Indonews.tv – Serasa mengikuti arus carut marutnya susasana politik yang sedang gegap gempita karena kebijakan yang dikoyak-koyak, kita dikejutkan juga oleh kecelakaan KA Argo Semeru Kecelakaan di Kulon Progo.
Jika dirunut dari kenapa jalur yang dilewati kereta api bisa anjlok tentunya ada bagian tanah yang tidak stabil atau kurang padat, maka beban kereta api yang sangat berat menjadikannya amblas Ketika dilewati.
Kereta Api Argo Semeru mengalami kecelakaan yakni anjlok atau keluar jalur di petak Sentolo-Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (17/10/2023) sekitar pukul 13.20 WIB .
Diketahui Argo Semeru merupakan kereta eksekutif dengan tujuan Jakarta Gambir – Surabaya Gubeng PP.
Sementara itu salah satu saksi mata di sekitar lokasi kejadian Yatno menjelaskan peristiwa kecelakaan kereta api tersebut terjadi sekitar pukul 13.15 WIB.
“Saya dengar suaranya gemuruh karena lewat batu-batu itu kemrosak. Ini ada dua kereta tampaknya,” kata warga Kalimenur, Kalurahan Sukoreno, Sentolo, Kulonprogo ini.
Berdasarkan video yang beredar tampak kereta api dari arah berlawanan merangsek dan bergesekan dengan gerbong kereta yang terlibat kecelakaan keluar dari rel dan tampak miring. Beberapa penumpang pun berada turun dan berada di sekitar lokasi kejadian. Dari keterangan yang dirilis pada wawancara TV swasta, peristiwa ini mengakibatkan keterlambatan minimal 10 rute perjalanan terlambat. (@red)
Surabaya, indonews.tv – Bertepatan menjelang Hari Ulang Tahun TNI ke 78 di tahun 2023 ini, berlangsung pula pelantikan Rektor Universitas Merdeka Surabaya atau biasa disebut Unmerbaya hari Rabu, 4 Oktober 2023, di Aula Utama Universitas Merdeka Surabaya.
Kampus berfalsafah Birawa Anoraga ini memang dibawah Binaan Kodam V Brawijaya, dimana kampus ini juga turut memberikan Pendidikan kepada para mahasiswanya tentang jiwa Birawa Anoraga seperti yang dijelaskan oleh Letkol (Purn) Drs. Didi Suryadi, M.AP. Ketua Yayasan yang juga terhitung baru 2 bulan setengah.
Adalah Dr. Muhammad Roesli, S.H., M.Hum. terpilih Kembali sebagai Rektor periode 2-23 sampai masa bhakti 2027.
Dalam sambutannya Rusli yang seorang pria asli kelahiran pulau garam Madura ini berjanji akan memberikan kinerja yang terbaik untuk memajukan Unmerbaya dibawah kepemimpinanya kedepan Kembali serta melakukan kerja sama dengan berbagai sektor yang bisa mendorong kemajuan Unmerbaya kedepannya.
Hadir Pula mewakili Pangdam V Brawijaya serta Danrem, Kepala Staf Korem 084/Bhaskara Jaya Kolonel Inf Budhi Utomo, S.I.P, serta, dalam sambutannya dikatakan serta berharap sebagai Pembina Umerbaya, agar lebih bisa mengembangkan diri dan semakin bisa dipercaya oleh Masyarakat dengan menghasilkan generasi muda yang kompeten dan berkomitmen untuk pembangunan bangsa serta mempercayakan bisa berkuliah di Unmerbaya ini.
Ditemui di ruangannya, Letkol (Purn) Drs. Didi Suryadi, M.AP. Ketua Yayasan. Menyampaikan harpaan besar kepada Rektor terpilih yaitu Dr. Muhammad Roesli, S.H., M.Hum. tentang kerja sama yang harus dilakukan serta memperbaiki system dan kesejahteraan, terutama tagline yang baru yaitu Unmerbaya New, berharap semakin banyak orang berminat untuk mengikuti Pendidikan du Unmerbaya New ini, serta bisa bersaing dengan Universitas lain. (bram)
Indonews.tv – Alibi yang terbangun bahwa Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Syahrul YL melarikan ini terpatahkan dengan kedatangan menupang pesawat di Soekarno – Hatta, yang sempat disebut hilang kontak di luar negeri kini sudah kembali ke Indonesia.
Sekitar pukul 18.05 WIB pada Rabu (4/10/2023) kemarin, Pesawat yang Syahrul tumpangi mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Akan tetapi Syahrul YL tidak langsung ke Presiden sebagai atasan langsung dalam Kementrian, melainkan dia bertolak ke Nasdem Tower terlbih dahulu.
Sudah menunggu di sana, para petinggi Nasdem, ialah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Sekjen Nasdem Hermawi Taslim, hingga Ketua DPP Nasdem Viktor Laiskodat yang tentunya ingin mendapatkan keterangan langsung dari Syahrul YL, sekaligus disini nada-nadanya Syahrul YL juga ingin mendapatkan pembelaan dari katua Partainya.
Menurut info Paloh disebut ingin mendapat penjelasan secara langsung dari Syahrul perihal kasus dugaan korupsi yang menjeratnya di Kementan.
“Pak Surya ketua umum menerima informasi langsung dari SYL,” ujar Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni saat ditemui di Nasdem Tower, Rabu.
Belakangan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku sudah mendapat informasi dari KPK perihal penetapan tersangka Syahrul YL.
Namun demikian, belum ada keterangan ataupun pengumuman resmi perihal penetapan tersangka Syahrul. “Bahwa dia sudah tersangka? Ya, saya sudah dapat informasi. Malah sejak kalau eksposenya itu kan sudah lama kalau tersangka,” kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan.
Syahrul YL telah berjanji melalui kuasa hukumnya, bahwa dia akan kooperatif menjalani proses hukum. Selain itu, Syahrul YL juga menekankan bahwa perjalanannya ke luar negeri merupakan perjalanan tugas.
Kenapa tidak ke Jokowi dulu, malah ke Surya Paloh dulu !
Syahrul YL langsung menghadap ke Surya Paloh begitu tiba di Tanah Air. Pasalnya, dari bandara, Syahrul langsung menyambangi Nasdem Tower malam-malam. Dan Syahrul mendatangi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara setelah itu. Sahroni menjelaskan, Syahrul YL merupakan kader Partai Nasdem, sehingga harus menghadap ke Paloh terlebih dahulu.
“Iya kan Pak Mentan mewakili Nasdem, jadi menghadap ketua umum dulu baru menghadap Bapak Presiden selaku pemimpin negara,” ujar Sahroni.
“Wajib datang dan langsung temuin ketua umum,” sambungnya.
Setelah Mahfud MD menyebut bahwa Syahrul YL sudah tersangka, maka Febri Diansyah Mantan Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditunjuk menjadi pengacara oleh Syahrul YL.
Febri menjelaskan, mereka membentuk tim gabungan yang akan melakukan pendampingan hukum kepada Syahrul. Namun, dia mengaku belum bisa memastikan jumlah anggota dan sosok-sosoknya. “Tentu saja untuk memastikan dalam proses penyidikan ini prosesnya berjalan prosedural dan segala hak yang diatur secara hukum itu dipenuhi,” tutur dia.
Pihak Polda juga belum memberikan komentar soal perkara tersebut. Temuan uang dan senpi KPK tengah mengusut tiga klaster dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan), yakni pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang. KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pemaksaan dalam jabatan di Kementan, tapi belum mau mengungkap identitasnya. Namun, Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan bahwa Syahrul Yasin Syahrul YL telah menjadi tersangka sejak lama.
Dari penggeledahan di rumah dinas Syahrul Yasin Syahrul YL, penyidik KPK mendapati uang puluhan miliar dalam bentuk rupiah dan mata uang asing. Selain itu, penyidik KPK juga menemukan 12 pucuk senjata api. (@dari berbagai sumber)
INDONEWS.TV- Tegas- Cara Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang ingin memperbaiki beberapa sistem regulasi dalam pemerintahannya menegaskan bahwa kepada pengurus RT/RW maupun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang maju pada kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2024, agar mundur dari jabatannya. Terlebih bila mereka masih mendapatkan insentif dari APBD Kota Surabaya.
Himbauan TEGAS serta Pernyataan itu disampaikan langsung Wali Kota Eri Cahyadi usai meresmikan Balai RW VII, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Rabu (20/9/2023).
“Kalau nanti ada RT/RW dan LPMK terus semua pihak-pihak yang mendapatkan apapun dari APBD Kota Surabaya seperti insentif, apresiasi, maka tidak boleh menjadi calon legislatif (Caleg),” kata Wali Kota Eri Cahyadi.
Eri tidak hanya ngomong saja, akan tetapi Kewajiban mundur bagi jabatan Ketua RT/RW hingga LPMK itu diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 112 Tahun 2022. Dalam Perwali tersebut dijelaskan bahwa Ketua RT/ RW dan LPMK, tidak boleh terlibat aktif dalam partai politik.
“Kalau ternyata tidak mengundurkan diri dan tahunya setelah tanggal 3 Oktober 2023, maka sanksinya langsung dilepas dan mendapatkan sanksi yang lebih berat,” jelas Wali Kota Eri.
Wali Kota Eri juga menegaskan, bahwa saat ini pihaknya tengah berdiskusi dengan jajarannya terkait adanya Ketua RT/RW yang mendaftar bakal Caleg. Termasuk pula berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya.
“Jadi saya nuwun tolong (minta tolong) sangat, semua pihak yang daftar Caleg, yang masih menerima (insentif) dalam bentuk uang dari (APBD) Pemkot Surabaya, minta tolong mundur,” pintanya.
Setidaknya terdapat 5 orang pegawai kontrak yang diketahuinya maju pada kontestasi Pileg 2024. Karenanya, ia pun meminta agar pegawai kontrak tersebut dapat mundur. Di samping itu, Wali Kota Eri juga tak menampik terdapat sejumlah pegawai kontrak atau tenaga outsourcing Pemkot Surabaya yang mendaftar bakal Caleg.
“Tanggal 3 Oktober 2023 itu (Daftar Calon Tetap) akan diumumkan oleh Bawaslu. Kalau ternyata tanggal 3 Oktober belum mundur, maka ada sanksi yang pertama. Dan kedua, langsung dilepas dari jabatan yang sekarang diterima,” tandasnya.
Sebagai diketahui, bahwa permintaan pengunduran diri tersebut merujuk aturan di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (sumberPemkotSurabaya)
indonews.tv – Karena masih saja belum ada turun hujan, sepreti yang diharapkan daerah kekeringan seperti Ponorogo ! maka kali ini, Polwan Polres Ponorogo menggandeng TNI, BPBD dan Perhutani menggelar dengan Droping air bersih di Jalan Tirto, Panguripan Desa Duri, Kecamatan Slahung, Ponorogo.
Polres Ponorogo bersama TNI, BPBD dan Perhutani menggelar Droping air bersih bagi warga. “Selain itu juga memberikan tandon air untuk menampung air bersih hingga sayur mayur bagi warga yang mengalami kekeringan,”jelasnya Verawati Thaib, S.I.K, Waka Polres Ponorogo
Dia juga mengatakan kegiatan ini atas intruksi Kapolres Ponorogo bahwa Polwan harus melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. “Begitu ada laporan kekeringan, kita langsung melakukan Droping air bersih ini,”lanjutnya.
Masun, Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ponorogo mengatakan akan senantisa bersinergis dengan jajaran Polres Ponorogo dalam berbagai hal, diantaranya droping air bersih bagi wilayah yang mengalami Kekeringan. “Memang harus bersinergis dengan seluruh instansi terkait untuk bersama-sama membantu warga yang mengalami Kekeringan,”pungkasnya. (red)
Indonews.tv – Pemikiran pertama untuk bencana kekeringan yang selalu dating di Indonesia adalah, kenapa pemerintah tidak serta merta meniru atau copy paste cara-cara negara kecil yang maju seperti Jepang atau Belanda, yang mengadakan saluran drrenase yang dikerjakan dalam skala besar dan bis melayani seluruh penduduknya sepanjang tahun tanpa didera kekeringan.
Seperti yang terjadi di Ponorogo kali ini, masih saja kekkurangan air, dan terus menggerus kehidupan manusia.
Ada data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ponorogo mencatat bahwa sebanyak 1.181 warga di Bumi Reog terdampak oleh bencana kekeringan.
Untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh kekeringan ini, BPBD Ponorogo telah melakukan dropping air bersih secara rutin. Jumlah warga yang terdampak ini mengalami penambahan setelah tim BPBD melakukan assessment pada pertengahan bulan September.
“Ada penambahan dusun yang harus kita bantu dengan air bersih. Hal ini merupakan hasil assessment yang kita lakukan pada pertengahan bulan ini,” kata Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo, Masun, pada Jumat (22/9/2023).
Dari total 1.181 warga yang terdampak oleh kekeringan, mereka berasal dari 3 kecamatan di 5 desa dan berada di 5 dusun. Rinciannya adalah sebagai berikut: Dusun Jenggring (Slahung) sebanyak 200 orang, Dusun Krajan (Slahung) ada 70 orang, Dusun Watuagung (Badegan) ada 120 orang. Sementara di Kecamatan Pulung, terdapat Dusun Sukun dengan 41 warga terdampak dan Dusun Dungus dengan 750 orang terdampak.
“Di Dusun Krajan Desa Wates, Kecamatan Slahung, dan di Dusun Dungus Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung, terdapat Pamsimas, namun debit airnya saat ini mengecil. Sehingga kita melakukan dropping air untuk mendukung Pamsimas yang mengalami kekurangan air,” tambahnya. (@red)
Surabaya – Indonews.tv- Kali ini Hayomi Gunawan, yang biasa dipanggil Bram Hayomi ini berusaha untuk mengigatkan para sahabat-sahabat yang sudah lama tidak berjumpa dalam sesi dunia motivasi.
Dunia kita setelah tragedi Covid, serasa dipotong kehidupan ini untuk berinteraksi selama kurang lebih 3 tahun.
Dimana di dalam waktu 3 tahun tersebut kita dilatih, dibiasakan, dipaksa hidup sendiri, dikurung, di kondisikan untuk berkehidupan yang mengejutkan yaitu untuk menjaga jarak dengan orang lain, sehingga marwahnya kita sebagai mahluk sosial itu runtuh seketika.
Dan dengan terpaksa atau tidak kita sadari saat ini kita msih dalam taraf masih dalam pengaruhnya, perhatikan saja, tentang perilaku teman-teman kita atau rekan kerja kita, sosiologi mereka, psikologi mereka, cara hidup mereka sudah ada perubahan dari kebiasaan tiga atau empat tahun yang lalu. Ini semua berarti kita masih terpengaruh oleh perubahan dadakan karena Covid yang lalu.
Seharusnya setiap Lembaga saat ini membuat sebuah gerakan tentang mengembalikan kepercayaan terhadap sesama, yang dilakukan dalam sebuah motivasi-motivasi rutin agar tercapai kehidupan layaknya seperti masa yang lalu sebagai mahluk sosial yang nyata (@red)
Indonews.tv – Ulasan kali ini cukup menarik, berita banyak kita dengan tentang Indonesia darurat Penghulu. Bagi sebuah organisassi atau kalo tidak mau disebut itu sebut saja Lembaga sebesar Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) kecolongan tentang penyediaan penghulu bagi maslahat umat, yang 86.7 % saat ini adalah Muslim dan salah satu syarat nya Umat Muslim adalah adanya seorang Penghulu (yang biasa disebut Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ialah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah; Talak dan Rujuk diseluruh Indonesia)
Dan hal ini diakui oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) sangat kekurangan tenaga fungsional penghulu. Pasalnya, kebutuhan terhadap jabatan fungsional penghulu secara nasional mencapai 16.263 orang. Namun, jumlah yang tersedia saat ini hanya 9.054 penghulu.
Direktur Bina Kantor Urusan Agama (KUA) dan Keluarga Sakinah Kemenag RI, Zainal Mustamin mengaku kondisi ini cukup memprihatinkan. “Dari kebutuhan bisa dibilang saat ini kami memang darurat penghulu,” ungkap Zainal dalam keterangannya di laman resmi Kemenag.
Dikatakan pula “Apalagi, penghulu yang akan pensiun hingga Tahun 2027 sangat banyak, mencapai 2.383 orang. Selain banyak yang pensiun, penghulu kita juga banyak yang wafat terutama pada saat pandemi Covid-19 yang lalu,” terang Zainal.
Menurut hitungan kasar saja, sebenarnya hal ini bisa disikapi dengan melihat perkembangan proses yang ada, jika ada kekurangan kan sebenarnyasudah bisa dibaca dari awal-awal, sehingga tidak sampai ini menjadi polemik yang muncul di masyarakat, yang seolah-olah jika akan menikah akan sulit menemukan penghulu, dan ujung-ujungnya calon pengantin atau keluarga bisa melakukan tindakan-tindakan yang mendiskriditkan posisi penghulu, kan bisa jadi ada istilah “kasih uang lebih pasti dibantu” padahal hal itu kami yakin hanya ulang oknum yang bersikap seperti itu.
Lebih lanjut, Mantan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara ini mengatakan, pihaknya terus berusaha untuk memenuhi kekurangan penghulu. Tahun 2023, sudah ada 950 tambahan penghulu dari jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Insyaallah tahun depan akan ada lagi penerimaan penghulu jalur PPPK. Kami berharap mereka yang berminat harus mempersiapkan diri dari sekarang,” imbaunya.
PENGHULU BARU SUDAH BANYAK YANG SIAP
Zainal juga berharap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb) segera menetapkan formasi jabatan fungsional penghulu yang telah Kemenag usulkan. “Karena kalau formasi belum juga ditetapkan tahun ini, maka akan ada 180 penghulu yang akan pensiun Tahun 2024,” ungkapnya.
Lebih lanjut Zainal menjelaskan, tugas penghulu sangat penting. Tidak hanya mengawasi dan mencatat pernikahan, penghulu juga dapat tanggung jawab membantu negara dalam banyak hal. Peristiwa nikah dalam satu tahun di Indonesia sangat tinggi, rata-rata mencapai 1,7 juta.
Angka perceraian juga tinggi, lebih 500 ribu. Ada juga kawin anak, KDRT, intoleransi berbasis keluarga. Semua itu memerlukan peran penghulu. Bahkan, kata pria yang dulunya pernah bertugas di KUA, penghulu juga melaksanakan tugas sebagai pembimbing keluarga pada remaja usia sekolah, usia nikah, calon pengantin, konsultan keluarga, mediator perkawinan.
Selain itu, penghulu juga ikut berperan dalam melakukan deteksi dini konflik keagamaan, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, pembimbing manasik haji, pendamping pemberdayaan ekonomi umat, dan pengintegrasi data keagamaan.
WO SEMAKIN TUMBUH
Dua sisi yang seharusnya sinergi adalah Jawa Weding Organizer dan Penghulu. Karena dua pos ini saling mengisi, bayangkan saja Ketika WO sudah merencanakan dengan matang tentang pernihakan seseorang, hari, waktu dan moment yang sacral, tiba-tiba harus tertunda gara-gara penghulunya jadualnya tidak bisa, dikarenakan penghulunya kurang petugas.
Kondisi pasca badai Covid memang sangat menyentak keras sekali kondisi kita, akan tetapi dilain sisi mereka tidak memperdulikan hal itu missal saja tentang UKT Kuliah Negri, masih saja mencekik leher (maaf sedikit intremeso) (@ulasan-bramhayomi-red)
indonews.tv-Ini perilaku kehidupan dunia anak jama kini yang kami (indonews.tv) angkat kembali ke Permukaan, ada rasa gemas serta kecewa tetang perilaku anak-anak jaman sekarang. Mereka masih umur yang tidak seharusnya bisa melakukan hal itu, yaitu melakukan kekerasan terhadap anak lain.
Seharusnya semua lini, semua mata pengurus yang berhubungan dengan perilaku harusnya segara bergerak, kami yakin berita ini telah viral dan banyak yang baca serta lihat serta meberitakan, baik dari sisi media resmi atau sisi media social milik masing-masing tangan yang memegang HP ( dimana jama sekarang ini bukan hanya orang cukup umur yang bisa pegang HP, akan tetapi semua umur bisa memegang HP dan mengoperasionalkan serta menggunakan untuk kepentingan yang sering bukan urusan anak-anak.
Kejadian kali ini terjadi di Gresik, Mata siswi Sekolah Dasar (SD) Negeri di kabupaten Gresik mengalami kebutaan setelah dicolok kakak kelasnya menggunakan tusuk bakso. Hal ini disebabkan karena SAH (8) enggan memberikan uang jajannya ketika diminta paksa kakak kelasnya. Coba anda telaah, ini perilaku anak-anak SD kah ? atau karena perilaku orang dewasa yang sering dilihat, didengar oleh mereka dan akhirnya ditiru (Impersonate) dan ini bak budaya laten atau Narkoba yang sangat berbahaya.
Ayah Korban Bernama Samsul Arif (36), mengatakan mata anaknya itu ditusuk pada bagian mata sebelah kanan. Namun korban mengaku tak mengenali pelakunya.
Menurut Samsul, sejak hari kejadian, pihaknya terus mencari kejelasan dari insiden menimpa putrinya itu. Minta CCTV di sekolah hingga mencari pelakunya. Namun, pelaku tidak ditemukan, yang sebenarnya hal seperti ini sangat mudah bagi aparat untuk dengan cepat menemukan siapa pelakunya, tragis darurat perilaku positif di Indonesia (@Red)
KONFLIK PULAU REMPANG.
Oleh Hj. Azlaini Agus.
A. REMPANG TANAH BERTUAN.
Dikutip dari Kitab Tuhfat An- Nafis karya Raja Ali Haji (terbit perdana tahun 1890), dijelaskan bahwa penduduk Pulau Rempang, Galang dan Bulang adalah keturunan dari Prajurit2 /Lasykar Kesultanan Riau Lingga, yang sudah mendiami pulau2 tersebut sejak tahun 1720 M, di masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah I.
Salam Perang Riau I (1782 – 1784) melawan Belanda, mereka menjadi prajurit Raja Haji Fisabilillah ( salah seorang Pahlawan Nasional ). Kemudian dalam Perang Riau II, juga melawan Belanda (1784-1787) mereka menjadi prajurit yang dipimpin oleh Sultan Mahmud Riayat Syah.
Ketika kemudian Sultan Mahmud Riayat Syah hijrah memindahkan pusat pemerintahan ke Daik- Lingga pada tahun 1787, pulau Rempang, Galang dan Bulang dijadikan basis pertahanan terbesar dari Kesultanan Riau Lingga, yang dipimpin oleh Engku Muda Muhammad, dan Panglima Raman, yang diangkat langsung oleh Sultan Mahmud.
Kuatnya basis pertahanan di Pulau Rempang, Galang dan Bulang, sehingga pasukan Belanda dan Inggris tidak berani memasuki wilayah Kesultanan Riau Lingga.
Anak cusu prajurit itulah yang sampai saat ini mendiami pulau Rempang, Galang dan Bulang secara turun temurun. Pada Perang Riau I dan Riau II, nenek moyang mereka disebut sebagai Pasukan Pertikaman Kesultanan ( semacam pasukan elite ).
Jadi adalah keliru jika penguasa Negara Indonesia menganggap Penduduk 16 Kampung Tua di Pulau Rempang sebagai pendatang. Penduduk Melayu yang berdiam di Pulau Rempang, termasuk juga Galang dan Bulang sudah eksis sejak lebih dari 300 tahun yang lalu, beranak-pinak berketurunan, hidup mendiami pulau tersebut serta menjaga nilai dan tradisi nenek moyang mereka sampai hari ini. Pada umumnya mereka beragama Islam.
Hari ini jumlah penduduk Pulau Rempang diperkirakan 5.000 Jiwa ( tidak termasuk Galang dan Bulang), bermata-pencaharian pada umumnya sebagai nelayan dan berdagang.
B. MASUKNYA INVESTOR.
Masuknya investor ke Rempang, diawali dengan ditandatanganinya MOU tahun 2004 antara Walikota Batam ( Nyat Kadir ) dengan investor dari Group Artha Graha yakni PT MEG.
Akan tetapi selama 19 tahun lahan yang diberikan kepada investor tersebut tidak digarap (diterlantarkan). Lalu masuklah sejumlah orang2 dari luar Rempang yang membuka berbagai usaha seperti ternak babi, ternak ayam, dan kebun buah2an dll, mereka adalah pendatang yang menempati bagian darat dari Pulau Rempang. Sedangkan penduduk asli keturunan Prajurit Sultan Riau Lingga sejak dulu hingga kini menempati dan berdianm di bagian pesisir di 16 kampung tua Pulau Rempang.
Selama 19 tahun ditelantarkan seharus Hak atas Lahan sudah dicabut oleh Pemerintah sesuai dengan UUPA ( UU Nomor 5 Tahun 1960 ). Pada tahun 2023 ini PT MEG menggandeng investor dari Cina dengan investasi disebutkan sebesar Rp 381 Trilyun. Masuknya investor dari Cina ini adalah hasil kunjungan Presiden RI ke Cina akhir2 ini.
Masuknya investor Cina bersama PT MEG akan membangun megaproyek yang disebut REMPANG ECO CITY, dan untuk itu BP Batam mengalokasikan tanah seluas 117.000 Hektare. Berarti seluruh pulau Galang yang luasnýa 116.000 Hektare, ditambah dengan pulau2 disekitarnya ( seperti Pulau Galang dll). Untuk itu seluruh penduduk Pulau Rempang yang berdiam di 16 kampung tua, akan dipindahkan (direlokasi) ke tempat lain, yang sampai saat ini tempat relokasi itu sama sekali belum dibangun.
C.KONFLIK DAN KEKERASAN APARAT DEMI INVESTASI.
Warga Rempang baru mengetahui adanya rencana Pembangunan megaproyek Rempang Eco City pada awal Agustus 2023 dari berita di media. Tidak ada sosialisasi resmi dari pemerintah sebelumnya.
Sejak awal Agustus 2023 pihak BP Batam berusaha masuk ke Pulau Rempang untuk memasang patok di atas tanah yang sudah diberikan kepada investor, tetapi tidak berhasil karena warga masyarakat mengusir setiap kali orang2 BP Batam datang ke Rempang.
Tanggal 23 Agustus 2023, seluruh warga masyarakat Rempang dan pulau2 sekitarnya dengan 6.000 massa menggelar Aksi Unjuk Rasa MENOLAK RELOKASI.
Warga Rempang tidak menolak masuknya investasi jika memang negara membutuhkan investasi tersebut, mereka hanya menolak DIGUSUR dari tanah leluhurnya. Mereka menolak dipindahkan dari kampung2 tua yang sudah mereka huni sejak 300 tahun yang lalu secara turun temurun.
Aksi Unjuk Rasa dengan 6.000 warga tidak mendapat tanggapan dari Kepala BP Batam ( H.M. RUDI ) dengan alasan bahwa ini perintah Presiden karena ini proyek pemerintah pusat.
Pada tanggal 07 September 2023, 1.000 personil gabungan POLRI, TNI, SATPOL PP, dipimpin oleh Kapolresta Barelang “memaksa masuk” ke Pulau Rempang untuk memasang patok lahan investor. Seluruh warga masyarakat bertahan di Jembatan IV, satu2nya akses jalan masuk ke Pulau Rempang. Di sini terjadi insiden antara aparat dengan warga, puluhan warga mengalami luka2 akibat pukulan dan tindak kekerasan aparat, dan dilarikan ke rumah sakit. Juga termasuk anak2 sekolah, bahkan seorang bayi yang menjadi korban gas air mata yang ditembakkan aparat secara membabi buta.
Hari itu warga Rempang berduka, usaha dan perjuangan mereka mempertahankan kampung halaman nenek moyang mereka GAGAL. Sekarang mereka tidak tahu harus ke mana.
Relokasi yang dijanjikan BP Batam sampai hari ini belum jelas bahkan sama sekali belum ada, karena sarana prasarana relokasi pun sama sekali belum dibangun. Ke mana 5.000 jiwa penduduk ini akan melanjutkan hidup dan kehidupan mereka ?
Sementara itu Presiden Jokowi telah mengeluarkan Instruksi kepada BP Batam dan Aparat Keamanan bahwa tanggal 28 September 2023, Pulau Rempang HARUS DIKOSONGKAN UNTUK DIMULAINYA PEMBANGUNAN INVESTASI “REMPANG ECO CITY”.
Tanggal 11 September 2023, kembali warga menggelar Aksi MENOLAK RELOKASI, yang mengakibatkan lebih 30 orang warga Rempang dan Peserta Aksi saat ini sedang ditahan di Mapolresta Barelang dan Mapolda Kepri.
Sekarang ini seluruh Masyarakat Melayu dari seluruh daerah di Indonesia ( seperti Riau, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Sumatera Utara dll bahkan juga warga dari wilayah2 lain ) sudah menyatakan dukungan kepada Warga Rempang.
D. NEGARA TELAH MELANGGAR KONSTITUSI DAN HAK ASASI MANUSIA.
Didalam Pembukaan UUD Negara Indonesia Tahun 1945 dihelaßkan bahwa Negara wajib melindungi seluruh tumpah darah dan segenap warga negara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum …… dst.
Dalam kasus Pulau Rempang, penguasa negara sudah mengabaikan Amanah Konstitusi tersebut.
Selain itu penguasa Negara juga sudah melakukan penindasan dan pelanggaran HAM warga negara sendiri, yakni penduduk Pulau Rempang. Negara telah melanggar hak warga untuk bertempat tinggal, hak untuk bermata pencaharian, hak atas kesejahteraan lahir dan batin, hak atas pelayanan kesehatan dan hak untuk mendapatkan pendidikan dan tumbuh kembang anak2 generasi penerus.
Sejak pertengahan Agustus 2023, pelayanan kesehatan di Puskesmas Rempang sudah dihentikan, sekolah2 negeri sudah dipindahkan. Hal ini dilakukan BP Batam dan Pemko Batam untuk memaksa warga Rempang meninggalkan kampung halaman mereka, dan menyetujui Relokasi.
Sungguh Negara Indonesia sedang melakukan pemaksaan dan penindasan terhadap warga Rempang, bahkan secara tidak langsung negara telah membunuh kehidupan dan masa depan warga Rempang.
Pekanbaru 13 September 2023.












