukan screening kesehatan berupa swab test antigen.

Tes itu digelar di pintu gerbang sisi Surabaya di Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu).

Tes itu digelar oleh jajaran petugas gabungan dari pihak Dinas Kesehatan, Polisi, TNI, BPBD, Satpol PP, dan Linmas.

Insiden itu dibenarkan oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, AKBP Ganis Setyaningrum.

Pihaknya juga mengatakan, sang pria dalam video sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi tindakannya.

“Sudah minta maaf setelah diberi penjelasan Kasat Lantas (Polres Pelabuhan Tanjung Perak) yang ada saat itu,” ujarnya.

Akhirnya hanya minta maaf lagi ….oalah cak cak (redaksi-indonews.tv)

Gejolak pasar sudan terasa, dari pedagangnya sampai pengusaha beras pun teriak ” jika ingin negara lebih kaya dan bisa mendapatkan yang dalam jumlah banyak, ada caranya lagi, yaitu “orang Nafas disuruh bayar Pajak aja, kata searing pengusaha yang tak mau disebut namanya.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengomentari soal wacana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sejumlah bahan pokok (sembako). Hal ini diketahui dari draf Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang beredar di masyarakat.

Ia menjelaskan alasan pemerintah belum banyak berkomentar tentang rencana ini.

“Untuk pertanyaan masalah PPN, mungkin Komisi XI memahami bahwa kita menyiapkan RUU KUP yang sampai saat ini belum disampaikan di paripurna, dibacakan. Kami dari etika politik, belum bisa melakukan penjelasan ke publik sebelum ini dibahas karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan ke DPR melalui surat Presiden,” kata Sri Mulyani dalam Raker dengan Komisi XI pada Kamis (10/6/2021).

Sri Mulyani pun menyadari situasi kini menjadi sedikit canggung karena dokumennya telah lebih dahulu beredar di tengah masyarakat.

“Sehingga kami tidak dalam posisi untuk jelaskan keseluruhan arsitektur dari perpajakan kita yang keluar sepotong-potong, yang kemudian menjadi sesuatu yang tidak mempertimbangkan situasi hari ini,” jelasnya.

Padahal, katanya, pemerintah tengah fokus dalam pemulihan ekonomi. Seluruh instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tengah digunakan untuk mendukung perekonomian.

Pada saat bersamaan, pemerintah juga tetap membangun fondasi dan perpajakan untuk tetap sehat ke depan. Kondisi saat ini, katanya, masyarakat tengah memanfaatkan semua insentif yang sedang diberikan oleh pemerintah.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani mengatakan akan menjelaskan soal PPN sembako dan RUU KUP dalam rapat dengan Komisi XI nanti. Dari sana, nanti akan bisa dilihat secara keseluruhan yang direncanakan pemerintah termasuk pihak-pihak yang akan dikenakan pajak dan wacana waktu implementasinya.

“Kita bisa lihat keseluruhannya, dan kita bisa bahas mengenai apakah timingnya harus sekarang, apakah fondasinya harus seperti ini, siapa yang pantas untuk dipajaki. Itu semua perlu kita bawakan dan kita akan presentasikan secara lengkap dan itu semua akan kami bahas secara penuh dengan Komisi XI,” ungkapnya. (dihimpun dari berbagai media/redaksi)

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi dalam memperkuat implementasi United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs).

Guna mempercepat implementasi UNGPs di level nasional, selaku national focal point Bisnis dan HAM, KemenkumHAM telah membentuk Gugus Tugas nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM). GTN BHAM ini sendiri melibatkan beragam pihak mulai dari K/L, CSO, maupun kalangan akademisi.

“Terkini GTN BHAM tengah melakukan penyusunan strategi nasional bisnis dan HAM yang akan dirampungkan pada tahun ini juga,”

Lebih lanjut dalam mendorong pengarusutamaan bisnis dan HAM, KemenkumHAM telah membuat aplikasi berbasis web yang dinamai PRISMA (Penilaian Resiko Hak Asasi Manusia). Dengan adanya PRISMA diharapkan dunia usaha dapat lebih dekat mengenal konsep Bisnis dan HAM melalui uji tuntas secara sukarela.

“Sejatinya, sejak tahun 2015 isu berkenaan dengan bisnis dan HAM juga telah menjadi bagian penting dalam rencana aksi nasional bisnis dan HAM,”

Selain itu, di sejumlah K/L semangat untuk mengimplementasikan Bisnis dan HAM juga telah terbentuk “Misalnya saja di Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah dibentuk aturan terkait sertifikasi HAM bagi yang bergerak di industri perikanan,” tambahnya.

Karenanya, HAM senantiasa menjadi bagian penting dalam pembuatan pelbagai kebijakan di tanah air. bahwa pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi dalam memperkuat implementasi UNGPs baik di level nasional, regional, maupun internasional (jakarta,heri.indonews.tv)

TERJUN BUNUH DIRI*
Tak Disangka Luke Aikins,seorang atlet terjun payung professional sekaligus seorang “stuntman” dari Los Angeles, USA telah menerima tantangan berhadiah USD 1 juta (Rp.15M)untuk terjun bebas/terjun tanpa parasut dari pesawat dengan ketinggian 25.000 kaki( lebih dari 8000 meter ). Untuk selamat, dia harus terjun menuju jaring yg sdh dipasang di Lembah Simi, Calfornia. Mari kita saksikan…!!!. Bule emang gila..