OTT Di Surabaya, KPK Sita Sejumlah Uang Ruang Kerja Wakil Ketua DPRD Jatim Disegel

OTT Di Surabaya, KPK Sita Sejumlah Uang Ruang Kerja Wakil Ketua DPRD Jatim Disegel

Surabaya-indonews.tv – KPK akhirnya menyentuh DPRD Jatim, yang selama ini terkesan adem ayem dan kondusif, ternyata kecokok juga oleh KPK akhirnya.
Ini terjadi kemarin bahwa KPK berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim). Bukti terdapat sejumlah uang diamankan dalam OTT tersebut.

“KPK dalam penangkapan tersebut mengamankan beberapa orang dan sejumlah uang sebagai barang bukti yang masih terus kami kembangkan,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada awak media, Kamis (15/12/2022).

OTT ini terkait dugaan korupsi yang dilakukan penyelenggara negara, ungkap Guron. Namun Ghufron masih belum bisa memerinci siapa Wakil Ketua DPRD Jatim yang terjaring OTT pada Rabu (14/12) itu. Dia hanya menegaskan saat ini KPK masih melakukan pemeriksaan.

“Terkait dugaan tindak pidana korupsi terhadap seseorang yang diduga penyelenggara negara. Sementara ini penyelidik KPK masih melakukan pemeriksaan. Mohon bersabar. Untuk keterangan lebih lengkap, pada saatnya kami akan umumkan setelah selesai proses pemeriksaan,” tuturnya.

Dan ternyata, Sebelumnya, KPK melakukan OTT di Surabaya, Jawa Timur. Dalam OTT itu, KPK telah mengamankan sejumlah pihak atas keterkaitannya dengan peristiwa itu.

“Benar, tadi malam, KPK lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak di Surabaya, Jatim,” kata juru bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (15/12/2022).

Diduga kepastiannya yang tertangkap itu atau yang terjaring OTT adalah Wakil Ketua DPRD Jatim.

Ali mengatakan saat ini tim KPK masih terus mengumpulkan bahan keterangan dari pihak-pihak yang diamankan.

“Setelahnya, pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat,” ucapnya.

Kemarin, beredar foto ruangan Wakil Ketua DPRD Jatim disegel KPK. Foto tersebut memperlihatkan pintu warna cokelat bertulisan ‘Wakil Ketua DPRD’. Pintu ruangan Wakil Ketua DPRD Jatim itu ditempeli dua stiker berwarna merah dan putih. Dua stiker itu bertulisan ‘Dalam Pengawasan KPK’. Stiker itu menyegel pintu ruangan.

Dari informasi yang dihimpun, OTT itu dilakukan sekitar pukul 19.00 WIB. Ada dua orang yang diamankan. Setelah diamankan, mereka diperiksa di Ditreskrimsus Polda Jatim. (@red, berbagaisumber)

Sengketa Lahan “Edy Sulis Cs menempati Bangunan Rumah tanpa Hak”

https://youtu.be/Wq3yKc–hgg

SURABAYA, indonews tv- Sugeng Achirul Purhandoko (47) selaku pemilik sah Ijin Rumah Pemakaian Tanah (IPT) bangunan rumah di kawasan Bratang Gede IIIB/90, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya berbekal surat peralihan dengan No.188.45/3353-T-P.IPT/436.7.15/2022 tertanggal 13 Oktober 2022 yang direkomendasi atas nama Walikota Surabaya dan pemerintah kota (Pemkot) Surabaya.
Kemarin Senin, (5/12/2022). Diyan Moelyadi SH yang juga akrab disapa dengan sebutan Black Advokat (Mr. Black) kuasa hukum dari Sugeng ini berniat melihat bangunan dan kondisi rumah yang sudah menjadi haknya sekaligus menempatinya.
Ternyata di dalam bangunan aset pemkot tersebut Edy Sulis CS masih menempati rumah tersebut. Bahkan di teras rumah terpampang banner bertuliskan sengketa ahli waris.
Bahkan terlihat seorang perempuan dengan mengenakan jilbab serba hitam yang diketahui isteri Edy Sulis ini juga terlihat memohon kepada Mr. Black, agar diberi waktu terkait pengosongan rumah.
Perempuan paruh baya ini juga mengaku kalau dirinya merasa ketakutan saat mendengar penjelasan dari Mr Black terkait surat Wakaf yang dimilikinya. Dengan maksud mencari kebenaran terkait surat wakaf, Mr Black pun menanyakan keberadaannya (fisik surat).
Diduga pengakuan adanya surat wakaf oleh Isteri Edy Sulis fiktif. Pasalnya mereka tidak berani menunjukan dihadapan Mr Black. Bahkan dia juga mengaku kemecer (katakutan yang amat sangat), kalau-kalau dirinya terseret kasus pemalsuan dokumen. “Kalau sampai surat wakaf tersebut terbukti palsu. Maka bisa terjerat pasal 246 KUHPidana dan hukumannya 8 tahun kurungan penjara,” ujar Mr Black kepada awak media.
Diselah perundingan terkait penepatan rumah berlangsung antara pihak Sugeng dan tim Kantor Hukum Perjuangan yang dipimpin Mr. Black ini, datang seorang laki-laki bernama Denny, ia mengaku pengacara dari pihak Edy Sulis CS.
Setali tiga uang, Denny, pria berambut gondrong ini juga meminta kepada Mr. Black agar kliennya diberi waktu untuk keluar dari rumah tersebut.
Dari pantauan media ini, saat kedua pengacara ini melakukan dialog di warung kopi setempat, mereka saling menunjukan berkas yang diperoleh dari klien mereka masing-masing.
Berkas dari klien Mr. Black, Sugeng. Lengkap baik dari rekomendasi pemkot dan atas nama Walikota Surabaya hingga akta jual-beli notaris. “Tidak hanya itu, riwayat peralihan dari M. Sahidin kepada Mintardji tertanggal 12 Juli 1966 lalu juga kami kantongi. Ini yang dinamakan fakta hukum. Berkelit apa lagi,” jelas Mr. Black.
Giliran pengacara Mr. Black meminta berkas yang dimiliki pihak Edy Sulis, Denny menyampaikan, bahwa berkas yang dipunyai hanya berupa surat PBB dan SPPT saja. Ironisnya Denny mengakui kelengkapan berkas dari pihak pembeli.
Bahkan Ansori, yang diduga dari LSM yang mengaku dari pihak keluarga Edy Sulis CS juga mengamini berkas yang dimiliki Mr. Black (Sugeng) sudah sah.
Denny, yang mengetahui berkas pihak pembeli sudah memenuhi prosedur dirinya mewakili Edy Sulis CS pun meminta waktu untuk keluar dari rumah tersebut yang diakuinya sebagai peninggalan orangtuanya (Warisan).
Dengan tidak menghilangkan rasa hormat sesama Lawyer, dengan mengedepankan kamanusiaan Mr. Black dan Sugeng pun sepakat memberikan tenggang waktu (toleransi) kepada pihak Edy Sulis CS paling lambat satu bulan (5/12/2022 – 5/1/2023). Bahwa di tanggal tersebut rumah siap ditempati (kosong).
Seperti diberitakan sebelumnya, Mr. Black juga menuturkan terkait proses pelimpahan hak, bahwa Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memberikan tanggapan kepada Mintardji dengan surat Nomor: 593/6742/436.8.2/2022, tertanggal 14 Agustus 2022, untuk melanjutkan Kembali permohonan pengantar SKRK dengan Nomor pendaftaran 51496/13-05-2022 melalui Surabaya Single Window (SSW) dengan alamat website http://sswalfa.surabaya/go.id.
Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2022, atas nama WALIKOTA SURABAYA, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengirim surat kepada Mintardji, surat Nomor : 593/623.T.PP.IPT/436.7.15/2022, perihal Persetujuan Peralihan Ijin Pemakaian Tanah.

Bahwa tanggal 2 Nopember 2022, terbit Surat Ijin Pemakaian Tanah (IPT) Nomor : 188.45/1137-T-BJ.IPT/436.7.15/2022, atas nama Sugeng Achirul Purhandoko.
( Jhon )

Darurat Kekerasan, Surabaya Butuh Tindakan Tegas dan Terukur

Surabaya-indonews.tv Beredar beberapa video di media sosial beberapa kelompok anak dan remaja di beberapa wilayah Surabaya dengan membawa senjata tajam yang diacung – acungkan. Beberapa wilayah itu diantaranya didaerah – daerah baru dan pinggir Surabaya yang tersebar, baik itu Selatan, Utara, Barat dan Timur. Di wilayah tengah atau pusat biasanya terjadi di pusat – pusat keramaian yang menjadi tempat kerumunan anak anak maupun remaja.

Sebagai kota layak anak dan menuju kota global yang humanis dan berkelanjutan, tentu tak bisa ini diserahkan kepada pemerintah kota saja, semua pihak harus terlibat dalam proses mewujudkannya. Sebagaimana yang diminta oleh walikota Surabaya, Eri Cahyadi, agar semua warga kota bergotong royong untuk menjaga Surabaya.

Lalu apa yang mesti dilakukan? Sebagai ibu kota provinsi, Surabaya tentu tak bisa dilepaskan dari kemajuan pembangunan yang dilakukan. Surabaya bergerak dengan kemajuannya dan seluruh fasilitas yang mendukungnya.

Kemajuan itulah yang pada akhirnya menuntun terjadinya perubahan sosial, budaya dan perilaku.

Perubahan sosial terjadi karena memang tuntutan alam, misalkan karena usia bertambah menjadi puber, perubahan budaya terjadi karena setiap manusia butuh melakukan adaptasi, misalkan beradaptasi dengan kebutuhan pubersitasnya. Dalam rangka beradaptasi itulah setiap orang akan berproses memilih jalan aktualisasinya. Maslow menyebutnya sebagai kebutuhan aktualisasi.

Kebutuhan aktualisasi yang disinyalir oleh Maslow menimbulkan apa yang disebut dengan perubahan perilaku.

Sebagai contoh dengan kemajuan tehnologi dan pembangunan kota, setiap orang pasti akan menyesuaikan, kebutuhan tehnologi komunikasi tidak cukup hanya yang bisa panggil dan bicara, tapi butuh aplikasi lain yang dianggap sebagai simbol kemajuan.

Hal yang sama juga terjadi kemajuan pembangunan, tentu setiap orang, utamanya anak dan remaja millenial yang sangat melek tehnologi, sangat tahu apa yang dibutuhkan. Kebutuhan – kebutuhan perubahan itulah yang kalau tidak difasilitasi dengan baik akan berdampak pada perilaku sosial yang menyimpang.

Tawuran remaja dibeberapa tempat di Surabaya, meski juga disinyalir bukan hanya anak – anak Surabaya, setidaknya itu menjadi bukti ada “solidaritas” yang dibangun diantara mereka. Meski solidaritas itu bermakna negatif.

Media sosial dan kemajuan tehnologi menjadi proses yang mempercepat berkembangnya nilai – nilai di masyarakat, baik itu nilai yang baik maupun tidak.

Lalu apa yang harus dilakukan? Sebagai kota maju yang berkembang menjadi “smart city”, Surabaya tentu mempunyai banyak hal sebagai sebuah sistem untuk mencegah, menangani dan menyembuhkan, preventif, proses dan kuratif.

Cuma pertanyaannya seperti apa sistim yang dipunyai itu sudah dijalankan?

Apakah cukup upaya Surabaya dalam pencegahan kekerasan dengan pola – pola yang dilakukan seperti saat ini?

Orasi walikota dihadapan Satpol PP, Kepolisian dan TNI yang heroik, menunjukkan adanya kegelisahan terhadap kondisi Surabaya akhir – akhir ini, Surabaya yang darurat kekerasan, Surabaya darurat gengster.

Walikota ingin mengajak semua pihak untuk peduli dan bersama – sama mewujudkan Surabaya yang aman dan damai.

Sebagai sebuah sistem, Gidden menawarkan untuk membentuk perilaku dibutuhkan sebuah sistem yang kuat dan tegas, sistem itu diibaratkan seperti terminal dan bandara.

Ilustrasi Gidden, dengan terminal adalah ada kebebasan masyarakat untuk menentukan keberangkatannya, kepastian ada pada dirinya, sedang sistem juga berjalan dengan sendirinya. Nilai – nilai yang dianut adalah berjalan seiring, sehingga terjadi ketidakpastian didalam sistem. Sementara dengan bandara digambarkan kalau orang ingin berangkat, harus menyesuaikan dengan aturan yang ada, kalau tidak maka semua akan terjadi ketidak pastian.

Bermasyarakat dibutuhkan kepastian, tidak boleh orang semaunya sendiri, begitu juga dengan sistem tidak bisa berjalan sendiri tanpa memahami kebutuhan manusia. Sehingga dibutuhkan jalan tengah.

Jalan tengah yang dimaksud oleh Gidden tak cukup seseorang hanya diminta kesadarannya menjadi baik, tapi juga dibutuhkan sistem yang mengikat agar jadi baik. Disana ada ketegasan dan keterukuran.

Tegas adalah sesuatu yang berbeda dengan kekerasan, meski dalam ketegasan ada unsur yang disebut dengan kekerasan, namun semuanya diatur secara terukur penerapannya.

Ibaratnya seperti olahraga tinju dan tawuran. Meski substansinya sama, namun dalam olahraga tinju yang ada adalah ketegasan dan keterukuran, semua diatur dalam sistem. Sehingga siapapun yang ingin bermain tinju harus memegang keteraturan dan ketegasan yang ada didalamnya.

Didalam sistem sosial juga harus seperti itu, dibutuhkan ketegasan dan keterukuran dalam menciptakan ketertiban.

Dalam kaitan itu maka ada yang perlu ditinjau ulang pemahaman kita tentang kekerasan dan ketegasan. Sekolah boleh memberi sanksi tegas kepada siswanya, pemerintah boleh memberi sanksi tegas kepada masyarakatnya, dengan syarat semua ketegasan itu sudah diatur dalam peraturan yang disepakati.

Jangan kita terjebak atas nama perlindungan anak, kita membiarkan anak – anak kita terjerembab pada perilaku salah, karena ketakutan kita memberi sanksi tegas. Jangan atas nama kemanusian kita me biarkan orang lain berbuat jahat kepada orang lain.

Semoga semangat walikota menjaga Surabaya menjadi kota yang aman, damai dan membahagiakan menjadi semangat kita bersama.

Surabaya, 5 Desember 2022

Isa Ansori
Kolumnis dan Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Jatim

Komisi I DPR RI Setujui Pemberhentian Andika Perkasa dan Pengangkatan Yudo Margono sebagai Panglima TNI

Jakarta-indonews.tv. Komisi I DPR RI menyetujui pemberhentian Jenderal TNI Andika Perkasa dan Pengangkatan Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Hal itu diputuskan usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dilakukan secara internal dalam rangka Uji Kelayakan dan Kepatutan (fit and proper test) Calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono.

Rapat internal tersebut mengagendakan pemaparan visi-misi Calon Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono, disertai dengan strategi dan program prioritas serta kebijakan yang akan dijalankan Panglima TNI ke depannya. “Serta (Komisi I DPR RI) memberikan apresiasi atas dedikasi Jenderal TNI Andika Perkasa yang telah membawa TNI semakin maju dan profesional,” ungkap Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dalam RDPU tersebut di Ruang Rapat Komisi I, DPR RI, Jakarta, Jumat (2/12/2022).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan kesepakatan pengangkatan Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Calon Panglima TNI dilakukan secara musyawarah, tanpa ada pemungutan suara (voting). Di samping mengungkapkan apresiasi dan ucapan terima kasih, Meutya berharap penuh semoga Panglima TNI yang baru, Laksamana TNI Yudo Margono, bisa mengemban amanah ke depan sebagai panglima TNI dengan lebih baik ke depannya. (@red-DPRRI)

Dipecat !. Saat Tugas KTT G20 di Bali,Mayor Paspampres Perkosa Perwira muda perempuan Kostrad

Jakarta – Kasus dugaan pemerkosaan perwira Paspampres berpangkat mayor terhadap perwira muda perempuan dari kesatuan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) diduga terjadi di Bali pada pertengahan November. Mayor Paspampres dan perwira muda Kostrad itu berada di Bali dalam rangka tugas pengamanan KTT G20.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, Jumat (2/12/2022), korban yang berasal dari kesatuan Kostrad awalnya mengikuti seleksi petugas pengamanan untuk kegiatan KTT G20 Bali. Mayor Paspampres dan korban diduga sudah kenal sejak proses pelatihan petugas pengamanan KTT G20.

Kasus dugaan pemerkosaan itu terjadi di salah satu hotel di Bali pada 15 November 2022 malam. Mulanya Mayor Paspampres datang ke lokasi korban diduga dengan dalih izin koordinasi.

Korban saat itu disebut sedang tidak enak badan. Mayor Paspampres memerkosanya hingga kemudian korban bangun pada pagi harinya dalam keadaan tidak berbusana. Peristiwa pemerkosaan itu pun membuat korban sangat trauma.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membenarkan soal adanya kasus dugaan pemerkosaan Mayor Paspampres terhadap perwira muda Kostrad. Andika meminta anggota Paspampres itu dipecat.

“Satu itu tindak pidana, ada pasal yang pasti kita kenakan, KUHP ada. Kedua, adalah dilakukan sesama keluarga besar TNI, bagi saya keluarga besar TNI, Polri, sama saja. Maka hukuman tambahannya adalah pecat. Itu harus,” kata Andika di Kolinlamil, Jakarta Utara, Kamis (1/12).

“Sudah, sudah proses hukum, langsung,” kata Andika.

Lebih lanjut, Andika Perkasa memastikan kasus tersebut juga sudah ditangani Mabes TNI. Dia menyebut pelaku merupakan Paspampres yang merupakan satuan di bawah Mabes TNI.

“Kalau nggak salah sidiknya di Makassar karena korban ini bagian dari Divisi III Kostrad, tv di TNI,” ujarnya.

Danpaspampres Buka Suara
Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) Marsekal Muda (Marsda) Wahyu Hidayat Sudjatmiko buka suara terkait kasus dugaan pemerkosaan anggotanya berpangkat Mayor terhadap perwira muda perempuan dari kesatuan Kostrad. Wahyu menunggu panggilan dari POM TNI agar anggotanya diproses hukum.

“Panggilan dari POM TNI sedang diproses pada sisi hukum yang berlaku,” kata Wahyu kepada wartawan.
Wahyu menyerahkan sepenuhnya kasus dugaan pemerkosaan itu ke proses hukum yang berlaku.
“Nanti biar hukum yang memutuskan,” ujar Wahyu. (Red-indonews.tv)

Pengendara tanpa SIM akan terdeteksi, Camera ETLE POLRI semakin dipercanggih bisa deteksi Wajah dan Konek ke DISPENDUKCAPIL Setempat

INDONEWS.TV – Polda Metro Jaya mengatakan teknologi kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) akan berkembang hingga bisa mendeteksi pengendara yang tak punya Surat Izin Mengemudi (SIM).
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman menjelaskan pendeteksian itu didasari fitur face recognition.

“Jadi nanti akan berkembang dengan ‘face recognition’, jadi menangkap wajah, namanya siapa alamatnya dimana, punya SIM atau tidak, nanti bisa terdeteksi,” kata Latif,

Rencana program itu akan dilounching tahun 2023, dan Sejauh ini belum bisa dipastikan kapan teknologi ini bisa diterapkan pada sistem ETLE yang sekarang jadi andalan kepolisian saat dilarang melakukan tilang manual.

Menyikapi tersebut yang beredar dimasyarakat tentunya ada beberapa reaksi, pertama ada yang menyenangi, dikarenakan biar transportasi ada perkembangan dalam kedisiplinan serta menghindari para pengguna kendaraan yang tidak bertanggung jawab jika ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dan Kedua bagi mereka yang belum mempunyai SIM dan berkendara akan merasa ketar-ketir jika wajahnya sampai terdeteksi dan ketahuan jika dia tidak memeiliki SIM.

Makanya Yuk mulai sekarang yang belum punya SIM segera untuk mengurus, karena mengurus SIM tidak Sulit. (@red)



Terimbas Krisis Ekonomi Global,Media CNN PHK Banyak Karyawannya

Jakarta – Badai PHK mulai menimpa bisnis media. CNN, salah satu media terbesar di Amerika Serikat telah mengumumkan PHK karyawan. Pemutusan hubungan kerja mulai dilakukan CNN sejak hari Rabu kemarin.
Diperkirakan hal ini akan berdampak pada ratusan staf di jaringan berita global tersebut dan menandai pemotongan terdalam untuk perusahaan dalam beberapa tahun.

Chris Licht, yang mengambil alih sebagai kepala eksekutif jaringan pada bulan Mei, menggambarkan pemotongan dalam memo semua staf

“Pemotongan tenaga kerja ini adalah pukulan bagi perusahaan. Sangat sulit untuk mengucapkan selamat tinggal kepada salah satu anggota, sebuah tim di CNN, apalagi banyak orang,” ujar Chris Licht, Kepala Eksekutif CNN dalam memo internalnya kepada semua staf, dikutip dari CNN, Kamis (1/12/2022).

Karyawan di perusahaan telah dengan cemas bersiap untuk PHK sejak Licht memberi tahu mereka bulan lalu ada perubahan yang cukup mengganggu. Saat itu dia mengatakan perusahaan akan memberi tahu sejumlah individu, khususnya bagi sebagian besar kontributor yang dibayar mereka akan perlahan-lahan dilepaskan perusahaan.

PHK terjadi ketika perusahaan media dihantam oleh kondisi ekonomi yang melambat dan memukul sektor periklanan. Licht mencatat pada bulan Oktober, ada kekhawatiran luas atas prospek ekonomi global dan CNN harus memasukkan risiko itu ke dalam perencanaan jangka panjang.

Organisasi media lain juga telah memangkas biaya karena mereka bekerja untuk memposisikan diri mereka dengan sebaik-baiknya untuk iklim ekonomi yang bergejolak.
Disney juga mengatakan minggu lalu perusahaan perlu melakukan restrukturisasi, dan AMC Networks mengumumkan pada hari Selasa mereka akan memangkas 20% stafnya.

Perusahaan media sosial seperti Facebook (FB)-induk Meta, yang juga mengandalkan pendapatan iklan, juga melakukan PHK dalam beberapa bulan terakhir.

Sebelum tahun ini, pemotongan besar terakhir yang terjadi di perusahaan terjadi pada tahun 2018 ketika kurang dari 50 orang terkena PHK karena perusahaan merestrukturisasi bisnis digitalnya.(JhonHeru-indonews.tv)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Rancangan Menghapus Pasal Pencemaran Nama Baik

https://youtu.be/d_qPIrZvhg8

Jakarta – Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) setelah melakukan rapat koordinasi dengan Presiden Jokowi serta semua jajaran kementrian yang terkait, kemudian mengumumkan tentang Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menghapus pasal pencemaran nama baik di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Ia mengatakan pasal penghinaan dalam UU ITE juga dicabut lewat RKUHP. Dua ketentuan pidana itu akan diatur di RKUHP dengan berbagai penyesuaian, pasal yang selama ini dianggap sebagai senjata oleh aparat untuk melakukan penangkapan, maka untuk selanjutnya mereka tidak bisa menggunakannya lagi.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) mengahapus pasal pencemaran nama baik di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Pasal penghinaan dalam UU ITE juga dicabut lewat RKUHP. Dua ketentuan pidana itu akan diatur di RKUHP dengan berbagai penyesuaian ke sidang paripurna DPR untuk dibahas pada tingkat II dan disahkan.

Dengan rencana pencabutan itu, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej mengklaim, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) memberi kabar baik bagi demokrasi dan kebebasan berekspresi.

Jika Kritik ke pemangku jabatan menjadikan pembungkaman terhadap masyarakat, maka kritik tidak akan menjadi penyemangat untuk bergerak maju.

Karena kritik bukan berarti menghina, akan tetapi sebuah nilai posititif bagi penguasa untuk bisa memperbaiki kinerja kedepannya.
KUHP ini menghapus pasal-pasal terkait pencemaran nama baik dan penghinaan yang ada di dalam UU ITE. Jadi ini suatu kabar baik bagi iklim demokrasi dan kebebasan berekspresi. (@red-indonews.tv)

Jangan lupa kunjungi : https://www.indonews.tv Subscribe, like, Comen youtube : https://www.youtube.com/@indonewstvonline Instagram : https://www.instagram.com/indonews.tvonline/

Tak Hanya Kabareskrim Polri, Hendra Kurniawan Seret Eks Kapolda Kaltim Terima Suap Tambang Ilegal

Indonews.tv – Bak kita membakar satu sumbu di mercon renteng, maka yang lain pasti ikut terbakar dan terus menerus meletus sampai mercon terakhir Meletus pula.

Itulah kira-kira gambaran kasus dari Duren 3 merenteng sekarang ke tambang illegal yang menjadi salah satu kartu truf, dari para bintang-bintang yang tercokok, dan akhirnya mereka saling mencokok, bakal seru kisah-kisah kerajaan para bintang ini akan terbongkar satu persatu.

Salah satunya adalah Eks Karo Paminal Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan menyebutkan eks Kapolda Kalimantan Timur Irjen Herry Rudolf Nahak menerima uang koordinasi tambang ilegal dari Ismail Bolong. Penerimaan uang koordinasi itu disebut teruang dalam laporan hasil penyelidikan (LHP).

Hendrapun berkicau, bahwa Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) yang dibuat olehnya teregister dengan nomor R/ND-137/III/WAS.2.4/2022/Ropaminal tertanggal 18 Maret 2022. LHP itupun sudah dilaporkan ke Ferdy Sambo selaku Kadiv Propam saat itu.

“Itu kan ada semua bukti-bukti,” ujar Hendra kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 24 November.

Ternyata menurut pengakuan Hendra sangat menakjubkan, bahwa uang koordinasi itu diberikan berlangsung sejak juli 2020 “Dalam LHP itu disebutkan pemberian uang koordinasi tambang ilegal batu bara itu sudah berlangsung sejak Juli 2020 hingga September 2021”.

Kemudian, pemberian uang itupun tak langsung ke Irjen Herry Rudolf Nahak. Namun di estafet ke Kombes Bharata Indrayana selaku Direktur Reserse Kriminal Khusus.

Uang itupun nantinya dibagikan kepada para pejabat Polda Kalimantan Timur dan Polres di wilayah penambangan batu bara ilegal tersebut. Sistem pembagiannya bervariasi antara Rp 30.000 sampai Rp80.000 per metrik ton.

Dari pembagian uang, Irjen Herry Rudolf Nahak mendapat bagian 50 persen atau senilai Rp5 miliar.

Lalu, Wakapolda Kalimantan Timur Brigjen Hariyanto menerima sebesar 10 persen atau sekitar Rp1 miliar.

Selanjutnya Irwasda Polda Kalimantan Timur Kombes Jefrianus sebesar 8 persen atau sekitar Rp800 juta, Dirintelkam Kombes Gatut dan Dirpolairud Kombes Tatar masing-masing sebesar 6 persen atau setara Rp600 juta.

Kemudian, untuk Indra sendiri mendapat 9 persen atau setara Rp900 juta. Selain itu Kasubdit Tipidter AKBP Era Joni dan AKBP Bimo Aryanto sekitar 5 persen atau setara Rp500 juta.

Sedangkan, Kapolres yang wilkumnya terdapat kegiatan penambangan Batubara ilegal, Polres Kukar, Polresta Samarinda dan Polres Paser, 6 persen setara Rp600 juta. (@red-berbagai sumber)

JAWA TIMUR JUGA RENTA GEMPA, PROBLINGGO DIGUNCANG

Probolinggo – indonews.tv – BPBD Kab Probolinggo mengatakan, ada 3 sesar atau patahan di Probolinggo yang memicu terjadinya gempa bumi. Sesar ini tersebar di Kabupaten Probolinggo.

Dan terjadi kemarin 23 Nov 2022, Salah satu gempa M 4,1 Probolinggo yang terjadi pada Rabu (23/11/2022) merupakan sesar yang terjadi di sebelah timur atau Sesar Wongsorejo.

Di Desa Tambak Ukir itu Sesar Wongsorejo (Gempa M 4,1 Probolinggo), serta sesar Probolinggo dari Kecamatan Gending ke daerah Pasuruan.

Ada tiga sesar di Probolinggo :
1. Pertama Probolinggo bagian barat atau Kecamatan Tongas bisa terjadi gempa jika Sesar Pasuruan bergerak aktif. Sesar ini terbentang dari barat ke arah timur pada Kecamatan Lekok dan Nguling, Kabupaten Pasuruan dengan panjang sekitar 13 km.

2. Kemudian untuk Kabupaten Probolinggo wilayah tengah, seperti Kecamatan Gending bisa terjadi gempa bumi jika Sesar Probolinggo aktif bergerak. Setiap tahunnya Sesar Probolinggo ini bergerak sebesar 0,2 mm.

3. Sesar Wongsorejo, yakni sesar yang melewati daerah Banyuwangi dengan panjang sekitar 10 km. Dan ini yang menyebabkan gempa terjadi di Probolinggo bagian Timur.

Gempa Probolinggo memang tidak separah gampa Cianjur, akan tetapi benca tetaplah bencan yang wajib kita waspadai dari awal. 4 Rumah warga retak-retak dan satu rumah pondasinya longsor.

Bahkan warga Paiton dan Banyuglugur merasakan dampak getaran gempa tersebut hingga ada beberapa rumah rusak. (@red)

Momen penting ANDA perlu diliput televisi ? hub kami "indonews.tv" Logo WA dibawah

X