Surabaya – indonews.tv. Gagasan cemerlang Samarul Falah Ketua PA Kota Surabaya tentang pendaftaran perkara bisa diawali dari Kelurahan itu muncul ketika dia bertemu Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya dan Kepala Kantor Kemenag Surabaya.
New Era, New Normal, mau gak mau kita harus mengikuti jama, kerumunan antrean pendaftaran perkara di Kantor Pengadilan Agama (PA) Surabaya yang kerap terjadi berpotensi menimbulkan keresahan akan adanya cluster penyebaran virus. Selain itu, Kantor PA Surabaya juga tidak punya lahan parkir kendaraan.
Masalah calo atau para penyedia jasa pendampingan perkara di luar Kantor PA Surabaya yang sulit diawasi sehingga kerap merugikan pendaftar. Padahal biaya pendaftarannya relatif murah kalau tanpa calo, dan sampai hari ini tidak bisa ditangani pihak PA sendiri, yang sebenarnya adalah tugas dinas terkait yang bisa menertibkan, jika kita mencontoh kota-kota lain yang berhasil menuntaskan perkara ini karena Dinas terkaitnya tegas dan tidak bermain mata dengan pihak lain yang tidak berhak dalam pengelolaan lahan parker.
Untuk mengatasi berbagai masalah itu, PA Surabaya bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya menyediakan pendaftaran perkara PA di Kantor Kelurahan atau secara daring lewat aplikasi.
“Gagasannya, bagaimana warga bisa mendaftarkan perkara melalui (kantor) kelurahan. Apalagi di (kantor) PA Surabaya sidangnya banyak, dan PA tidak punya lahan parkir. Lahan parkir dikelola masyarakat di jalan,” katanya.
Nota kesepahaman (MoU) antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Surabaya, PA Surabaya, dan Kementerian Agama (Kemenag) sudah ditandatangani 31 Mei 2021 lalu.
Adendum PA bersama pemkot untuk membuka akses pendaftaran perkara di seluruh kantor kelurahan dengan aplikasi “ACO-ERI”, sistem pendaftaran perkara e-court terintegrasi yang dilaksanakan Minggu 12 September 2021 kemarin.

Samarul berharap, dengan adanya MOU itu, masyarakat segera bisa mendaftarkan perkara PA Surabaya secara dari melalui e-Kios yang ada di seluruh Kantor Kelurahan di Surabaya.
Kantor PA Surabaya berharap, melalui layanan ini warga dipermudah dan biaya yang dikeluarkan juga semakin murah, tanpa harus ke Kantor PA Surabaya, dan tanpa memanfaatkan jasa calo.
“Jadi nanti orang mau daftar perkara cukup datang ke kantor kelurahan. Nanti di sana disediakan anjungan mandiri melalui E-Kios. Di kelurahan juga ada petugas yang ditunjuk untuk mendampingi warga,” ujarnya.
Ide pendaftaran perkara Pengadilan Agama cukup di Kantor Kelurahan itu, menurut Samarul, merupakan ide dari Eri Cahyadi. Dia pun segera bersepakat dengan ide yang menurutnya solutif itu.

Selain kerja sama penyediaan layanan pendaftaran perkara, pemkot lewat Dispendukcapil, PA Surabaya, juga Kemenag akan segera meluncurkan aplikasi daring pendaftaran perkara.
Nama aplikasi daring yang seger diluncurkan itu “Lontong Kupang” (Layanan Online dan Terpadu Melalui One Gate System antara Disdukcapil, Pengadilan Agama, dan Kemenag).
Sistem dalam aplikasi layanan terpadu itu sudah saling terintegrasi antara Dispendukcapil Surabaya, PA Surabaya, dan Kantor Kemenag di Surabaya.

Melalui aplikasi daring ini pula, begitu produk hukum PA Surabaya terbit, Kemenag bisa segera menerbitkan berkas seperti Akta Nikah, sementara Dispendukcapil membuat KK terbaru dan Akta Kelahiran.
Agus Imam Sonhaji Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Surabaya mengatakan, aplikasi “Lontong Kupang” ini akan diluncurkan Rabu (15/9/2021) besok.
“Aplikasi Lontong Kupang yang digagas bersama ini bertujuan memberikan solusi kepada masyarakat yang masih bingung saat hendak mengurus berkas peradilan. Pemohon pun sudah tidak perlu datang ke PA,” kata Agus.
Pada tahap awal ini aplikasi “Lontong Kupang” itu menyediakan layanan untuk Isbat Nikah. Seiring berjalannya pelayanan, sejumlah layanan PA Surabaya lainnya akan diintegrasikan ke dalam aplikasi itu.
“Setelah ini berjalan, nanti beberapa layanan lain bisa kita integrasikan. Layanannya apa saja? Nah, ini nanti mengikuti yang diatur PA, Kemenag, dan Dispendukcapil,” katanya.(red-indonews.tv)

Dengan Menahan Sesak Nafas Serta Menahan Tangis, Emak-Emak Ini Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Berharap Tersentuh Hati Yang Mendengarkan.

Aksi Demo menuntut tentang TPS ( Tempat Pembuangan Sampah) yang menyebabkan Pencemaran Lingkungan dan udara dilakukan oleh warga di Perumahan Taman Pondok Jati 2,desa Geluran-Taman, kabupaten Sidoarjo.
Uniknya Aksi Demo tersebut dilakukan oleh para ibu-ibu atau yang lagi viral disebut kaum EMAK-EMAK.. Mereka menuntut tentang keberadaan TPS ( Tempat Pembuangan Sampah) yg sangat mengganggu warga dikarenakan pencemaran Lingkungan dan udara di wilayah perumahan mereka.. Lokasi TPS tersebut memang sangat berdekatan dengan pemukiman warga perumahan Taman Pondok Jati 2,yang hanya dipisahkan dengan sungai/kali.
Lokasi area TPS tersebut berada di desa Jemundo-Taman dan berbatasan dengan perumahan Taman Pondok Jati 2,Geluran Taman.

Para EMAK-EMAK melakukan Aksi-aksi nya dengan membuat Tulisan dikertas yg menyatakan MENOLAK ADANYA TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH tersebut yang berdekatan dengan rumah mereka..mereka terus berteriak-teriak menyuarakan tuntutan nya untuk memindahkan Lokasi TPS tersebut kelokasi yang jauh dari pemukiman warga.Hal yang sama tersebut juga disampaikan oleh Ketua RW 05 Perumahan Taman Pondok Jati 2 Geluran-Taman Bpk Trisunu Sudarmadi yg diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya dari Posbakum Sidoarjo, Adv Diyan Moelyadi SH.. dari Posbakum “Perjuangan”
Diyan mengatakan bahwa sebelumnya warga perumahan sudah melaporkan masalah TPS tersebut beberapa kali ke pihak kelurahan dan kecamatan Taman tapi masih belum ada tanggapan,dan akhirnya warga perumahan kesal dan marah sampai akhirnya melakukan Aksi Demo..Sebagai Pengacara/Kuasa Hukum dari warga perumahan tersebut, Adv Diyan Moelyadi SH juga berharap untuk merelokasi TPS itu ketempat yang jauh dari pemukiman warga..( wawancara dg Pengacara dan ketua RW 05 ).

Dan akhirnya perwakilan warga perumahan Taman Pondok Jati 2 Geluran-Taman dan kuasa Hukumnya Adv DIYAN MOELYADI SH diajak mediasi/dialog oleh Camat Taman, Lurah desa Jemundo-Taman dan pihak-pihak yang terkait utk mencari Solusinya.. Dari hasil mediasi/dialog tersebut blm ada kesepakatan dari kedua belah pihak,dan nanti akan dilakukan mediasi ke tingkat kabupaten Sidoarjo dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten dan pihak-pihak yang terkait..Warga perumahan Taman Pondok Jati 2 geluran Taman berharap agar masalah TPS ini segera diselesaikan secepatnya dan kebersihan Area TPS tersebut harus dijaga di Sterilkan supaya tidak mencemarkan Lingkungan Sekitarnya….
(Heru Recont indonews.TV melaporkan dari Sidoarjo.)

Riuh rendah persaingan dalam penentuan posisi single Bar di percaturan dunia Advokat Indonesia sampai saat ini belum kelar dan terus bergulir, satu sisi pihak yang telah mengantongi ijin dari Kemenkumham serta SKT dari Kementerian Dalam Negeri, maka organisasi advokat itu disebut telah bisa melakukan kegiatan beracara di bidang Hukum, maka mulai beberapa tahun ini, terutama pecahnya Peradi menjadi tiga (3) kubu, maka banyak bermuculan OA (Organisasi Advokat) baru.
Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan, mewacanakan agar ada pembatasan usia maksimal dalam perekrutan advokat atau pengacara seperti yang diterapkan dalam seleksi penegak hukum lainnya.
“Bagaimana juga kita berani mengatakan ada batasan usia, lewat usia tertentu selesai, samakan penegak hukum yang lain,” kata Arteria dalam webinar bertajuk “Single Bar System, Solusi Organisasi Advokat Indonesia, Satu Tela’ah Yuridis Akademis” pada Kamis (22/7).
Sekarang ini pensiunan atau mantan penegak hukum lainnya, polisi, jaksa, hakim bisa menjadi advokat selepas purna bakti. “Sudah kita hidup susah, mata pencaharian diambil orang lagi,” ujarnya
Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut menegaskan, ini seharusnya dibicarakan mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat untuk penertiban rekrutmen.
Ia juga mengusulkan agar ada suatu lembaga khusus yang menangani rekrutmen calon advokat di bawah wadah tunggal (single bar). Wadah tunggal ini menjadi amanat UU Advokat yang harus dilaksanakan.
Advokat yang dirkerut merupakan orang-orang pilihan yang memenuhi satu standar yang ditetapkan karena persaingan saat ini kian ketat dan harus siap menghadapi advokat asing. “Lawan kita itu advokat asing,” Advokat Indonesia akan tersisih dalam persaingan jika tidak kualitasnya baik,.”Jangan sampai punya kantor hebat di belakangnya modal asing, orang-orang asing. Itu juga enggak bener,” ujarnya.
Untuk itu, Arteria meminta Pehimpunan Advokat Indonesia (Peradi) harus mempersiapkan advokat melalui perekrutan yang hanya dilakukan oleh satu lembaga. “Peradi harus bisa membentengi,” ujarnya.
Berbicara satu lembaga yang tugasnya melakukan seleksi atau ujian perekrutan, Arteria juga menyampaikan, jika memungkinkan rekrutmen atau ujian ini tidak dipungut biaya. Adapun bayarannya dari iuran tahunan dia setelah lulus menjadi advokat, atau dipotong dari kantor hukum tempatnya bekerja. “Itu solusi yang lebih baik. Ini yang harus kita kaji dan hadirkan,” ucapnya.
Dengan adanya satu lembaga khusus, lanjut Arteria, kualitas advokat akan terjaga karena tidak bisa mengikuti ujian di tempat lain setelah tidak lulus di lembaga khusus tersebut karena tidak akan diakui dan tidak bisa diambil sumpah sebagai advokat.
“Dengan status standar, yang tidak lulus enggak bisa ujian di tempat lain dan tidak bisa diakui. Sekarang kan bisa (ujian di berbagai tempat), kemudian diangkat bisa lewat oleh pengadilan, pengadilan tinggi,” katanya.
Peserta tes yang sudah dinyatakan 3 kali tidak lulus mengikuti ujian menjadi advokat, mungkin bisa menjadi pembantu advokat. Ujar Ateria menutup obrolan.
Sebagai Advokat yang berposisi di Surabaya, Hayomi Gunawan.SH.MH. juga sependapat bahwa selayaknya organisasi advokat ditanah air ini memiliki single Bar System dan OA yang sudah ada bisa melebur menjadi satu kesatuan dan tidak dikotak-kotak-kan, agar keprofesian kita bisa terjamin sebagai officium nobile (red-indonews.tv-berbagai sumber)

Berharap bisa menikmati uang banyak dan bisa beli barang mewah dengan memnfaatkan kelengahan orang pengguna kartu kredit, terutama warga negara asing, bukan senang malah tertangkap oleh polisi.
Nasib sial akhirnya dijalani oleh kedua pelaku (tersangka) yaitu inisial FSR dari Bekasi dan AZ dari Jakarta, keberhasilan polisi menangkap kedua tersangka dari nyanyian HTS ketika diselidiki oleh Penyidik, selaku penampung data illegal akses (Koordinator) di Bandara Juanda Surabaya, yang sudah tertangkap sebelumnya oleh Unit III Subdit v/Siber Ditreskrimsus Polda Jatim.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko menjelaskan, penangkapan kedua pelaku merupakan hasil pengembangan dari tersangka sebelumnya yakni HTS serta tiga pelaku lainnya yang lebih dulu ditangkap petugas Polda Jatim dibeberapa tempat yang berbeda.
Dari hasil pemeriksaan tersangka HTS petugas memperoleh keterangan dan mengarah kapada tersangka FSR yang memiliki peran sebagai penyedia layanan rekening (rekber) . Dia berhasil ditangkap di daerah Bekasi Jawa Barat.
Dari hasil pemeriksaan tersangka HTS yang berperan sebagai penyuplai data email (email result) polisi berhasil mengamankan pelaku AZ di Jakarta, jadi terkait ilegal akses (hacker) sudah diamankan empat orang pelaku,” kata Kombes Pol Gatot Repli Handoko Senin (28/06/2021).
Gatot menambahkan, pelaku (FSR) berperan sebagai penyedia layanan rekening (rekber) dan masih ada satu orang DPO lagi berinisial PS. Mereka berhasil membobol kartu kredit milik warga negara asing, dan motif dari para pelaku karena kebutuhan ekonomi,” jelas Gatot.
Sementara itu Wadireskrimsus Polda Jatim AKBP Zulham Effendi mengatakan, para tersangka mempunyai peran yang berbeda. Tersangka FSR berperan sebagai penyedia layanan rekening bersama (rekber). Sedangkan tersangka AZ berperan sebagai penyuplai data email atau kartu kredit.
Ini komplotan, kasus ini berhasil kita ungkap dan ini akan terus kita kembangkan, karena memang warga negara asing menjadi korban, kartu kredit, digunakan kemudian data diri bisa dijebol, setelah itu digunakan untuk keperluan pribadi dari masing – masing pelaku,” kata Zulham.
Dari hasil pengembangan, bahwasanya ada keterkaitan satu sama lain dan semua dikendalikan oleh pelaku utama yakni HTS yang sebelumnya kita amankan.
Kita yakin kasus ini akan terus berkembang kerana memang cukup banyak korbannya, dan mereka cukup lihai dalam memanfaatkan situasi kelengahan para pengguna kartu kredit,” ujarnya.
Dari tangan tersangka FSR petugas menyita barang bukti (BB)1 buah hand phone, 1 lembar buku tabungan BCA, 1 lembar kartu BCA dan 1 lembar kartu BTPN jenius serta Akun Facebook.
Sementara dari tersangka AZ petugas menyita 1 buah handphone dan akun Facebook.
Akibat perbuatannya, para pelaku akan dijerat pasal 32 ayat (2) jo pasal 48 ayat (2) UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 480 KUHP dan atau Pasal 55 dan 56 KUHP,” pungkasnya. (bram-indonews.tv)

Perahu Motor Membawa Sabu 25 Kg Diringkus Ditresnarkoba Polda Kaltim

Jajaran Ditresnarkoba Polda Kaltim berhasil menggagalkan peredaran sabu seberat 25 Kg di dermaga kapal nelayan kawasan Jl. Mulawarman, Balikpapan Timur. Narkotika jenis sabu ini diangkut menggunakan kapal motor.

Hal ini disampaikan oleh Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol. Drs. Herry Rudolf Nahak, M. Si., didampingi Ditresnarkoba dan Kabid Humas Polda Kaltim pada konferensi pers yang digelar di Mapolda Kaltim, Selasa 11 Mei 2021.

Herry menjelaskan, dari hasil penyelidikan sabu seberat 25 Kg
tersebut dibawa dari pulau Sebatik, Nunukan. Kemudian, sabu tersebut dibawa dengan menggunakan kapal motor menuju Balikpapan Timur.

Dari hasil pengungkapan kasus ini Ditresnarkoba Polda Kaltim berhasil meringkus 5 tersangka yang saat ini telah diamankan di Mako Polda Kaltim.

“Informasi ini menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya kepada orang tua untuk selalu memberikan pengawasan kepada anak – anaknya supaya tidak menjadi korban dari peredaran narkoba ini”, ujar Herry.

Dari hasil penangkapan kelima tersangka tersebut, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sabu seberat 25Kg, 1 unit perahu, motor, 2 unit motor, 5 buah HP dan sebuah tas ransel.

Herry menjelaskan, akibat perbuatannya, kelima tersangka kini dijerat dengan pasal 114 UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan hukuman kurungan penjara minimal 10 tahun dan maksimal seumur hidup.