Umat Hindu Gelar Upacara Pamarisudha di Pura Selo Kambang

Umat Hindu Gelar Upacara Pamarisudha di Pura Selo Kambang

Indonews.tv – Banyuwangi – Kali ini ada yang menarik di bumi Blambangan, sekelompok orang yang beragama atau Umat Hindu di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur menggelar upacara suci Pamarisudha di Pura Selo Kambang, Desa Sumberagung, pada, Kamis 27 Agustus 2026 dan ini merupakan acara rutin setiap tahunnya digelar di tempat ini, jelas penduduk setempat ketika team indonews.tv menanyakan mulai kapan ritual ini bermula.

Upacara Pamarisudha merupakan ritual penyucian sekala dan niskala yang bertujuan untuk menyucikan kembali areal pura, pratima, dan lingkungan sekitar dari segala leteh atau kotoran spiritual, sehingga kesucian pura kembali terjaga dan umat dapat melaksanakan persembahyangan dengan lebih khusyuk.

Prosesi diawali dengan persembahyangan bersama, dilanjutkan dengan ritual pecaruan, penyucian dengan tirta, serta pemlaspasan yang dipimpin oleh Pinandita Jero Mangku Pura Selo Kambang. Upacara berlangsung khidmat dengan diiringi kidung dan mantra-mantra suci.

Upacara ini merupakan agenda rutin dan wujud Sradha Bhakti umat Hindu kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa.
“Pamarisudha ini kami laksanakan sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjaga kesucian Pura Selo Kambang disucikannya pura ini, keharmonisan dan kedamaian umat semakin terjaga.”

Kegiatan ini dihadiri oleh puluhan umat Hindu dari Desa Sumberagung dan umat Hindu dari bali.

Antusiasme umat sangat tinggi dan menjadi bukti kuatnya rasa kebersamaan serta gotong-royong dalam menjaga adat dan tradisi. Selain itu juga melarung hewan ternak kerbau, kambing, angsa,dan hasil bumi beserta gunungan.

Laporan Biro Banyuwangi Jawa Timur Agus Winardi

Program Pengabdian Masyarakat, Upaya Pencegahan Stunting melalui Optimalisasi Kebun Bergizi dan Produksi Pangan Tambahan oleh Kelompok Ibu di Kota Depok

Indonews.tv, Depok- Pada tanggal 13 Juli 2026 sampai 31 Juli 2026, Tim Dosen UPN “Veteran” Jakarta, bermitra dengan tim dosen dari Universitas Bina Nusantara bersama mahasiswa melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di wilayah Bedahan, Kota Depok. Kegiatan tersebut didanai hibah DPPM (Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) melalui skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Kemendikti-Saintek Tahun 2026.

Kegiatan berlangsung selama hampir 3 minggu dengan beberapa tahap kegiatan yaitu melakukan optimalisasi kebun bergizi selama 2 minggu pertama, dilanjutkan dengan pelatihan mengolah pangan tambahan dari produk kebun bergizi. Tim kegiatan terdiri dari 3 dosen yaitu Ibu Dr Firlia Ayu Arini dan Ibu Utami Wahyuningsih, M. Si., dari Program Studi Gizi Program Sarjana UPN “Veteran” Jakarta, dan Bapak Abdul Aziz, M. Med.Kom., dari Program Studi Desain Komunikasi Visual, Universitas Bina Nusantara.

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberdayakan kelompok ibu rumah tangga binaan Kelurahan Bedahan yang terdiri dari kader Posyandu, dan kelompok wanita tani. Mitra telah memiliki usaha pangan olahan sederhana serta kebun gizi yang dikelola bersama, namun pemanfaatannya masih terbatas karena hanya ditanami bayam brazil dan belum diolah menjadi produk pangan bernilai tambah. Hasil diskusi dengan mitra dan ahli gizi Puskesmas menunjukkan perlunya optimalisasi kebun gizi dan pengembangan pangan olahan untuk mendukung percepatan penurunan stunting balita, yang dalam enam bulan terakhir meningkat menjadi 5,27% di wilayah tersebut.

Pelatihan menghias balon dan Mie Bayam, Jus lidah buaya nanas dan puding bayam, lidah buaya, nanas

Permasalahan utama mitra meliputi terbatasnya produksi pangan, belum adanya diversifikasi olahan kebun gizi, keterbatasan alat dan modal produksi, serta belum tersedianya strategi pengemasan, pelabelan, dan pemasaran. Mitra menginginkan pengembangan produk baru yang mudah dibuat, bernilai jual, dan bermanfaat bagi kesehatan balita, seperti mi dari bayam, dan minuman atau makanan kudapan untuk pangan tambahan. Program ini menawarkan solusi berupa pelatihan optimalisasi kebun gizi, pengolahan pangan olahan, serta pengemasan dan pelabelan produk. Kegiatan dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan, evaluasi, dan keberlanjutan.

Hasil kegiatan yang telah dilakukan adalah optimalisasi kebun gizi dengan menanam tanaman komoditi pangan, buah dan sayur diantaranya adalah bayam brazil, terong, kangkung, pakcoy, nanas dan lidah buaya, serta cabai. Sistem tanam dimodifikasi dari pemanfaatan kebun menjadi pemanfaatan galon bekas sebagai media tanam, karena kebun yang tersedia lahannya terbatas. Pemanfaatan galon bekas ini juga sebagai langkah memanfaatkan sampah rumah tangga. Agar tampilan galon menjadi indah, tim pengabdian melakukan pelatihan untuk menghias galon yang akan dijadikan pot tanaman. Penempatan tanaman pada galon dilakukan secara tumpang sari yaitu menanam beberapa jenis tanaman dalam satu galon untuk mengoptimalkan produksi pangan. Untuk meningkatkan kesuburan media tanam, pembina kelompok wanita tani yaitu Ibu Hikmah dari Kementerian Pertanian, wilayah Kota Depok, memberikan materi tambahan yaitu membuat Pupuk Organik Cair dan Eco Enzyme. Harapannya, setelah mengikuti kegiatan ini, mitra dapat meneruskan kegiatan berkebun secara mandiri dan tanamannya produktif.

Setelah optimalisasi kebun gizi, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan membuat produk pangan yaitu mi bayam brazil, puding nanas lidah buaya bayam, dan jus nanas lidah buaya yang akan dikembangkan menjadi produk makanan tambahan yang nantinya dapat dijual kelompok mitra untuk menambah penghasilan keluarga. Produk hasil kebun yang telah diolah, dikemas menggunakan wadah yang bersih dan diberi label serta keterangan kandungan gizi. Tim pengabdian memberikan contoh wadah kemasan dan label yang dapat diterapkan oleh mitra. Secara umum, capaian kegiatan pengabdian ini telah terwujud yaitu adanya optimalisasi kebun gizi dengan diversifikasi produk tanaman dari sayuran dan buah yang dimanfaatkan untuk pembuatan produk pangan untuk balita. Program ini memberikan dampak bagi keberlanjutan program kebun gizi dan pelaksanaan program makanan tambahan di wilayah setempat. (Ziz-Depok)

PBV Rajawali Tuban Gelar Tes Kesehatan Dan Simulasi Fisik Atlet Bersama FIKK UNESA

Indonews.tv – Surabaya, 12 Agustus 2026 — Pembinaan atlet bola voli usia muda terus diarahkan menuju pola pembinaan yang lebih terukur, ilmiah, dan berbasis data. Langkah tersebut dilakukan oleh Persatuan Bola Voli (PBV) Rajawali Tuban melalui kegiatan tes kesehatan dan simulasi fisik atlet bekerja sama dengan FIKK (UNESA).

Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, 12 Agustus 2026, bertempat di Laboratorium Fakultas Ilmu Keolahragaan Dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya, Jalan Lidah Wetan, Kota Surabaya tersebut diikuti oleh 20 atlet muda PBV Rajawali Tuban, terdiri atas 11 atlet putra dan 9 atlet putri. Para atlet didampingi langsung oleh official, pelatih, dan jajaran pembina PBV Rajawali Tuban.
Tes berlangsung kurang lebih lima jam di ruang Laboratorium Kesehatan Fakultas Ilmu Keolahragaan Dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya. “Kegiatan ini tidak sekadar dimaksudkan untuk mengetahui kondisi kesehatan para pemain, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendapatkan gambaran objektif mengenai karakteristik fisik masing-masing atlet yang dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam proses pembinaan dan pengembangan kemampuan mereka ke depan. Ujar Indra Himawan Susanto S.Or., M.Kes selalku Ketua Lab dan Dosen Unesa

Indra Himawan Susanto S.Or., M.Kes

Diawali Pertemuan dengan Akademisi dan Mantan Atlet Nasional
Rangkaian kegiatan diawali dengan pertemuan antara rombongan PBV Rajawali Tuban dengan Dr. Taufiq Hidayat, S.Pd., M.Kes., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan UNESA Surabaya.

Dr. Taufiq Hidayat, S.Pd., M.Kes

Dr. Taufiq Hidayat memiliki latar belakang sebagai mantan atlet bola voli tingkat nasional. Pengalaman sebagai atlet sekaligus keterlibatannya dalam dunia akademik olahraga memberikan perspektif yang penting mengenai bagaimana pembinaan atlet seharusnya dilakukan secara berkesinambungan, tidak hanya mengandalkan kemampuan teknis di lapangan, tetapi juga memperhatikan aspek kesehatan, kondisi fisik, karakter tubuh, dan perkembangan atlet secara keseluruhan.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi PBV Rajawali Tuban untuk memperkenalkan pola pembinaan yang sedang dikembangkan, sekaligus membuka ruang kolaborasi antara pembinaan klub olahraga dengan lingkungan akademik dan laboratorium olahraga.

20 Atlet Mengikuti Pemeriksaan dan Simulasi
Sebanyak 20 pemain PBV Rajawali Tuban mengikuti rangkaian pemeriksaan dan simulasi yang dilakukan oleh tim FIKK Unesa
Komposisi peserta terdiri atas:
• 11 atlet putra
• 9 atlet putri


Para atlet mengikuti proses pemeriksaan secara bertahap dengan pendampingan official dan pelatih. Data yang diperoleh diharapkan dapat menjadi profil dasar setiap atlet, sehingga pelatih tidak hanya melihat pemain berdasarkan kemampuan melakukan smash, blocking, passing, servis, atau kemampuan bermain secara umum.
Lebih jauh, data tersebut dapat membantu pelatih memahami kondisi individual pemain dan menghubungkannya dengan tuntutan posisi yang dimainkan.

Dalam bola voli, setiap posisi memiliki tuntutan fisik dan gerak yang berbeda. Pemain middle blocker, outside hitter, opposite, setter, maupun libero membutuhkan kombinasi kemampuan fisik yang tidak sepenuhnya sama. Karena itu, pemetaan karakteristik tubuh dan kemampuan fisik dapat menjadi salah satu instrumen pendukung dalam menentukan pola latihan dan pengembangan pemain.

Bukan Sekadar Tes Kesehatan
Kegiatan ini memiliki arti lebih luas dibandingkan pemeriksaan kesehatan rutin.
Dalam pembinaan atlet modern, kondisi kesehatan dan kemampuan fisik merupakan bagian penting dari proses pengembangan prestasi. Atlet yang memiliki kemampuan teknik bagus tetap membutuhkan kondisi tubuh yang mampu menunjang beban latihan dan pertandingan dalam jangka panjang. 


Melalui data hasil pemeriksaan, pelatih dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi masing-masing pemain. Data tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menyusun program latihan yang lebih individual.
Sebagai contoh, seorang pemain mungkin memiliki kemampuan lompatan yang baik tetapi membutuhkan perhatian lebih pada kekuatan atau stabilitas bagian tubuh tertentu. Pemain lainnya mungkin memiliki kemampuan bergerak cepat dan respons yang baik sehingga lebih cocok dikembangkan pada kebutuhan posisi tertentu.

Dengan pendekatan seperti ini, pelatih dapat menghindari pola latihan yang sepenuhnya sama untuk seluruh pemain.
Mengenali Potensi Tubuh Setiap Pemain
Salah satu tujuan penting dari simulasi yang dilakukan adalah membantu mengetahui struktur dan karakteristik fisik mana yang lebih dominan digunakan sesuai dengan posisi masing-masing pemain.
Hal tersebut penting karena permainan bola voli merupakan olahraga yang melibatkan gerakan eksplosif, lompatan, perubahan arah, akselerasi, pengerahan kekuatan, koordinasi, keseimbangan, serta penggunaan anggota tubuh secara berulang.

Seorang atlet yang bermain sebagai middle blocker, misalnya, memiliki tuntutan permainan yang sangat berkaitan dengan aktivitas blocking dan serangan cepat di dekat net. Sementara itu, libero lebih banyak membutuhkan kemampuan membaca arah bola, kecepatan reaksi, mobilitas, keseimbangan, serta kemampuan melakukan pertahanan.
Setter mempunyai kebutuhan yang berbeda lagi karena harus memiliki koordinasi, kecepatan pengambilan keputusan, kontrol tubuh, serta kemampuan mengatur permainan.

Karena itu, pemetaan kondisi tubuh setiap pemain dapat menjadi salah satu dasar bagi pelatih untuk melihat potensi pengembangan pemain dalam jangka panjang, termasuk kemungkinan melakukan penyesuaian posisi apabila data dan perkembangan atlet menunjukkan adanya potensi yang lebih besar pada posisi tertentu.

Data Menjadi Dasar Program Latihan
Bagi PBV Rajawali Tuban, hasil kegiatan ini diharapkan tidak berhenti sebagai catatan pemeriksaan.
Data yang diperoleh justru dapat menjadi database perkembangan atlet.
Data awal dapat dibandingkan dengan hasil pemeriksaan atau evaluasi berikutnya. Dari sana pelatih dapat melihat apakah seorang atlet mengalami peningkatan kekuatan, kecepatan, daya tahan, kemampuan eksplosif, mobilitas, maupun aspek fisik lainnya setelah menjalani program latihan tertentu.
Dengan demikian, proses pembinaan menjadi lebih terukur.
Pelatih dapat mengetahui apakah program latihan yang diberikan memberikan hasil sesuai target atau justru perlu dilakukan penyesuaian. Hal ini sangat penting terutama bagi atlet usia muda yang masih mengalami perkembangan fisik dan membutuhkan program latihan yang sesuai dengan tahap perkembangannya.


Pendekatan tersebut juga dapat membantu mencegah pemberian beban latihan yang tidak sesuai dengan kondisi individual atlet.
Kesehatan sebagai Investasi Prestasi Jangka Panjang
Pembinaan atlet tidak seharusnya hanya mengejar kemenangan dalam satu pertandingan atau satu kompetisi.
Yang lebih penting adalah bagaimana seorang pemain dapat berkembang secara berkelanjutan dan memiliki karier olahraga yang panjang.
Karena itu, pemeriksaan kesehatan dan pemetaan fisik menjadi bagian dari investasi prestasi. Pelatih dapat mengetahui kondisi dasar pemain sebelum meningkatkan intensitas latihan, sementara atlet dapat lebih memahami karakter tubuhnya sendiri.
Dengan pemantauan yang dilakukan secara berkala, perubahan kondisi pemain juga dapat lebih mudah diketahui.
Dalam konteks tersebut, kegiatan PBV Rajawali Tuban bersama FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA memiliki nilai strategis karena mempertemukan pengalaman pembinaan klub, pengetahuan kepelatihan, dan pendekatan ilmiah dari lingkungan akademik olahraga.

Dihadiri Pembina dan Jajaran Pelatih
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Pembina MAVI Jawa Timur, Bang Ayub, serta jajaran pelatih PBV Rajawali Tuban, Dedy dan Kusno.
PBV Rajawali Tuban sendiri merupakan klub bola voli binaan Antok Prasetyo, yang juga menjabat sebagai Ketua MAVI Jawa Timur.
Kehadiran para pembina dan pelatih menunjukkan bahwa proses pemeriksaan tersebut ditempatkan sebagai bagian dari program pembinaan yang lebih serius, bukan sekadar kegiatan sesaat.

Bang Ayub


Bagi pelatih, data hasil pemeriksaan dapat menjadi bahan penting untuk melakukan evaluasi terhadap setiap pemain. Sementara bagi pembina klub, data tersebut dapat menjadi dasar untuk melihat perkembangan program pembinaan secara lebih objektif.
Menuju Pembinaan Bola Voli Berbasis Data

Kegiatan di Laboratorium Kesehatan FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA tersebut memberikan gambaran bahwa pembinaan bola voli usia muda mulai bergerak ke arah pendekatan yang lebih komprehensif.
Kemampuan atlet tidak hanya diukur dari berapa banyak smash yang berhasil dilakukan atau seberapa tinggi seorang pemain dapat melompat. Di balik performa seorang atlet terdapat berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari kondisi kesehatan, karakteristik fisik, koordinasi gerak, kemampuan eksplosif, daya tahan, teknik, psikologis, hingga pola latihan dan pemulihan.
Karena itu, profil individual atlet menjadi sangat penting.
Setiap pemain memiliki tubuh, kemampuan, potensi, dan kebutuhan latihan yang berbeda. Pendekatan yang sama terhadap seluruh pemain belum tentu menghasilkan perkembangan yang sama.
Dengan adanya data yang lebih lengkap, pelatih PBV Rajawali Tuban diharapkan dapat menyusun program latihan yang lebih tepat sasaran, menentukan prioritas pengembangan setiap pemain, memantau perkembangan secara berkala, sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih.


Pada akhirnya, tujuan utama kegiatan ini bukan hanya menghasilkan atlet yang mampu berprestasi dalam kompetisi, tetapi juga membangun atlet yang sehat, berkembang secara optimal, memahami kondisi tubuhnya, dan mampu mempertahankan performa dalam jangka panjang.
Langkah Awal Menuju Pembinaan Atlet yang Lebih Profesional
Lima jam pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA pada 12 Agustus 2026 tersebut dapat menjadi sebuah langkah awal bagi PBV Rajawali Tuban untuk membangun sistem pembinaan atlet berbasis data.
Dari 30 anak yang mengikuti tes, masing-masing diharapkan memiliki gambaran kondisi fisik dan kesehatan yang dapat menjadi titik awal perjalanan pembinaan mereka.
Selanjutnya, data tersebut akan jauh lebih bernilai apabila dilakukan monitoring berkala, sehingga perkembangan setiap pemain dapat dilihat dari waktu ke waktu.
Dengan kolaborasi antara klub, pelatih, pembina, dan institusi pendidikan olahraga, PBV Rajawali Tuban menunjukkan bahwa pembinaan atlet muda tidak hanya berbicara mengenai kemenangan di lapangan, tetapi juga tentang bagaimana mempersiapkan manusia dan atlet secara utuh untuk masa depan.

Bagi para pemain muda tersebut, tes yang dilakukan di UNESA bukan sekadar pemeriksaan kesehatan selama lima jam. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi sebuah peta awal untuk mengenali potensi, memahami kondisi tubuh, memperbaiki kekurangan, dan menentukan arah pengembangan masing-masing atlet menuju prestasi yang lebih tinggi. (@bram)

81 Tahun Indonesia Merdeka: Ketika Semangat Kejuangan Diuji Zaman

fajar*Oleh: Fadjar Budianto

Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia kembali mengibarkan Merah Putih. Lagu Indonesia Raya berkumandang, upacara digelar, pidato-pidato kebangsaan disampaikan, dan berbagai perlombaan memeriahkan peringatan kemerdekaan.
Tahun ini, 81 tahun sudah Indonesia berdiri sebagai negara merdeka.
Namun di balik kemeriahan peringatan tersebut, ada pertanyaan yang seharusnya lebih sering kita ajukan: setelah 81 tahun merdeka, apakah semangat kejuangan bangsa Indonesia masih menyala, atau perlahan mulai kehilangan maknanya?
Pertanyaan ini bukan untuk meragukan nasionalisme bangsa Indonesia. Justru sebaliknya, pertanyaan ini diperlukan agar kemerdekaan tidak berhenti sebagai rutinitas tahunan.
Sebab kemerdekaan yang hanya diperingati tetapi tidak dihayati akan kehilangan ruhnya.
Kemerdekaan yang Dibayar dengan Pengorbanan
Kemerdekaan Indonesia tidak lahir dari ruang konferensi yang nyaman. Ia lahir dari perjuangan panjang, pengorbanan, penderitaan dan keberanian.
Para pendahulu bangsa tidak memiliki kemewahan seperti yang kita nikmati hari ini. Mereka tidak memiliki teknologi komunikasi yang mampu menghubungkan dunia dalam hitungan detik. Mereka tidak memiliki berbagai fasilitas kehidupan modern.
Tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat mahal: keberanian untuk berkorban demi masa depan bangsa.
Mereka rela kehilangan harta, keluarga, jabatan, bahkan nyawa demi sebuah cita-cita: Indonesia yang merdeka.
Karena itu, pertanyaan penting bagi generasi sekarang bukan sekadar apakah kita masih hafal nama-nama pahlawan, tetapi apakah kita masih memiliki nilai-nilai perjuangan yang dahulu mereka wariskan.
Sebab bangsa tidak akan kehilangan kemerdekaannya hanya karena tidak lagi mengangkat senjata. Bangsa juga dapat kehilangan makna kemerdekaan ketika rakyatnya kehilangan rasa tanggung jawab terhadap negaranya.
Musuh Bangsa Telah Berubah
Para pejuang kemerdekaan menghadapi penjajahan yang nyata. Musuh datang dengan senjata dan kekuatan militer.
Generasi sekarang menghadapi bentuk ancaman yang jauh lebih halus.
Kita menghadapi korupsi, narkoba, intoleransi, hoaks, disinformasi, politik identitas, kesenjangan sosial, rendahnya literasi, degradasi moral, hingga budaya konsumtif yang berlebihan.
Bahkan teknologi yang seharusnya menjadi alat kemajuan dapat berubah menjadi instrumen yang memecah belah masyarakat apabila digunakan tanpa tanggung jawab.
Media sosial memungkinkan informasi menyebar dalam hitungan detik. Sayangnya, kebohongan juga dapat menyebar dengan kecepatan yang sama.
Di sinilah semangat kejuangan diuji.
Apakah kita menggunakan kemajuan teknologi untuk mencerdaskan bangsa atau justru ikut menyebarkan kebencian?
Apakah kebebasan berpendapat kita gunakan untuk membangun demokrasi atau untuk saling merendahkan?
Apakah perbedaan kita jadikan kekuatan atau justru menjadi alasan untuk terpecah?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan bentuk baru dari perjuangan kebangsaan.
Nasionalisme Jangan Berhenti di Upacara
Ada kecenderungan menarik dalam kehidupan kita: nasionalisme sering kali sangat kuat ketika bulan Agustus tiba.
Bendera dipasang. Lagu perjuangan dinyanyikan. Upacara dilakukan. Pakaian bernuansa merah putih dikenakan.
Semua itu baik.
Tetapi nasionalisme sejatinya tidak boleh berhenti pada simbol.
Nasionalisme harus hadir ketika seorang pejabat menolak korupsi.
Nasionalisme hadir ketika seorang guru mengajar dengan penuh tanggung jawab.
Nasionalisme hadir ketika seorang mahasiswa belajar dan menghasilkan karya.
Nasionalisme hadir ketika pengusaha membuka lapangan kerja.
Nasionalisme hadir ketika aparat menjalankan tugas secara profesional.
Nasionalisme hadir ketika masyarakat menghormati hukum dan menjaga lingkungan.
Dan nasionalisme hadir ketika seorang warga negara tetap menjaga persaudaraan meskipun berbeda pilihan politik.
Dengan kata lain, cinta tanah air harus dibuktikan melalui tindakan, bukan hanya diucapkan melalui slogan.
Ketika Individualisme Mengalahkan Gotong Royong
Salah satu tantangan kebangsaan kita adalah semakin kuatnya kecenderungan individualisme.
Perkembangan zaman memang membuat manusia semakin mandiri. Tetapi kemandirian tidak boleh menghilangkan gotong royong.
Bangsa Indonesia memiliki modal sosial yang sangat besar: kebersamaan.
Gotong royong adalah salah satu kekuatan yang memungkinkan bangsa ini bertahan dalam berbagai krisis.
Namun budaya tersebut menghadapi tantangan ketika keberhasilan seseorang hanya diukur dari kekayaan, jabatan, popularitas, dan jumlah pengikut di media sosial.
Kita perlu bertanya: apakah kemajuan pribadi selalu berarti kemajuan bangsa?
Belum tentu.
Seseorang dapat menjadi kaya tetapi tidak peduli terhadap lingkungannya. Seseorang dapat memiliki jabatan tetapi menyalahgunakan kekuasaan. Seseorang dapat memiliki jutaan pengikut tetapi menyebarkan informasi yang memecah belah.
Karena itu, ukuran keberhasilan bangsa tidak cukup hanya dengan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi. Kita juga harus mengukur kualitas karakter, integritas, solidaritas, dan kepedulian sosial masyarakatnya.
Generasi Muda dan Masa Depan Indonesia
Pertaruhan terbesar Indonesia sesungguhnya berada pada generasi muda.
Mereka akan menerima Indonesia dalam kondisi yang berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka menghadapi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif.
Karena itu, pendidikan tidak boleh hanya menghasilkan manusia yang pintar secara akademik.
Pendidikan harus melahirkan manusia yang cerdas, berkarakter, disiplin, memiliki integritas, mampu bekerja sama, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap bangsa.
Di sinilah pentingnya pendidikan wawasan kebangsaan.
Wawasan kebangsaan bukan indoktrinasi. Ia adalah upaya membangun kesadaran bahwa Indonesia adalah rumah bersama.
Pendidikan sejarah juga tidak boleh sekadar membuat peserta didik hafal tanggal dan nama tokoh.
Sejarah harus mampu menjawab pertanyaan:
Mengapa para pendahulu kita berjuang?
Nilai apa yang mereka perjuangkan?
Apa yang harus dilakukan generasi sekarang untuk melanjutkan perjuangan tersebut?
Jika pertanyaan-pertanyaan itu berhasil dijawab, maka pendidikan sejarah tidak hanya menjadi pelajaran masa lalu, tetapi menjadi energi untuk membangun masa depan.
Dari “Apa yang Negara Berikan?” Menjadi “Apa yang Saya Berikan?”
Mungkin sudah waktunya kita mengubah cara pandang.
Terlalu lama sebagian dari kita memandang kemerdekaan dari perspektif hak: apa yang negara berikan kepada saya?
Padahal kemerdekaan juga berbicara tentang kewajiban: apa yang dapat saya berikan kepada negara?
Pertanyaan tersebut harus menjadi bagian dari kesadaran kebangsaan.
Tidak semua orang harus menjadi pahlawan dalam arti historis. Tetapi setiap orang dapat menjadi pejuang dalam profesinya.
Guru adalah pejuang di dunia pendidikan.
Petani adalah pejuang ketahanan pangan.
Pengusaha adalah pejuang ekonomi.
Tenaga kesehatan adalah pejuang kemanusiaan.
Aparat negara adalah pejuang dalam menjaga ketertiban dan pelayanan publik.
Pelajar dan mahasiswa adalah pejuang masa depan.
Dan masyarakat adalah kekuatan utama dalam menjaga persatuan bangsa.
Perjuangan tidak pernah berhenti. Ia hanya berganti bentuk.
81 Tahun: Jangan Sampai Merdeka Secara Politik, tetapi Belum Merdeka dalam Pikiran
Ada satu persoalan yang lebih mendasar: apakah kita benar-benar sudah merdeka dalam berpikir?
Kemerdekaan sejati menuntut manusia yang mampu berpikir kritis, tetapi tetap bertanggung jawab.
Kita harus mampu menerima perbedaan tanpa membenci.
Mampu mengkritik tanpa menghina.
Mampu berbeda pilihan tanpa memutus persaudaraan.
Mampu menggunakan teknologi tanpa menjadi budaknya.
Mampu menerima budaya global tanpa kehilangan identitas nasional.
Dan yang paling penting, mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Jika hal tersebut belum sepenuhnya kita miliki, maka perjuangan kemerdekaan dalam arti yang lebih luas masih harus terus dilakukan.
Semangat Kejuangan Tidak Pudar, tetapi Harus Dihidupkan
Lalu, apakah semangat kejuangan bangsa Indonesia telah pudar?
Saya memilih untuk menjawab: belum pudar, tetapi sedang menghadapi ujian zaman.
Semangat itu masih terlihat pada anak-anak muda yang berprestasi, guru yang mengabdi di berbagai daerah, mahasiswa yang menghasilkan inovasi, pekerja yang bekerja dengan jujur, masyarakat yang bergotong royong membantu sesama, serta mereka yang terus berusaha memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa.
Namun api perjuangan itu tidak boleh dibiarkan mengecil.
Ia harus dirawat melalui pendidikan.
Dikuatkan melalui keteladanan.
Dihidupkan melalui kebudayaan.
Dan diwujudkan melalui tindakan nyata.
Karena nasionalisme tanpa tindakan hanyalah slogan.
Pancasila tanpa pengamalan hanyalah hafalan.
Kemerdekaan tanpa tanggung jawab hanyalah kebanggaan masa lalu.
Menjaga Kemerdekaan adalah Perjuangan Kita
81 tahun Indonesia merdeka seharusnya tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang masa lalu. Ia harus menjadi momentum untuk mengevaluasi masa kini dan menyiapkan masa depan.
Para pahlawan telah menyelesaikan satu tahap perjuangan: merebut kemerdekaan.
Tugas kita adalah menyelesaikan tahap perjuangan berikutnya: mengisi, menjaga, dan menguatkan kemerdekaan.
Mereka berjuang dengan senjata yang mereka miliki.
Kita berjuang dengan ilmu, integritas, profesionalisme, teknologi, kerja keras, persatuan, dan pengabdian.
Mereka mempertaruhkan nyawa untuk Indonesia.
Kita harus mempertaruhkan waktu, tenaga, pikiran, dan kemampuan untuk Indonesia.
Maka pada peringatan 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ini, mari kita tidak hanya bertanya apakah semangat kejuangan masih relevan.
Jawabannya jelas: sangat relevan.
Yang berubah bukan nilai perjuangannya, melainkan medan perjuangannya.
Dan tantangan kita hari ini adalah memastikan bahwa semangat yang dahulu mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan tidak berhenti sebagai cerita sejarah.
Sebab Indonesia tidak kekurangan orang yang mencintai negeri ini. Yang kita perlukan adalah semakin banyak orang yang membuktikan kecintaannya melalui kerja nyata.
Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
Merdeka bukan berarti perjuangan selesai. Merdeka berarti kita diberi kesempatan untuk melanjutkan perjuangan.
Indonesia maju, Indonesia kuat, Indonesia bersatu.

* Dosen Universitas 45 Surabaya

PENGUKURAN TANAH KINI TAK BOLEH ‘NUNGGU KABAR’ NUSRON WAHID TETAPKAN MAKSIMAL 7 HARI, PBT 5 HARI

PENGUKURAN TANAH KINI TAK BOLEH “NUNGGU KABAR”: NUSRON WAHID TETAPKAN MAKSIMAL 7 HARI, PBT 5 HARI
Transformasi Layanan ATR/BPN: 400 Kantor Pertanahan Sudah Terapkan Pengukuran Terjadwal, Masyarakat Mulai Mendapat Kepastian
JAKARTA — Mengurus tanah selama ini sering identik dengan satu pertanyaan yang sederhana tetapi sulit mendapatkan jawaban pasti: “Kapan tanah saya akan diukur?”

Pertanyaan tersebut kini mulai dijawab dengan sistem baru.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di bawah kepemimpinan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menerapkan sistem Pengukuran Terjadwal sebagai bagian dari transformasi pelayanan pertanahan.
Melalui sistem tersebut, masyarakat yang mengajukan permohonan pengukuran tanah dan persyaratannya telah dinyatakan lengkap memperoleh kepastian jadwal pengukuran dengan masa tunggu paling lama tujuh hari.
Bukan hanya itu.
Setelah pengukuran dilaksanakan, Peta Bidang Tanah (PBT) ditargetkan selesai maksimal lima hari.
Kebijakan ini menjadi salah satu perubahan penting dalam pelayanan pertanahan karena ukuran keberhasilan pelayanan tidak lagi semata-mata apakah permohonan diterima, tetapi juga seberapa cepat dan pasti masyarakat memperoleh layanan tersebut.
Per 3 Agustus 2026, Pengukuran Terjadwal telah diterapkan pada sekitar 400 Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia.

NUSRON: JANGAN BIARKAN RAKYAT MENUNGGU TANPA KEPASTIAN
Dalam konferensi pers di Jakarta pada 3 Agustus 2026, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa masyarakat yang datang ke Kantor Pertanahan untuk mengajukan permohonan pengukuran kini harus memperoleh kepastian.
Prinsipnya sederhana:
datang mengajukan permohonan, persyaratan lengkap, kemudian mendapatkan jadwal.
Bukan lagi masyarakat datang berkali-kali hanya untuk menanyakan kapan petugas ukur akan datang.
“Sekarang sudah ada sekitar 400 kantor yang menggunakan Pengukuran Terjadwal. Kalau ada masyarakat datang ke kantor BPN mengajukan permohonan pengukuran tanah, sekarang sudah ada kepastian. Masa tunggunya paling lama tujuh hari,” ujar Nusron Wahid.
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam pelayanan pertanahan.
Kepastian menjadi bagian dari pelayanan.

BAGAIMANA SISTEM BARUNYA?
Secara sederhana, masyarakat dapat memahami mekanismenya sebagai berikut:
1. Masyarakat mengajukan permohonan pengukuran
2. Persyaratan diperiksa dan dinyatakan lengkap
3. Jadwal pengukuran ditetapkan
4. Masa tunggu maksimal 7 hari
5. Petugas melakukan pengukuran
6. Hasil pengukuran diproses
7. Peta Bidang Tanah ditargetkan selesai maksimal 5 hari

Dengan demikian, masyarakat mempunyai parameter waktu yang lebih jelas mengenai proses pengukuran tanahnya.
Kementerian ATR/BPN menyatakan bahwa rata-rata masa tunggu layanan pengukuran secara nasional telah berada di bawah target tujuh hari. Namun masih ada sekitar 10 Kantor Pertanahan yang belum memenuhi target tersebut dan akan diperkuat, antara lain melalui penambahan sumber daya manusia.

7 HARI BUKAN SEKADAR ANGKA
Angka tujuh hari mungkin terlihat sederhana.
Tetapi bagi masyarakat yang sedang melakukan transaksi tanah, angka tersebut bisa memiliki arti ekonomi yang sangat besar.
Seseorang yang sedang menjual tanah mungkin sudah menerima pembayaran uang muka.
Seseorang yang membeli tanah mungkin sudah mengeluarkan dana.
Pengembang mungkin sedang menunggu proses administrasi.
Bank mungkin membutuhkan kepastian dokumen sebelum mencairkan fasilitas kredit.
Ahli waris mungkin membutuhkan hasil pengukuran untuk menyelesaikan pembagian tanah.
PPAT membutuhkan kepastian dokumen untuk melanjutkan proses hukum pertanahan.
Dalam situasi seperti itu, ketidakpastian waktu dapat berubah menjadi biaya ekonomi.
Karena itulah, reformasi pelayanan pertanahan bukan sekadar persoalan administrasi birokrasi.
Ini menyangkut kepastian hukum dan kepastian ekonomi masyarakat.

SETELAH DIUKUR, MASIH HARUS MENUNGGU?
Pertanyaan berikutnya adalah: bagaimana setelah petugas datang melakukan pengukuran?
ATR/BPN juga menetapkan target waktu untuk tahap berikutnya.
Setelah pengukuran dilakukan, Peta Bidang Tanah atau PBT ditargetkan selesai maksimal lima hari.
Menteri Nusron menyebut target tersebut sebagai bagian dari upaya mempercepat keseluruhan proses pelayanan.
Menurut evaluasi Kementerian ATR/BPN, rata-rata durasi penyelesaian hasil pengukuran secara nasional masih berada di sekitar 6,2 hari, sehingga masih perlu didorong agar mencapai target lima hari.
Dengan demikian, ada dua angka penting yang harus dipahami masyarakat:
7 HARI
Masa tunggu maksimal untuk mendapatkan pelaksanaan pengukuran.
5 HARI
Target maksimal penyelesaian Peta Bidang Tanah setelah pengukuran.

DARI “KAPAN DIUKUR?” MENJADI “INI JADWAL ANDA”
Inilah perubahan paling sederhana tetapi paling penting.
Dalam pola pelayanan lama, masyarakat bisa berada dalam posisi pasif.
Masyarakat sudah mengajukan permohonan, tetapi masih menunggu informasi kapan petugas datang.
Dalam sistem Pengukuran Terjadwal, masyarakat didorong berada dalam posisi yang lebih pasti.
Ada permohonan. Ada antrean. Ada jadwal. Ada target waktu.
Transformasi tersebut juga berkaitan dengan prinsip pelayanan first in, first out, sehingga permohonan yang masuk lebih dahulu diproses lebih dahulu sesuai ketentuan pelayanan.

BUKAN BERARTI SEMUA PROSES SERTIFIKAT SELESAI 7 HARI
Ada satu hal yang sangat penting dipahami masyarakat agar kebijakan ini tidak salah ditafsirkan.
Batas tujuh hari bukan berarti seluruh proses penerbitan sertifikat tanah selesai dalam tujuh hari.
Tujuh hari tersebut berkaitan dengan masa tunggu layanan pengukuran terjadwal.
Sedangkan lima hari berkaitan dengan target penyelesaian Peta Bidang Tanah setelah kegiatan pengukuran.
Masih terdapat tahapan administrasi dan persyaratan lain yang dapat berbeda sesuai jenis layanan pertanahan yang dimohonkan.
Karena itu, masyarakat harus membedakan antara:
jadwal pengukuran,
hasil pengukuran/PBT,
dan
keseluruhan proses pendaftaran atau penerbitan hak.
Pembedaan ini penting agar masyarakat tidak mempunyai ekspektasi bahwa setiap permohonan sertifikat otomatis selesai dalam tujuh atau dua belas hari.

TAK HANYA PENGUKURAN, PERALIHAN HAK JUGA DIDORONG LEBIH CEPAT
Transformasi pelayanan yang didorong Nusron Wahid tidak berhenti pada pengukuran.
Kementerian ATR/BPN juga menetapkan agenda percepatan layanan peralihan hak atas tanah.
Dalam kebijakan tersebut, Kementerian ATR/BPN mendorong proses peralihan hak agar dapat diselesaikan dalam 10 hari kerja, setelah proses verifikasi BPHTB terpenuhi.
Transformasi tersebut membutuhkan sinergi antara ATR/BPN, pemerintah daerah, PPAT dan pihak-pihak terkait lainnya.
Dengan demikian, reformasi pelayanan pertanahan diarahkan tidak hanya mempercepat pekerjaan internal BPN, tetapi juga membangun ekosistem pelayanan yang saling terhubung.

APA ARTINYA BAGI PPAT?
Kebijakan ini juga memiliki dampak langsung bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
PPAT selama ini menjadi salah satu pihak yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam transaksi pertanahan.
Semakin jelas jadwal pengukuran dan semakin cepat produk pengukuran diselesaikan, semakin mudah pula PPAT memperkirakan tahapan pekerjaan yang berkaitan dengan transaksi tanah.
Namun percepatan tersebut harus tetap berjalan bersama prinsip kehati-hatian.
Cepat bukan berarti mengurangi ketelitian.
Pengukuran tanah tetap harus dilakukan dengan benar.
Data bidang tanah harus akurat.
Batas-batas tanah harus jelas.
Dokumen harus diperiksa.
Dan setiap proses harus tetap mengikuti ketentuan hukum pertanahan yang berlaku.

BAGI MASYARAKAT, INILAH YANG HARUS DILAKUKAN
Dengan adanya Pengukuran Terjadwal, masyarakat sebaiknya tidak hanya menunggu.
Ketika mengajukan permohonan, masyarakat perlu:
Pertama, memastikan seluruh persyaratan telah lengkap.
Kedua, meminta informasi mengenai status permohonan.
Ketiga, menanyakan jadwal pengukuran yang telah ditetapkan.
Keempat, menyimpan tanda terima atau bukti permohonan.
Kelima, mencatat tanggal permohonan dinyatakan lengkap.
Keenam, memantau pelaksanaan pengukuran.
Ketujuh, meminta informasi mengenai proses hasil pengukuran/PBT.
Dengan dokumentasi tersebut, masyarakat memiliki dasar yang jelas untuk melakukan monitoring pelayanan.

REFORMASI PELAYANAN TIDAK BOLEH BERHENTI DI ATAS KERTAS
Kebijakan Pengukuran Terjadwal tentu patut diapresiasi.
Namun masyarakat juga perlu mengawasi pelaksanaannya.
Sebab ukuran keberhasilan reformasi birokrasi bukan hanya banyaknya aturan yang dibuat.
Bukan pula hanya jumlah kantor yang sudah menerapkannya.
Ukuran sesungguhnya adalah:
Apakah masyarakat mendapatkan jadwal?
Apakah petugas datang sesuai jadwal?
Apakah hasil pengukuran selesai sesuai standar?
Apakah masyarakat mendapatkan informasi yang transparan?
Dan yang paling penting:
Apakah masyarakat merasa pelayanan menjadi lebih mudah?
Pertanyaan tersebut harus menjadi ukuran keberhasilan transformasi pelayanan pertanahan.

“KARPET MERAH” UNTUK RAKYAT
Nusron Wahid menyebut tujuan transformasi pelayanan pertanahan adalah memberikan “karpet merah” bagi rakyat yang mengurus tanah dan menghilangkan ketidakpastian dalam pelayanan.
Pesan tersebut sebenarnya sangat sederhana.
Masyarakat tidak meminta sesuatu yang berlebihan.
Masyarakat hanya membutuhkan:
kepastian, kecepatan, transparansi, ketelitian dan kepastian hukum.

Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa kata kunci dari transformasi pelayanan tersebut adalah kepuasan masyarakat.
Dan pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini akan diuji bukan oleh banyaknya konferensi pers atau banyaknya spanduk tentang reformasi pelayanan.
Tetapi oleh pengalaman rakyat ketika berdiri di depan loket Kantor Pertanahan.
Apakah mereka masih harus bertanya:
“Kapan tanah saya akan diukur?”
atau justru petugas sudah dapat menjawab:
“Ini jadwal pengukuran tanah Bapak/Ibu.”
Jika perubahan itu benar-benar terjadi, maka tujuh hari bukan sekadar angka.
Tujuh hari adalah simbol bahwa pelayanan negara mulai memberikan kepastian kepada rakyat.

KOTAK INFO | YANG PERLU DIINGAT MASYARAKAT
PENGUKURAN TERJADWAL ATR/BPN
±400 Kantor Pertanahan Sudah menerapkan Pengukuran Terjadwal per 3 Agustus 2026.

Maksimal 7 hari
Masa tunggu pengukuran setelah permohonan dinyatakan lengkap.

Maksimal 5 hari
Target penyelesaian Peta Bidang Tanah setelah pengukuran.

6,2 hari
Rata-rata nasional durasi penyelesaian hasil pengukuran berdasarkan evaluasi yang disampaikan Menteri ATR/BPN.

Tujuan utama:
Memberikan kepastian waktu dan meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan pertanahan.

SUMBER
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan keterangan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dalam konferensi pers 3 Agustus 2026. (ATR BPN)

FENOMENA KOTA SURABAYA, SEBUAH PAGAR YANG HILANG DAN PERTANYAAN BESAR, MASIH ADAKAH RASA MEMILIKI KOTA INI ?

    Oleh : Hayomi Gunawan (Pimred Indonews.tv. Pengacara Surabaya)
Indonews.tv – Surabaya – Sebagai wong Jatim sing menggone nang Suroboyo yo aku melok gethem-gethem ae ndelok kelakuane wong koyok ngono iku (sebagai orang Surabaya saya ikut geregetan melihat kelakuannya orang kok kayak gitu)
Mungkin kata-kata itu juga akan muncul pada kata-kata arek Suroboyo (sebutan khas orang Surabaya), mental bejat, mental receh masih saja dipakai pada jaman sekarang, SDM rendah dan lain lain pasti muncul umpatan dari masyarakat Surabaya Khususnya.
Sebuah refleksi tentang kemanusiaan, mentalitas, ekonomi, budaya dan tanggung jawab bersama terhadap ruang publik
Ada sebuah pemandangan yang sebenarnya sederhana, tetapi menyimpan persoalan sosial yang sangat besar.
Sebuah pagar besi yang dibuat untuk memperindah sekaligus melindungi ruang kota Surabaya dibongkar dan diambil.
Dalam foto yang menjadi bahan tulisan ini, tampak seseorang sedang berada di dekat pagar pembatas yang sebagian komponennya telah dibongkar. Bagi sebagian orang, mungkin yang terlihat hanyalah pagar besi.
Tetapi bagi sebuah kota, pagar itu bukan sekadar besi.
Di balik pagar itu ada uang rakyat, pekerjaan para pekerja, perencanaan pemerintah, estetika kota, keselamatan pengguna jalan, dan harapan agar Surabaya menjadi kota yang semakin nyaman untuk ditinggali.
Dan ketika benda itu dicuri, sesungguhnya yang dicuri bukan hanya barang.
Yang ikut dicuri adalah sebagian kecil dari kualitas kehidupan bersama.

1. Pagar itu mungkin murah bagi pencuri, tetapi mahal bagi masyarakat
Inilah persoalan pertama yang sering tidak disadari.
Seorang pencuri mungkin melihat pagar sebagai:
“Besi. Bisa dijual. Dapat uang.”
Tetapi masyarakat melihatnya secara berbeda.
Pagar tersebut dapat mempunyai fungsi:
• memperindah jalan;
• membatasi area tertentu;
• melindungi taman;
• menjaga keselamatan pejalan kaki;
• menjadi bagian dari identitas visual kota;
• membuat lingkungan terlihat tertata;
• mendukung kenyamanan warga;
• dan menjadi bagian dari investasi pemerintah terhadap ruang publik.
Karena itu, nilai sebuah fasilitas umum tidak boleh dihitung hanya berdasarkan harga besinya.
Misalnya sebuah pagar secara material hanya bernilai beberapa ratus ribu rupiah apabila dijual sebagai besi tua.
Tetapi untuk menggantinya, pemerintah harus:
1. membuat perencanaan;
2. membeli material;
3. membayar tenaga kerja;
4. melakukan pengangkutan;
5. memasang kembali;
6. memperbaiki pondasi;
7. melakukan pengecatan;
8. melakukan pengawasan.
Artinya, masyarakat pada akhirnya bisa membayar berkali-kali untuk sesuatu yang sebelumnya sudah tersedia.
Dan uang itu berasal dari mana?
Dari uang publik.

2. Yang paling mahal sebenarnya bukan pagarnya—tetapi rasa memiliki yang hilang
Inilah bagian yang lebih penting.
Sebuah kota yang baik tidak cukup hanya mempunyai:
• jalan bagus;
• taman bagus;
• trotoar bagus;
• lampu kota bagus;
• pagar indah;
• gedung bagus.
Kota yang baik membutuhkan warga yang merasa bahwa kota tersebut adalah miliknya.
Ada perbedaan besar antara:
“Itu milik pemerintah.”
dengan:
“Itu milik kita.”
Ketika masyarakat mengatakan:
“Itu kan barang Pemkot.”
maka secara psikologis terjadi jarak.
Padahal pemerintah mendapatkan anggaran dari sumber-sumber keuangan negara dan daerah yang pada akhirnya digunakan untuk kepentingan publik.
Pemerintah Kota Surabaya sendiri pernah menegaskan bahwa fasilitas umum yang dibangun menggunakan APBD pada dasarnya merupakan aset yang kepentingannya kembali kepada masyarakat. Dalam kasus pencurian fasilitas Kota Lama, Wali Kota Surabaya bahkan menyebut pencurian fasilitas tersebut merugikan seluruh rakyat Surabaya. (Pemkot Surabaya)
Jadi, merusak atau mencuri fasilitas publik bukan sekadar mengambil barang milik pemerintah.
Ada dimensi sosial yang jauh lebih besar:
mengambil sesuatu yang seharusnya dinikmati bersama.

3. Dari sisi human interest: siapa yang sebenarnya menjadi korban?
Kalau kita berbicara tentang pencurian pagar, jangan berhenti pada kalimat:
“Maling mencuri pagar.”
Mari kita lihat siapa saja yang menjadi korban.
Pertama: masyarakat
Masyarakat kehilangan fasilitas yang seharusnya mereka nikmati.
Kedua: pemerintah
Pemerintah harus melakukan pengawasan, penyelidikan dan kemungkinan penggantian fasilitas.
Ketiga: pekerja
Pekerja yang sebelumnya membuat dan memasang fasilitas tersebut seakan-akan hasil pekerjaannya dirusak begitu saja.
Keempat: pengguna jalan
Kalau pagar memiliki fungsi keselamatan, hilangnya pagar bisa meningkatkan risiko kecelakaan.
Kelima: lingkungan
Kawasan yang tadinya tertata dapat kembali terlihat kumuh.
Keenam: anak-anak
Anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat.
Bayangkan seorang anak berjalan bersama orang tuanya dan bertanya:
“Kenapa pagarnya hilang?”
Lalu orang tuanya menjawab:
“Dicuri.”
Pertanyaan berikutnya bisa lebih menyakitkan:
“Kenapa ada orang yang mencuri barang yang dibuat untuk kita?”
Di situlah sebenarnya pendidikan karakter sebuah bangsa sedang diuji.

4. Persoalannya bukan hanya “maling”, tetapi mentalitas
Kita harus hati-hati menggunakan istilah “mental maling” untuk menggeneralisasi masyarakat.
Tidak semua masyarakat demikian.
Justru sebagian besar warga adalah orang baik.
Namun peristiwa seperti ini harus menjadi momentum untuk mempertanyakan bagaimana sebuah masyarakat membangun toleransi terhadap tindakan mengambil sesuatu yang bukan haknya.
Mentalitas itu bisa muncul dari kalimat-kalimat sederhana:
“Cuma sedikit.”
“Cuma besi.”
“Pemerintah punya banyak uang.”
“Nggak ada yang lihat.”
“Lumayan buat dijual.”
“Yang penting saya dapat.”
Kalimat-kalimat seperti itu berbahaya.
Sebab kalau terus dibiasakan, batas antara hak pribadi dan hak orang lain menjadi semakin kabur.
Hari ini pagar kota.
Besok lampu.
Kemudian kursi taman.
Kemudian rambu.
Kemudian kabel.
Kemudian fasilitas lain.
Dan akhirnya muncul sebuah budaya:
“Kalau bisa diambil dan tidak ketahuan, ambil.”
Itulah yang jauh lebih berbahaya daripada kehilangan satu pagar.

5. Ini bukan sekadar teori—Surabaya memang pernah menghadapi persoalan serupa
Persoalan fasilitas publik yang hilang atau dirusak bukan sesuatu yang berdiri sendiri.
Pada Oktober 2025, sejumlah tiang dan lampu hias di kawasan Kota Lama Surabaya dilaporkan hilang dan diduga dicuri. Pemerintah kota kemudian mengajak masyarakat ikut mengawasi fasilitas publik. (detikcom)
Kemudian pada Juni 2026, Dinas Perhubungan Surabaya melaporkan dugaan pencurian tiang rambu parkir di depan Satpas Colombo. Dalam kasus tersebut, fasilitas bukan hanya diambil, tetapi pondasinya juga disebut mengalami kerusakan. (Pemkot Surabaya)
Pada Juli 2026, muncul pula laporan mengenai pagar pembatas besi dan lampu hias di Jalan Wali Kota Mustajab, kawasan depan Grand City Mall, yang dilaporkan hilang dan diduga dicuri. Lokasinya bahkan berada relatif dekat dengan Balai Kota Surabaya dan rumah dinas kepala daerah. (Kabar Baik)
Ada pula temuan dua kursi besi berlogo Pemkot Surabaya di sebuah lapak barang bekas di Jalan Kaliwaron yang kemudian dibawa untuk proses penyelidikan. (Memorandum)
Artinya, persoalannya layak dibaca sebagai masalah tata kelola ruang publik dan perilaku sosial, bukan sekadar satu kejadian kriminal.

6. Ironisnya: kota dibuat semakin cantik, tetapi ada manusia yang justru mengambil bagian dari kecantikannya
Ini sebuah ironi.
Pemerintah dan masyarakat bekerja bertahun-tahun untuk membangun wajah kota.
Taman ditata.
Jalan diperbaiki.
Trotoar dibuat.
Lampu dipasang.
Pohon dirawat.
Ruang publik diperindah.
Kemudian ada seseorang datang pada waktu tertentu dan membongkar sebagian fasilitas tersebut.
Dalam hitungan menit atau jam, pekerjaan yang membutuhkan uang dan waktu bisa hilang.
Ini bukan hanya persoalan material.
Ini adalah benturan antara:
Budaya membangun
melawan
budaya mengambil.
Dan masyarakat harus menentukan budaya mana yang ingin diwariskan kepada generasi berikutnya.

7. Dari sisi ekonomi: pencurian fasilitas publik adalah ekonomi yang sangat pendek
Orang yang menjual besi hasil curian mungkin memperoleh uang.
Tetapi kalau dihitung secara ekonomi secara keseluruhan, masyarakat justru mengalami kerugian.
Misalnya:
Pencuri memperoleh:
Rp X dari menjual besi.
Tetapi masyarakat harus membayar:
Rp Y untuk mengganti fasilitas + biaya pengawasan + biaya penanganan + biaya perbaikan lingkungan.
Dengan demikian:
Keuntungan privat yang kecil dapat menghasilkan kerugian sosial yang jauh lebih besar.
Ini adalah salah satu bentuk negative externality.
Pelaku mendapatkan keuntungan.
Masyarakat menanggung biaya.
Dan inilah yang membuat pencurian fasilitas umum menjadi persoalan ekonomi publik.

8. Jangan hanya menyalahkan pencuri—rantai ekonominya juga harus dilihat
Ini penting.
Kalau fasilitas publik dicuri untuk dijual sebagai barang bekas, pertanyaan berikutnya adalah:
Ke mana barang tersebut dijual?
Siapa yang membeli?
Apakah pembeli mengetahui asal-usulnya?
Apakah ada pemeriksaan?
Apakah material dengan ciri khas tertentu seperti logo pemerintah, desain khusus atau komponen fasilitas kota seharusnya dicurigai ketika masuk ke tempat barang bekas?
Pertanyaan tersebut bukan berarti menuduh semua pedagang barang bekas.
Sama sekali tidak.
Banyak pedagang barang bekas adalah pekerja yang mencari nafkah secara halal.
Tetapi rantai perdagangan barang bekas harus mampu membedakan barang bekas yang legal dengan barang hasil kejahatan.
Kalau pasar untuk barang hasil pencurian hilang, maka insentif untuk mencuri juga akan menurun.

9. Dari perspektif budaya: fasilitas umum adalah cermin peradaban
Sering kali kita mengukur kemajuan kota melalui gedung tinggi.
Padahal peradaban juga bisa dilihat dari hal yang sangat sederhana:
Apakah masyarakat menjaga sesuatu yang bukan miliknya secara pribadi?
Di sinilah kualitas sebuah masyarakat diuji.
Masyarakat yang beradab bukan hanya masyarakat yang memiliki banyak fasilitas.
Tetapi masyarakat yang ketika melihat fasilitas umum rusak berkata:
“Mari kita jaga.”
Bukan:
“Biarin, bukan punya saya.”
Ada pergeseran paradigma yang harus dibangun:
Dari:
“Milik pemerintah.”
menjadi:
“Milik publik.”
Dan dari:
“Kalau rusak pemerintah yang memperbaiki.”
menjadi:
“Kalau kita melihat kerusakan, kita ikut melaporkan.”

10. Secara hukum, mengambil pagar tersebut bukan perkara sepele
Dalam konteks hukum pidana Indonesia yang berlaku saat ini, KUHP Nasional berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 mulai berlaku pada 2 Januari 2026. (Peraturan BPK)
Pasal 476 KUHP mengatur bahwa orang yang mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dapat dipidana karena pencurian, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori V.
Bahkan Pasal 477 mengatur keadaan tertentu yang dapat membuat pencurian memiliki kualifikasi lebih berat, termasuk pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, dan cara-cara tertentu lainnya. (Wikisumber)
Namun penentuan pasal yang tepat tetap bergantung pada fakta konkret, cara pengambilan, nilai barang, lokasi, keadaan saat kejadian, jumlah pelaku, bukti dan hasil penyidikan.
Jadi jangan sampai masyarakat melakukan “pengadilan jalanan”.
Laporkan. Rekam secara aman. Serahkan kepada aparat penegak hukum.

11. Surabaya sebenarnya sudah memiliki dasar untuk melindungi taman dan ruang publik
Hal ini juga bukan sekadar persoalan moral.
Peraturan daerah/kebijakan ketertiban kota Surabaya telah mengatur larangan melakukan tindakan yang mengakibatkan kerusakan terhadap pagar taman, jalur hijau, taman beserta kelengkapannya. (JDIH Surabaya)
Artinya, menjaga ruang publik bukan hanya slogan.
Ada tanggung jawab hukum di dalamnya.

12. Tetapi hukum saja tidak cukup
Ini yang sering dilupakan.
Kita bisa:
• memasang CCTV;
• menambah patroli;
• membuat laporan polisi;
• memberikan hukuman;
• memperketat pengawasan.
Semua itu penting.
Tetapi kalau mentalitas masyarakat tidak berubah, masalah akan terus muncul.
Karena itu diperlukan tiga lapisan perlindungan.
LAPIS PERTAMA — HUKUM
Pencurian harus ditindak.
LAPIS KEDUA — TEKNOLOGI
CCTV, penerangan, sensor, pemantauan dan sistem pelaporan masyarakat harus diperkuat.
LAPIS KETIGA — BUDAYA
Masyarakat harus merasa:
“Saya ikut memiliki kota ini.”
Lapisan ketiga justru paling penting dalam jangka panjang.

13. Jangan pula menjadikan kemiskinan sebagai pembenaran
Kita harus memiliki empati.
Mungkin seseorang mencuri karena kebutuhan ekonomi.
Mungkin ada tekanan hidup.
Mungkin ada persoalan keluarga.
Mungkin ada persoalan pekerjaan.
Tetapi memahami penyebab tidak sama dengan membenarkan perbuatannya.
Kalau setiap pencurian dibenarkan dengan:
“Dia sedang membutuhkan.”
maka masyarakat akan kehilangan batas moral.
Kita harus bisa mengatakan dua hal sekaligus:
“Kita harus peduli terhadap orang yang kesulitan.”
dan
“Kita tidak boleh membenarkan orang mengambil hak orang lain.”
Keduanya bisa berjalan bersama.

14. Yang lebih berbahaya adalah ketika masyarakat mulai merasa pencurian fasilitas umum bukan masalah
Ini harus menjadi perhatian serius.
Karena ada perbedaan antara:
melihat kejahatan
dan
membiarkan kejahatan menjadi normal.
Kalau orang melihat seseorang membongkar pagar kemudian berkata:
“Bukan urusan saya.”
maka pencuri sebenarnya memperoleh keuntungan kedua:
bukan hanya mendapatkan barang, tetapi juga mendapatkan ruang sosial untuk melakukan perbuatannya.
Karena itu masyarakat perlu membangun budaya:
Lihat — Peduli — Laporkan.
Bukan:
Lihat — Diam — Pergi.

15. Jangan main hakim sendiri
Namun ada satu hal yang juga sangat penting.
Masyarakat tidak boleh berubah menjadi kelompok pemburu pelaku.
Kalau melihat dugaan pencurian:
jangan melakukan kekerasan.
Jangan menghakimi.
Jangan menyebarkan identitas seseorang secara sembarangan.
Jangan menuduh orang yang belum terbukti.
Yang dilakukan:
1. dokumentasikan dari tempat yang aman;
2. catat lokasi;
3. catat waktu;
4. jika aman, dokumentasikan kendaraan atau ciri-ciri;
5. laporkan kepada Pemkot/Dinas terkait;
6. laporkan kepada kepolisian apabila terdapat dugaan tindak pidana;
7. serahkan pembuktian kepada aparat.
Masyarakat menjaga hukum, bukan menggantikan hukum.

16. Pemerintah juga perlu melakukan introspeksi
Tulisan ini jangan hanya diarahkan kepada masyarakat.
Pemerintah juga perlu bertanya:
Mengapa fasilitas tersebut bisa dicuri?
Apakah:
• lokasinya terlalu terbuka?
• penerangan kurang?
• CCTV tidak menjangkau?
• patroli belum optimal?
• desain pagar terlalu mudah dibongkar?
• baut atau sambungan mudah dilepas?
• belum ada sistem penandaan aset?
• koordinasi pengawasan belum optimal?
Karena pencegahan kejahatan bukan hanya soal menangkap pelaku.
Desain kota juga dapat digunakan untuk mencegah kejahatan.

17. Fasilitas publik harus didesain dengan prinsip “aman, indah, dan sulit dicuri”
Ini bisa menjadi pelajaran teknis.
Misalnya:
1. Identitas aset
Setiap fasilitas tertentu diberi marking permanen.
2. Penguatan konstruksi
Bagian yang mudah dibongkar dibuat lebih sulit dilepas.
3. CCTV
Kawasan rawan fasilitas publik mendapat kamera pengawas.
4. Penerangan
Area yang gelap menjadi ruang yang lebih mudah dimanfaatkan pelaku.
5. Patroli
Bukan hanya patroli kendaraan, tetapi juga pemantauan titik fasilitas publik.
6. Partisipasi warga
Warga sekitar menjadi “mata” tambahan pemerintah.
7. Respons cepat
Ketika satu fasilitas hilang, segera diperbaiki sehingga tidak memberi pesan bahwa fasilitas tersebut bebas diambil.

18. Masyarakat sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat besar
Bayangkan jika setiap warga Surabaya memiliki prinsip:
“Kalau saya melihat orang merusak fasilitas umum, saya tidak diam.”
Bukan berarti harus menghadapi pelaku.
Cukup:
laporkan.
Jika jutaan mata warga ikut mengawasi, maka kemampuan pengawasan kota menjadi jauh lebih besar daripada hanya mengandalkan aparat.
Inilah konsep sederhana:
“Kota dijaga bukan hanya oleh pemerintah, tetapi oleh kesadaran warganya.”
Pemkot Surabaya sendiri juga pernah mendorong semangat kebersamaan dalam menjaga dan memperbaiki fasilitas lingkungan, dengan menekankan bahwa penataan fasilitas bukan sekadar pekerjaan fisik, tetapi juga sarana membangun kesadaran masyarakat. (Dinas Bina Marga Surabaya)

19. Jangan sampai kita mewariskan kota yang indah tetapi masyarakatnya kehilangan kepedulian
Ini mungkin pesan terbesar dari peristiwa pagar tersebut.
Kita bisa membangun Surabaya dengan:
• taman yang indah;
• pedestrian yang nyaman;
• lampu kota yang cantik;
• ruang publik yang modern;
• jalan yang tertata;
• fasilitas olahraga;
• tempat wisata;
• kawasan heritage.
Tetapi semua itu tidak akan cukup jika masyarakat tidak mempunyai rasa memiliki.
Kota bukan hanya kumpulan beton, besi, aspal dan bangunan.
Kota adalah:
manusia + ruang + aturan + budaya + kepedulian.

20. Kepada orang yang mengambil pagar: mungkin Anda mendapatkan uang, tetapi kota kehilangan sesuatu
Pesan ini tidak perlu disampaikan dengan kemarahan.
Tetapi harus disampaikan dengan tegas:
Pagar yang Anda ambil mungkin bisa dijual.
Besi itu mungkin bisa menjadi uang.
Tetapi uang itu tidak pernah sebanding dengan rasa aman, keindahan dan kepercayaan masyarakat yang hilang.
Dan jika Anda menjualnya kepada orang lain, kemudian uang tersebut habis dalam beberapa hari, pagar itu mungkin sudah tidak ada.
Tetapi masyarakat harus membayar untuk membuatnya kembali.
Itulah mengapa pencurian fasilitas umum sesungguhnya adalah pencurian terhadap kepentingan bersama.

21. Kepada warga Surabaya: jangan biarkan orang baik kalah oleh orang yang tidak peduli
Surabaya dikenal sebagai kota besar yang mempunyai sejarah panjang, karakter masyarakat yang kuat dan budaya gotong royong.
Maka jangan sampai satu atau beberapa orang yang mengambil fasilitas umum membuat masyarakat kemudian berpikir:
“Memang begitulah masyarakat.”
Tidak.
Jangan normalisasi.
Orang baik masih banyak.
Yang perlu dilakukan adalah membuat orang baik tidak lagi diam.
Tidak perlu menjadi pahlawan.
Tidak perlu berkelahi.
Tidak perlu mengejar pelaku.
Cukup peduli.
Cukup melaporkan.
Cukup menjaga.

22. Karena sebenarnya yang sedang kita pertahankan bukan pagar
Kalimat ini mungkin yang paling penting dari seluruh tulisan:
KITA BUKAN SEDANG MEMPERTAHANKAN PAGAR.
Kita sedang mempertahankan:
keindahan kota.
Kita sedang mempertahankan:
uang rakyat.
Kita sedang mempertahankan:
keselamatan warga.
Kita sedang mempertahankan:
ruang publik.
Kita sedang mempertahankan:
budaya gotong royong.
Kita sedang mempertahankan:
rasa malu melakukan kejahatan.
Dan yang paling penting:
KITA SEDANG MEMPERTAHANKAN RASA MEMILIKI KOTA.

PENUTUP: KOTA YANG BAIK DIMULAI DARI MANUSIA YANG MAU MENJAGANYA
Surabaya boleh terus berubah.
Gedung boleh semakin tinggi.
Jalan boleh semakin lebar.
Teknologi boleh semakin canggih.
Taman boleh semakin indah.
Tetapi semua kemajuan itu membutuhkan satu fondasi yang tidak bisa dibeli:
KARAKTER MANUSIA.
Sebuah pagar mungkin hanya terbuat dari besi.
Tetapi cara manusia memperlakukan pagar itu menunjukkan sesuatu yang jauh lebih besar:
apakah kita hidup hanya untuk mengambil apa yang bisa kita ambil, atau kita juga mampu menjaga sesuatu yang manfaatnya dinikmati orang lain?
Karena peradaban bukan hanya tentang seberapa banyak yang mampu kita bangun.
Peradaban juga tentang:
seberapa banyak yang mampu kita jaga.
Dan untuk seluruh warga Surabaya, mungkin sudah waktunya kita mengubah kalimat:
“Itu fasilitas Pemkot.”
menjadi:
“Itu fasilitas kita. Mari kita jaga bersama.”
Sebab ketika pagar kota hilang, jangan hanya bertanya:
“Siapa yang mencurinya?”
Kita juga perlu bertanya:
“Sudahkah kita semua merasa memiliki kota ini?”
Karena Surabaya yang indah bukan hanya hasil kerja pemerintah. Surabaya yang indah adalah hasil dari pemerintah yang membangun dan masyarakat yang menjaga.
Dan kalau ada yang merusak atau mengambilnya, jangan diam. Jangan main hakim sendiri. Peduli, dokumentasikan secara aman, dan laporkan.

Catatan untuk publikasi
Kasus yang menjadi konteks tulisan ini sejalan dengan beberapa peristiwa aktual di Surabaya pada 2025–2026 terkait hilangnya atau rusaknya fasilitas publik. Pemerintah Kota Surabaya juga telah mengambil sikap bahwa pencurian dan perusakan aset publik harus diproses melalui jalur hukum. (Pemkot Surabaya)
Foto yang Anda kirim sangat cocok dijadikan foto utama artikel, terutama dengan caption:
“Ketika pagar yang dibangun untuk memperindah dan menjaga ruang kota justru dibongkar. Yang hilang bukan hanya besi, tetapi bagian dari wajah kota dan rasa memiliki terhadap fasilitas bersama.”
Untuk versi media, judul yang lebih tajam dan menarik perhatian pembaca saya rekomendasikan:
“PAGAR SURABAYA DICURI: YANG HILANG BUKAN CUMA BESI, TAPI RASA MEMILIKI KOTA”
atau
“KOTA DIBANGUN, KENAPA JUSTRU DICURI? Membaca Mentalitas di Balik Hilangnya Pagar dan Fasilitas Publik Surabaya”
atau yang paling human interest:
“SEBUAH PAGAR YANG HILANG DAN PERTANYAAN BESAR: MASIH ADAKAH RASA MEMILIKI KOTA INI?”

Cak Soleh (No Viral No Justice) Meninggal Dunia

Indonews.tv – Ditulis oleh Hayomi Gunawan S.H., M.H, selain sebagai Pimred dan Founder dari indonews.tv, penulis juga sebagai Lawyer yang notabene rekan dari Cak Soleh.
Mulai pagi buta berita meniggalnya Cak Soleh cukup mengagetkan kawan-kawan seprofesi, saling tanya ïki bener tah (ini bener kah?) kok mendadak sekali kata kawan-kawannya seprofesi nya.

Cak Sholeh dikabarkan meniggal oleh istrinya Ana kepada beberapa pengurus Peradi yang berkantor di Dukuh Kupang itu, “Betul, suami saya meninggal. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari suami saya,” kata Ana, Jumat pagi.

Pengacara asal Sidoarjo yang dikenal luas dengan sapaan Cak Sholeh, meninggal dunia pada Jumat (7/8/2026) dini hari, sekitar pukul 03.00 WIB.

istri almarhum. Ia menyampaikan permohonan maaf apabila selama hidup almarhum memiliki kesalahan.

Jelas Ana, Cak Sholeh meninggal setelah menjalani perawatan di RS Siloam. Ia menuturkan, almarhum telah lima tahunan ini menderita sakit autoimun dan dalam 20 hari terakhir dirawat di rumah sakit.

“Jam 3 pagi (meninggalnya), dirawat di RS Siloam. Sakit autoimun, sudah lima tahun sakitnya. Di rumah sakitnya sudah 20 hari,” ujarnya.

Jenazah Cak Sholeh akan dimakamkan di Pondok Pesantren Singa Putih Munfaridin, Prigen, Jawa Timur. Karena Cak Sholeh sebagai Wakil Pengasuh Pondok Pesantren tersebut.

Cak Sholeh dikenal seorang pengacara yang cukup vocal menyuarakan kebenaran, sebagai pengacara yang aktif mengangkat berbagai persoalan hukum dan sosial melalui media sosialnya. Ia identik dengan slogan “No Viral No Justice”, yang kemudian juga menjadi nama lembaga bantuan hukum (LBH) yang dipimpinnya.

Selamat jalan Cak, Kami kawan seprofesi mendoakan semoga Allah SWT menerima segala amal ibadahmu, dan menghapuskan segala dosa-dosamu serta dapat balasan surganya Allah SWT. (red)

Hayomi Gunawan, S.H., M.H.: Menjadikan Hukum sebagai Jalan Pengabdian, Pendidikan, dan Pemberdayaan Masyarakat

indonews.tv – Surabaya – Di tengah semakin kompleksnya persoalan hukum yang dihadapi masyarakat dan dunia usaha, sosok advokat tidak lagi hanya dituntut mampu berargumentasi di ruang sidang. Seorang advokat modern juga dituntut memiliki kemampuan membangun solusi, memberikan edukasi, serta menjadi jembatan antara kepastian hukum dan kepentingan masyarakat. Sosok tersebut tercermin pada Hayomi Gunawan, S.H., M.H., seorang advokat yang dikenal konsisten mengembangkan profesinya tidak hanya di ruang litigasi, tetapi juga di bidang pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, media, hingga pembinaan generasi muda.

Bagi Hayomi Gunawan, profesi advokat bukan sekadar pekerjaan, melainkan amanah untuk memperjuangkan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku. Selama menjalankan profesinya, ia menangani berbagai persoalan hukum yang membutuhkan analisis mendalam, strategi yang matang, serta kemampuan menyelesaikan konflik secara profesional. Pendekatan yang selalu diutamakan adalah mengedepankan kepentingan hukum klien tanpa mengabaikan etika profesi dan integritas sebagai penegak hukum.

Dalam setiap perkara yang ditanganinya, Hayomi meyakini bahwa keberhasilan bukan hanya diukur dari kemenangan di persidangan, tetapi juga dari kemampuan memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak klien, serta menciptakan penyelesaian yang efektif dan berkeadilan.

Tidak Berhenti Menjadi Advokat

Berbeda dengan sebagian praktisi hukum yang hanya fokus pada praktik advokasi, Hayomi Gunawan memilih memperluas pengabdiannya melalui berbagai bidang keilmuan lainnya.

Ia aktif mengembangkan pelatihan pengembangan diri, public speaking, kepemimpinan, etika profesi, hingga pembentukan karakter melalui Hayomi Personal Development. Melalui lembaga tersebut, berbagai pelatihan diberikan kepada pelajar, mahasiswa, karyawan, profesional, maupun masyarakat umum agar memiliki kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan karakter yang kuat.

Menurutnya, banyak persoalan hukum sebenarnya dapat dicegah apabila masyarakat memiliki pemahaman etika, kemampuan komunikasi yang baik, serta kesadaran terhadap aturan hukum sejak dini.

“Orang yang memahami hukum akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Namun orang yang memiliki karakter yang baik akan mampu menghindari banyak persoalan bahkan sebelum menjadi sengketa,” merupakan filosofi yang selalu menjadi dasar dalam berbagai kegiatan pelatihannya.

Dunia Pendidikan Menjadi Bagian dari Pengabdian

Hayomi juga aktif memberikan berbagai materi pelatihan, seminar, workshop, dan pendidikan nonformal yang berkaitan dengan dunia hukum maupun pengembangan sumber daya manusia.

Materi yang dibawakannya meliputi:

Etika profesi.
Public speaking.
Kepemimpinan.
Komunikasi efektif.
Pengembangan karakter.
Motivasi generasi muda.
Kesadaran hukum masyarakat.

Baginya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan menghasilkan masyarakat yang lebih sadar hukum dan memiliki daya saing tinggi.

Membangun Sinergi dengan Dunia Media

Selain dunia hukum dan pendidikan, Hayomi turut memberikan perhatian terhadap penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media.

Menurutnya, media memiliki fungsi strategis dalam memberikan edukasi hukum sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan.

Karena itu ia mendukung penyebaran informasi yang bersifat edukatif, khususnya mengenai hak-hak masyarakat, prosedur hukum, dan perkembangan regulasi yang berdampak pada kehidupan sehari-hari.

Membina Generasi Muda

Perhatian Hayomi terhadap generasi muda juga terlihat dari dukungannya terhadap berbagai kegiatan pendidikan, seni, dan olahraga.

Ia meyakini bahwa prestasi anak muda tidak hanya dibangun melalui kemampuan akademik, tetapi juga melalui disiplin, mental yang kuat, kerja keras, dan karakter yang baik.

Bagi Hayomi, investasi terbaik bangsa adalah membangun generasi muda yang memiliki integritas, keberanian, serta semangat untuk terus berkembang.

Disiplin Menjadi Kunci Kesuksesan

Rekan-rekan yang mengenalnya menggambarkan Hayomi sebagai pribadi yang disiplin terhadap waktu, teliti dalam mempersiapkan dokumen hukum, dan terus belajar mengikuti perkembangan regulasi.

Ia percaya bahwa seorang advokat harus selalu memperbarui pengetahuan karena hukum terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat.

Disiplin tersebut tidak hanya diterapkan dalam praktik hukum, tetapi juga dalam setiap kegiatan pendidikan, pelatihan, maupun pengembangan organisasi yang dijalaninya.

Menghadapi Tantangan dengan Inovasi

Di era digital, tantangan profesi hukum semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi, transaksi elektronik, kejahatan siber, hingga dinamika bisnis modern menuntut advokat memiliki wawasan multidisiplin.

Hayomi memandang perubahan tersebut sebagai peluang untuk terus berinovasi.

Melalui perpaduan antara praktik hukum, pendidikan, media, dan pengembangan sumber daya manusia, ia berupaya menghadirkan layanan yang tidak hanya menyelesaikan persoalan setelah terjadi sengketa, tetapi juga membantu masyarakat mencegah munculnya permasalahan hukum sejak awal.

Menatap Masa Depan

Ke depan, Hayomi Gunawan berharap semakin banyak masyarakat yang memahami bahwa hukum bukan sesuatu yang menakutkan, melainkan instrumen untuk memberikan kepastian, perlindungan, dan keadilan.

Dengan semangat pengabdian, profesionalisme, dan komitmen untuk terus belajar, ia ingin berkontribusi membangun masyarakat yang semakin sadar hukum, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Perjalanan karier Hayomi Gunawan menunjukkan bahwa kesuksesan seorang advokat tidak hanya ditentukan oleh banyaknya perkara yang ditangani, tetapi juga oleh manfaat yang mampu diberikan kepada masyarakat melalui ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pengabdian yang berkelanjutan.

Momen penting ANDA perlu diliput televisi ? hub kami "indonews.tv" Logo WA dibawah

X