Integrasi HAM dan bisnis pada Draf Strategi Nasional

Integrasi HAM dan bisnis pada Draf Strategi Nasional

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi dalam memperkuat implementasi United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs).

Guna mempercepat implementasi UNGPs di level nasional, selaku national focal point Bisnis dan HAM, KemenkumHAM telah membentuk Gugus Tugas nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM). GTN BHAM ini sendiri melibatkan beragam pihak mulai dari K/L, CSO, maupun kalangan akademisi.

“Terkini GTN BHAM tengah melakukan penyusunan strategi nasional bisnis dan HAM yang akan dirampungkan pada tahun ini juga,”

Lebih lanjut dalam mendorong pengarusutamaan bisnis dan HAM, KemenkumHAM telah membuat aplikasi berbasis web yang dinamai PRISMA (Penilaian Resiko Hak Asasi Manusia). Dengan adanya PRISMA diharapkan dunia usaha dapat lebih dekat mengenal konsep Bisnis dan HAM melalui uji tuntas secara sukarela.

“Sejatinya, sejak tahun 2015 isu berkenaan dengan bisnis dan HAM juga telah menjadi bagian penting dalam rencana aksi nasional bisnis dan HAM,”

Selain itu, di sejumlah K/L semangat untuk mengimplementasikan Bisnis dan HAM juga telah terbentuk “Misalnya saja di Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah dibentuk aturan terkait sertifikasi HAM bagi yang bergerak di industri perikanan,” tambahnya.

Karenanya, HAM senantiasa menjadi bagian penting dalam pembuatan pelbagai kebijakan di tanah air. bahwa pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi dalam memperkuat implementasi UNGPs baik di level nasional, regional, maupun internasional (jakarta,heri.indonews.tv)

Pesta Ultah Gubernur Khofifah Diduga Langgar Prokes

Apa kata dunia jika pemimpin yang diharapkan menjadi contoh baik bagi masyarakat ternyata diduga melenggang melanggar dalam aturan yang dibuatnya sendiri !!.
Sebuah video pesta ulang tahun Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa beredar di media sosial. Acara itu disebut-sebut mengabaikan protokol kesehatan. Dalam video itu dinarasikan bahwa pesta digelar di sebelah timur Gedung Negara Grahadi, tepatnya di area rumah dinas gubernur pada Rabu (19/5) malam. Video itu juga menyebut bahwa pesta diramaikan musisi Katon Bagaskara dan rekan band-nya. Orang yang hadir dalam video tampak berkerumun sembari bernyanyi bersama. Lokasi perayaan juga dihiasi lampu, panggung didekorasi dengan balon warna-warni. Selain itu, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak yang diketahui juga berulang tahun dengan selisih satu hari pada 20 Mei.
sedangkan dari Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Jatim Agung Subagyo melakukan Hak Jawab dengan membantah jika acara yang diselenggarakan mengabaikan protokol kesehatan. Bahkan dia mengklaim jika acara itu bukanlah pesta melainkan tasyakuran.

Acara pun juga dihadiri para organisasi perangkat darah (OPD) Pemprov Jatim. “Ada sekitar 30 orang, mereka memberikan ucapan selamat ke ibu, gitu aja,” kata dia saat dikonfirmasi, Jumat (21/5). Terkait momen bernyanyi bersama, Agung membenarkan tetapi semua dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Dia juga menyebut jika seluruh orang mulai dari OPD dan staf yang hadir sudah rutin swab PCR. “Saya, kan, melihat, saya hadir di situ. Saya termasuk OPD. Kami pilih di halaman tidak di dalam supaya keamanan sirkulasi dan sebagainya,” jelas Agung.


Plh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono melakukan hak jawab soal video viral ulang tahun Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang disebut menimbulkan kerumunan. Heru memastikan bahwa acara tersebut merupakan spontanitas dan bukan inisiatif Khofifah. Heru bahkan berani bersumpah bahwa acara tersebut bukanlah kehendak Khofifah.

“Sumpah demi Allah itu bukan inisiatifnya Bu Gubernur Khofifah,” kata Heru kepada wartawan di kantor Gubernur Jatim, Jumat (21/5/2021). Acara pesta ulang tahun tersebut murni inisiatifnya sebagai pimpinan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim. “Yang punya inisiatif saya sebagai pimpinan OPD sebagai bentuk perhatian staf kepada atasannya,” terang Heru.

Seharusnya mereka itu mengerem dalam segala hal, dikarenakan masyarakat dimintanya untuk membatasi dalam segala kegiatan, akan tetapi dari pihak pemerintahnya sendiri malah melakukan hal yang selama ini dilarang (berkumpul dalam jumlah banyak) (redaksi)

Polda Metro Jaya tangkap Pak Ogah Otak Perampokan Disertai Pemerkosaan Anak Dibawah Umur

Pak Ogah Otak Perampokan Disertai Pemerkosaan Anak Dibawah Umur Ditangkap Polda Metro Jaya

Otak atau pelaku utama perampokan disertai pemerkosaan anak dibawah umur di wilayah Bintara, Bekasi, berhasil dibekuk polisi. Pelaku berinisial RTS yang bekerja sebagai tukang parkir sekaligus pak ogah ini sempat buron beberapa hari sebelum dibekuk polisi. Pelaku melarikan diri ke rumah saudaranya di daerah Bogor.

“RTS sehari – hari bekerjanya sebagai tukang parkir juga sebagai ‘pak ogah’ di jalan. Mengaku sudah 5 kali melakukan pencurian, tetapi baru ini yang tertangkap”, kata Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya.

Sebelumnya polisi juga telah mengamankan 2 pelaku lainnya yang berinisial RP dan AH. Dalam melakukan aksinya RTS sebagai eksekutor masuk ke rumah korban memalui lubang ventilasi. Sedangkan RP bertugas mengawasi kondisi rumah korban dan AH sebagai penadah. Namun, setelah dilakukan penyidikan pelaku AH juga terlibat dalam aksi perampokan dan pemerkosaan pada Sabtu, 15 Mei 2021 lalu.

Sebelum melakukan perampokan, RTS sempat mengamati korban yang masih dibawah umur (15th) selama 30 menit sedang bermain Hp di ruang keluarga. Sehingga timbul niat kotor pelaku untuk memperkosa korban.

“Kita baru melakukan pemeriksaan awal dulu, itu motifnya, karena sempat melihat setengah jam korban bermain hand phone di ruang keluarga. Kemudian timbul niat yang bersangkutan karena memang status yang bersangkutan pernah berkeluarga tapi sudah bercerai”, ungkap Yusri.

Kepada korban, RTS mengancam akan dibunuh jika berteriak. Selanjutkan korban diperkosa lalu dipaksa untuk menyerahkan HP milik korban dan 1 buah HP lain yang berada di ruang keluarga. Setelah itu RTS melarikan diri keluar rumah korban dengan melompat pagar.

Kasus perampokan disertai pemerkosaan ini masih terus didalami oleh Polda Metro Jaya, karena baru pada 20 Mei 2021 pagi dilakukan pemeriksaan.

Akibat perbuatannya, pelaku dipersangkakan melanggar pasal 365, pasal 285 juga di pasal 76d junto pasal 81 undang – undang perlindungan anak dengan ancaman 12 tahun penjara. (diantama,indonews.tv)

Konten Negatif Marak, Pemerintah Luncurkan Program Literasi Digital Nasional

Konten Negatif Marak, Pemerintah Luncurkan Program Literasi Digital Nasional

Tantangan di ruang digital dewasa ini semakin besar. Berbagai konten negatif semakin marak dan mengalami peningkatan. Hoaks, penipuan daring, perjudian, ekploitasi sexual pada anak, ujaran kebencian dan radikalisme berbasis digital perlu diwaspadai karena hal tersebut dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Hal ini disampaikan Presiden saat peluncuran Program Literasi Digital Nasional yang disiarkan pada akun resmi Sekretariat Presiden, Kamis 20 Mei 2021. Dalam kesempatan ini presiden juga berharap ruang digital kedepan lebih banyak dibanjiri dengan konten – konten yang positif, kreatif dan mendidik.

Menurut Jokowi, internet harus bisa meningkatkan produktifitas masyarakat. Harus mampu pula membuat UMKM naik kelas. Dengan cara memperbanyak UMKM onboarding ke platform E-commerce. Sehingga internet bisa memberi nilai tambah bagi pelaku UMKM dan seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, Presiden berharap seluruh komponen masyarakat dapat bekerja sama agar semakin banyak masyarakat yang “melek” digital.

Presiden juga Mengapresiasi beberapa lembaga dan berbagai komunitas yang mendukung dan terlibat dalam program Literasi Digital Nasional.

Presiden Berharap, gerakan Literasi Digital ini dapat terus menggelinding dan membesar. Gerakan ini juga diharapkan mampu mendorong inisiatif di tempat lain, melakukan kerja kongkrit agar masyarakat menjadi cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan yang edukatif dan produktif. (diantama,indonews.tv)