Pencabutan IUP dan Langkah Hukum Bagi Pelaku Usaha.

Pencabutan IUP dan Langkah Hukum Bagi Pelaku Usaha.

Tuban-indonews.tv. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Penanaman Modal/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) lewat situs resminya mengeluarkan siaran pers mengenai pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) ribuan perusahaan pertambangan dan mineral yang beroperasi di Indonesia.

Selaras dalam hal ini banyak respon positif dari para pengusaha tambang indonesia, terutama yang berada di Kabupaten Tuban, yang ternyata sebagian besar merasa adanya kekawatiran akan perijinanan yang selama ini mereka miliki, apakah sudah masuk dlaam kriteria lengkap atau ada kekurangan dan kawatir akan mengalami seperti dua ribu lebih penambang yang kemarin dibekukan dan ditutup paksa oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Penanaman Modal/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Antok Dwi Prasetya.ST. dari PT. Mineral Ridho Jaya, yang merupakan Konsultan Pertambangan, menjelaskan “Kebijakan Pemerintah kali ini memang menjadi tamparan keras bagi para pengusaha tambang khsusunya di Tuban ini, akan tetapi tugas Kami dari konsultan adalah memberikan bantuan kepada pengusaha tambang yang membutuhkan perijinan-perijinan terkait Tambang, sekaligus juga edukasi, agar dikemudian hari bisa melakukan perijinan dengan tertib kepada pemerintah yaitu di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Penanaman Modal/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) “

Dalam siaran pers kemarin, Pemerintah mengungkapkan bahwa total izin yang dicabut meliputi 2.087 IUP dengan total luas lahan 3.201.046 hektar, dan tambahan 19 IUP sehingga total menjadi 2.097 IUP. Tindakan pencabutan izin ini merupakan bentuk sanksi administratif bagi izin yang tidak beroperasi, belum ditindaklanjuti dengan izin usaha, atau bagi pemegang izin yang belum menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada Pemerintah.

Jelas Keputusan Pemerintah Indonesia ini tentu berdampak sangat signifikan bagi para pelaku usaha pertambangan ! beberapa sektor mineral dan batu bara yang saat ini beroperasi. Lantas, apa upaya hukum dan langkah yang bisa dilakukan terhadap tindakan pencabutan izin tersebut ?.

Menyikapi problematika ini, Law Office Hayomi Gunawan.SH.MH & Partner, sebagai konsultan hukum dari PT. Mineral Ridho Jaya, yang merupakan Konsultan Pertambangan akan mengadakan diskusi panel untuk memberikan pemahaman hukum sekaligus edukasi kepada para pelaku usaha pertambangan mineral dan non logam mengenai pencabutan izin tersebut, akan dibahas oleh Law Office Hayomi Gunawan.SH.MH & Partner yang akan memberikan gambaran, masukan dan solusi hukum yang dapat diambil oleh para pelaku usaha pertambangan mineral dan
batubara. (@redaksi-indonews.tv)

HIMBAUAN KAPOLRI, OMICRON HARUS DIWASPADAI, TETAP JAGA PROKES

https://youtu.be/7RbxFB35hLE

Kasus Omicron meningkat awas dan waspada.
Dari beberapa bulan terakhir publik sudah merasa agak lega hatinya, pebisnis sudah bisa bernafas lega, karena bisnisnya berharap bisa lancar, pedagang juga berharap sama, Petani, kuliner dan lain lain berharap yang sama, Wabah sudah menipis dan menghilang, itu harapannya
Tapi Apa yang terjadi, kini muncul varian baru Omicron dan sudah masuk serta mewabah di Indonesia, di Luar negeri sudah menjadi pandemik kembali.
Dihimbau untuk semua masyarakat harus kembali mau direpotkan kembali dengan protokol-protokol seperti awal. Himbauan Kapolri agar waspada dan menjaga prokes. (@redaksi-indonews.tv)

“ANALOGI KARTU MERAH BAGI PENAMBANG NAKAL SUDAH FINAL“ BAHLIL LAHADALIA MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

INDONEWS.TV – Jakarta, Kalau A mau sekolah lagi apakah saya akan menerima lagi? Susah kan? Ibaratnya sudah kartu merah kok,” itulah yang menjadi clue dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia.

Bahlil Lahadalia menjelaskan masalah mendasar pencabutan izin ribuan usaha pertambangan. Salah satunya sudah diberikan izin usaha bertahun-tahun tetapi tidak berjalan.

Pemerintah sudah melunak bertahun tahun “Pertama, izin sudah diberikan tidak pernah jalan-jalan usahanya, untuk apa izin dikasih sudah puluhan tahun IUP itu.
Kedua, dia sudah punya izin tidak mengajukan rencananya. Ada apa di balik itu?” terangnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jumat (7/1/2022).

Disenyalir kemudian hal ini ada permainanan dalam beberapa titik, Bahlil mengatakan perusahaan yang diberikan izin usaha itu namanya tidak jelas. Sementara, untuk sektor kehutanan dan perkebunan kerap menelantarkan lahan dan tidak mengirim rencana kerja.

“Bisa dilihat contohnya tentang pembangunan kebun tidak ada bangun-bangunnya. Ya pasti dicabutlah. Negara inikan diatur oleh negara. Jadi izin jangan dianggap punya dia. Nggak bisa. Ini semua dikelola oleh negara dan ini tanpa pandang bulu,” tambahnya.

Peringatan tegas juga muncul dari Menteri Bahlil Lahadalia ini. Nantinya perusahaan yang dicabut izin usahanya itu akan dialihkan kepada pengusaha daerah. Misal kelompok koperasi, BUMD, hingga komunitas adat. Namun, Bahlil menegaskan untuk usaha yang besar akan diberikan kepada perusahaan yang kredibel.

“Tentunya tidak semua ke kelompok adat !, juga diberikan ke perusahaan yang kredibel kalau yang besar-besar nggak mungkin dikasih ke koperasi. Jangan juga perusahaan yang sudah ada warna warni rodanya sudah dicabut lagi. Ini juga perusahaan yang besar yang memenuhi syarat dan berkomitmen menjalankan usahanya” ucapnya.

Perihal, perusahaan yang sudah dicabut izin usahanya apakah akan mendapatkan kembali izin tersebut atau tidak. Bahlil menegaskan keputusan ini ibarat sudah kartu merah.

“Analoginya kalau si A tidak lulus sekolah (dikeluarkan), kalau A mau sekolah lagi apakah saya akan menerima lagi? Susah kan? Ibaratnya sudah kartu merah kok,” imbuhnya (@redaksi, dari beberapa sumber)

WASPADA BOLEH, TAPI JANGAN PANIK ! OMICRON SUDAH MASUK JAWA TIMUR

Surabaya-indonews.tv – Jawa Timur wajib waspada, tapi jangan gusar tentang varian baru yang sudah ditemukan dari orang yang disenyalir telah melakukan perjalanan wisata dari Bali.
Dilaporkan bahwa Covid-19 varian Omicron telah terdeteksi di Jawa Timur (Jatim). Suspek / Pasien pertama yang terdeteksi terjangkit disebut merupakan warga Surabaya setelah melakkukan liburan dari Bali.
dijelaskan oleh Kepala Institute of Tropical Disease (ITD) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Maria Inge Lusida.

“Iya dari Surabaya berlibur ke Bali,” kata Prof Inge, jelasnya kepada wartawan, Minggu (2/1).

ITD Unair, kata dia sudah menerima sampel pasien dengan CT Value rendah itu pada Selasa 28 Desember 2021. Karena mencurigai sampel itu, pihak ITD langsung melakukan whole genome sequencing.

“Terbaca pada tanggal 28 Desember 2021 yang lalu, kami screening dan ada kecirigaan, maka tadi malam kepastiannya terdeteksi Omicron,” tegas dia.

Ini rananya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menjelaskan, kata Prof Inge menjelaskan. Meski demikian Inge enggan membeberkan secara rinci soal temuan pertama kasus Omicron di Jatim ini.

“Nanti ke Pak Menkes yang menjelaskan. Takut salah,” pungkas dia.

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 Jatim per Sabtu (1/1) terjadi pertambahan kasus Covid-19 sebanyak 15 pasien. Menjadikan total kasus aktif sebanyak 98 pasien.

Sedangkan secara kumulatif total kasus Covid-19 di Jatim berjumlah 400.081 orang, sebanyak 370.237 sembuh dan 29.746 meninggal dunia.

Total 136 Kasus Omicron, DKI Tambahan Kasus Tertinggi
Sebelumnya, Ketua Rumpun Kuratif Satgas Penanganan Covid-19 Jatim Joni Wahyuhadi meminta agar warga meningkatkan disiplin protokol kesehatan (prokes).

Oleh sebab itu, himbauan juga datang dari berbagai pihak, untuk selalu menjaga prokes tanpa batas waktu, selalu budayakan hidup bersih dan menjaga diri sendiri berarti juga menjaga orang lain. (@bram.indonews.tv)

Universitas Narotama sukses dalam Program Penelitian Merdeka Belajar PTS 2021

https://youtu.be/PHRYBpdA340

Program Penelitian Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian dan Purwarupa PTS tahun anggaran 2021

Mengakhiri tahun 2021 Universitas Narotama Surabaya dengan kepemimpinan Rektor Dr. Ir. H. Sri Wiwoho Mudjanarko, ST, MT, IPM. Membuat suatu prestasi yang membanggakan terutama untuk kalangan akademisi.
Ditemui ketika melaksanakan seminar melewati zoom metting bersama Sekretariat Ditjen Dikti Ristek dan Dirjen Dikti Ristek serta Kementrian Dikbud Ristek, Juga bersama team peneliti dari Universitas Narotama yang sudah melakukan pertemuan di Hotel Swiss Bellin Surabaya secara Hybrid.
Setelah menunggu di ruang rapat di Rektorat Kampus Narotama, Rektor nyentrik ini menyambut team indonews.tv dengan sapaan khasnya sebagai arek Suroboyo asli.

Dalam zoom seminar sekaligus rupanya terlampir laporan tentang kegiatan
Peneliti Universitas Narotama (UN) Surabaya dalam melaksanakan kegiatan hibah program penelitian Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian dan Purwarupa PTS Tahun Anggaran 2021 telah mengimplementasikan keilmuan dan hasil hibah penelitian tersebut untuk masyarakat di Desa Semen, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar.

Sejak tahun 2019, sebenarnya Dr. Iwan, Rektor, telah membuat tempat pembelajaran hasil penelitian fondasi berlubang yang diimplementasikan dalam bentuk bangunan joglo sebagai bagian pembelajaran anak Desa Semen.
“Waktu itu anak yang belajar ada 25 orang. Karena ruang yang terbatas sehingga sistem belajar dibuat secara sift. Setelah mendapatkan dari bantuan hibah ini, kita bangun lagi untuk perluasan agar memadai untuk pertambahan anak belajar” (@team-indonews.tv)

BUPATI PANDEGLANG MURKA ! DISPORA KENA SEMPROT, ANGGARAN 150 JT, BUPATI CUP JADI LOMBA KELAS RT.

https://youtu.be/0OxMKMpDuqY

indonews.tv, Beredar Viral! Bupati Pandeglang Murka Kepada Kadispora, Anggaran Rp150 Juta Hadiah Rp95 Ribu: Loba Ngabatina

Beredar viral di media sosial (medsos) video Bupati Pandeglang, Banten murka kepada Kadispora di wilayahnya. 

Anggaran perhelatan Bupati Cup senilai Rp150 juta, tidak sepadan untuk hadiah pemenang yang hanya Rp95 ribu. 

Video Bupati Pandeglang murka kepada Kadispora di wilayahnya, beredar viral di medsos. 

Dilansir dari Instagram Kamera Peristiwa, Bupati Pandeglang Irna Narulita murka kepada Kadispora Pandeglang Dadan Saladin terkait Bupati Cup. 

Peristiwa tersebut terjadi saat Bupati Irna Narulita apel bersama jajaran PNS di Kabupaten Pandeglang pada Senin 20 Desember 2021.

Bupati Pandeglang Irna Narulita murka karena ternyata perhelatan Bupati Cup itu tidak diketahui olehnya. 

Namun anggaran yang dikucurkan untuk perhelatan Bupati Cup tersebut mencapai Rp150 juta. 

Ditambah lagi yang membuat Bupati Pandeglang Irna Narulita murka adalah hadiah bagi pemenang perhelatan Bupati Cup itu tidak sepadan. 

Padahal hanya ada 4 cabang olahraga (cabor) dalam perhelatan Bupati Cup tersebut. 

Diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang sedang menggelar Bupati Cup Tahun 2021.

Perhelatan Bupati Cup itu diselenggarakan untuk tingkat SMP dan SMA se-Kabupaten Pandeglang. 

Ada 4 cabor yang dipertandingkan yaitu Pencak Silat, Panjat Tebing, Karate dan Futsal. 

Kegiatan tersebut diselenggarakan selama 3 hari mulai Rabu hingga Jumat 15-18  Desember 2021.

Salah satu cabor dari Bupati Cup, yaitu panjat tebing, juara I hanya mendapat Rp225 ribu dipotong pajak, juara II Rp175 ribu dipotong pajak jadi Rp165 ribu dan juara III Rp100 ribu dipotong pajak jadi Rp95 ribu. 

Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan seharusnya dengan anggaran Rp150 juta, untuk hadiah dan pelaksaan perhelatan tidak berbeda jauh. 

“Rp150 juta, kasih hadiah Rp80 juta, Rp100 juta juga oke.. Rp50 juta kegiatannya. 

Loba ngabatina (banyak ambil untungnya), ” kata Irna Narulita.

Dalam acara apel bersama jajaran PNS itu, secara langsung Bupati Pandeglang Irna Narulita menegur Kadispora Pandeglang Dadan Saladin. 
(sumber dan Artikel : semarangku.com)

“ Gempur Rokok Ilegal “ DPM Kota Surabaya DJBC, Kejari Surabaya, Sosialisasi Mahasiswa.

Dalam rangka Program Pemerintah “ Gempur Rokok Ilegal “ Dinas Penanaman Modal Kota Surabaya bersama dengan Dirjen Bea Cukai dan Kejari Surabaya mengadakan acara sosialisasi terhadap pMahasiswa dari tiga Universitas di Convention Hall Siola , Pada Hari Rabu (8/12/2021)

Acara yang dibuka oleh Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Dan Pengawasan Modal DPM PTSP Kota Surabaya, Helfi Syarifudin Madjid, Se.,M.SI ,bertujuan untuk mensosialisasilkan tentang apa itu program Gempur Rokok Ilegal.

Dimana dalam sosialisai kali ini mahasiswa diberikan pengetahuan tentang apa itu rokok ilegal, bagaimana ciri-cirinya dan juga tentang sanksi apa yang akan diberikan terhadap Produsen ,Distributor dan Juga konsumennya.
Antusiasme PULUHAN mahasiswa dari tiga Universitas ternama di Surabaya ini sangatlah luar biasa.terlihat dari aktifnya mahasiswa untuk bertanya dengan narasumber, yang merupakan praktisi dari instansi terkait.

Adapun narasumber yanghadir untuk memberikan sosialisasi tentang roko ilegal adalah Nanik Susilawati Rizain, selaku PLT Kasi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.
Nur Rachmansyah SH,MH,selaku Kasubsi Penuntutan Pidana Khusus.

Dan Satriyo Herlambang, selaku pelaksana penindakan penyidikan, menurut Helfi Syarifudin , program ini akan terus dijalankan tanpa batas waktu,dan beliau menyampaikan untuk warga masyarakat dapat bekerjasama dengan baik dalam penanggulangan rokok ilegal tersebut.(naskah Dira, Kameraman Jhon Heru, Crew Diantama, Producer Bramhayomi-Prod-indonews.tv des 2021)

Tuntutan Forum Komunikasi (Forkom) RW Kebraon, Ketua LPMK Turun “Harga Mati”

https://youtu.be/IrerLiHKgyY

Surabaya-indonews.tv. Tuntutan Forum Komunikasi (Forkom) RW Kebraon kali ini rupanya sudah ada jalan terang, Belasan warga Kebraon bersama 8 ketua RW yang menamakan diri sebagai Forum Komunikasi (Forkom) RW Kebraon menggelar aksi unjuk rasa (unras) di depan kantor Kecamatan Karang Pilang, Selasa (30/11/2021).
Koordinator aksi massa Setiagil Amari, yang juga ketua RW 13 Kebraon mengatakan, aksi ini sebagai bentuk aspirasi. Mereka menuntut agar camat menurunkan ketua LPMK Kebraon.
Dengan spanduk mencolok yang digelar di halaman Kecamatan Karangpilang, menjadikan setiap orang yang akan mengurus surat menyurat jadi tertarik untuk melihat.
Nampak peserta aksi membentangkan spanduk bertuliskan ‘Ketua LPMK Harus Turun Harga Mati’. Setiagil menandaskan, pihak RW dan ketua LPMK Kebraon sudah tidak bisa bekerja sama lagi.
“Pertama karena arogansinya kepada para RW, lalu yang kedua, dia tidak mengerti organisasi. Jadi tupoksinya apa dia tidak paham,”
Team indonews.tv sempat mewawancari Camat Karangpilang Eko Budi Susilo, S.H. menyatakan akan berusaha segera mungkin menyelesaikan perkara ini.
Ibarat rambut boleh sama hitamnya, akan tetapi pemikiran pasti berbeda demikian dengan Forum Komunikasi (Forkom) RW Kebraon ini, total dari 13 ketua RW yang berada di Kelurahan Kebraon, 5 ketua RW memilih netral.
Adapun aksi unras hingga berita ini diturunkan berjalan tertib dan lancar. Tiga pilar turut memantau dari dekat. Camat Karang Pilang Eko Budi Susilo, SH. Menyambut dengan dialog Gayeng di pendopo Kecamatan.
Selanjutnya team indonews.tv berusaha menyambangi Ketua LPMK saudara Gatot Setia Budi dirumahnya, akan tetapi setelah ditunggu beberapa lama untuk melakukan croscek saudara Gatot tidak bisa ditemui, sampai berita ini diturunkan. (@bramhayomi-indonews.tv)

Cindrum Metaverse Gelar Konferensi Perdana di Jakarta.

https://youtu.be/YOria40tpFs

Jakarta – indonews.tv. CINDRUM mengadakan konferensi pertamanya pada tanggal 27 November 2021, Sabtu lalu di Hotel Raffles Jakarta dengan tema “Blockchain, Metaverse & Web3: How to Implement New Technology to Indonesia Economy.”

CINDRUM adalah Perusahaan Startup di Indonesia berbasis Blockchain, konferensi ini bertujuan untuk memberikan informasi dan wawasan yang lebih mendalam tentang Teknologi Blockchain. Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2008 secara global, Blockchain kini telah memasuki era baru di tahun 2021.

Para tamu undangan yang hadir terdiri dari perwakilan Pemerintah Indonesia, Pejabat Negara, Blockchain Enthusiast, dan Partner resmi dari CINDRUM. Menariknya lagi, acara ini dibuka secara khusus oleh Samuel Abrijani Pangerapan, B.Sc. (Dirjen Aplikasi Informatika – Kominfo). Selain itu, beberapa pejabat instansi terkait lainnya juga hadir, diantaranya, pewakilan dari Jakarta Smart City – Muhammad Bayu Nugraha, Iqbal Idham Ramid (Kabag Ekonomi Pembangunan dan Pemerintah Kota Jakarta Barat) dan Muhammad Fatihi (Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha Kementrian Koperasi dan UKM). Turut hadir pula perwakilan dari Indodax (Marketplace Crypto-asset terbesar di Indonesia).

Selain itu sebagai salah satu pembicara, Muqorrobien Marufi, pendiri dari Yayasan Rantai Nusantara (Nuchain) membawa materi bahasan tentang web3. Web3 digadang akan menjadi masa depan internet dengan Teknologi Blockchain yang memungkinkan penggunanya memiliki kontrol penuh atas data mereka dengan sistem terdesentralisasi, aman dan transparan yang berdampak pada distribusi ekonomi yang lebih luas, kepemilikan yang dapat dipercaya, dan privasi yang lebih aman.

Pada sesi kedua, Valent Budiono CEO CINDRUM mengangkat topik mengenai Metaverse. CINDRUM mengimplementasikan Metaverse dan Blockchain sebagai teknologi utamanya, Metaverse menggabungkan dunia virtual digital dengan Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) bagi pengguna nya, mereplikasi rutinitas harian mereka, menjelajah lebih jauh di dunia digital Metaverse. Manfaat lain dari Metaverse juga menghilangkan batasan jarak, maupun fisik dengan keunggulan transparansi dan keamanan, dengan tujuan ultima nya agar ekosistem sosial bisa berevolusi dari yang ada saat ini.

Dengan adanya langkah pertama ini dari CINDRUM, semoga dapat menginspirasi generasi muda dan memberikan dampak positif bagi Perkembangan Teknologi Informasi dan Percepatan Ekonomi Indonesia. (@bramhayomi-indonews.tv-teamcindrum)

CINDRUM sekarang tersedia di Google Playstore
https://bit.ly/cindrumongoogleplaystore

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web resmi CINDRUM
Situs web http://www.cindrum.com
Instagram https://bit.ly/cindrumoninstagram
Facebook https://bit.ly/Cindrumonfacebook
Twitter https://bit.ly/cindrumontwitter
Linkedln https://bit.ly/Cindrumlinkedln
Medium https://bit.ly/Cindrumonmedium
YouTube https://bit.ly/cindrumonyoutube

Dinas Penanaman Modal Kota Surabaya dan Dirjen Bea Cukai serta Kejari, Kampanyekan Gempur Rokok Ilegal.

https://youtu.be/mASOfJBU9TA

Surabaya-Indonews.tv -Sejalan dengan program Bea Cukai dalam operasi gempur tahun 2021, Bea Cukai di berbagai daerah di Jawa Timur turut memasifkan kampanye gempur rokok ilegal dengan menggencarkan sosialisasi sebagai langkah preventif dalam menekan peredaran rokok ilegal di tengah masyarakat.


Pengawasan dalam operasi gempur ini melibatkan seluruh unsur Bea Cukai mulai dari pelayanan, pengawasan, kehumasan, hingga unit kepatuhan internal serta memanfaatkan sinergi dengan eksternal.
Beberapa Kantor Bea Cukai yang menggelar sosialisasi dalam rangka operasi Gempur Rokok Ilegal.

Kantor-kantor pelayanan tersebut mensosialisasikan ketentuan cukai seperti manfaat cukai, jenis-jenis rokok ilegal hingga cara identifikasi keaslian pita cukai. Para petugas Bea Cukai di gelaran sosialisasi menjelaskan bahwa jenis rokok ilegal diantaranya yaitu rokok polos (tanpa dilekati pita cukai), berpita cukai palsu, bekas, dan berbeda (salah peruntukan dan salah personalisasi). Sedangkan, untuk ciri umum rokok ilegal yaitu merek rokok tidak dikenal, tidak ada nama pabrik rokok, merek mirip dengan produk rokok resmi, tidak disertai tanda peringatan pemerintah mengenai bahaya merokok, dan dijual dengan harga yang sangat murah.

Maraknya peredaran rokok ilegal di tengah masyarakat mengakibatkan penerimaan negara di bidang cukai berkurang dan berimbas pada kesejahteraan rakyat. Banyak sektor negara yang pembiayaannya berasal dari penerimaan cukai.
Selain dalam hal penerimaan, rokok ilegal juga merugikan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung. Hal itu dikarenakan penerimaan dari rokok akan digunakan sebagai dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) di tiap daerah.

DBHCHT sangat berperan penting dalam pembiayaan di berbagai sektor, seperti sektor kesehatan, penegakan hukum, dan kesejahteraan petani maupun pekerja di sektor industri hasil tembakau,
Sosialisasi menyasar seluruh kalangan masyarakat, mulai dari perangkat desa, penjual rokok eceran, pemuda karang taruna hingga santri. Beragam metode pun digencarkan Bea Cukai dalam sosialisasi ini, seperti sosialisasi langsung, talkshow radio, Televisi dan Media Online seperti di Indonews.tv-televisi online.

Kesuksesan Bea Cukai dalam menggelar sosialisasi tentu tidak lepas dari sinergi dengan pihak eksternal. Bea Cukai kerap bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah serta Satpol PP dalam menggaungkan kampanye gempur rokok ilegal ini, juga menggandeng Kejari sebagai penindak secara Hukumnya. (Bramhayomi -indonews.tv)

Momen penting ANDA perlu diliput televisi ? hub kami "indonews.tv" Logo WA dibawah

X