Indonews.tv – info ini memang sengaja kami kumpulkan dari beberapa berita dari berbagai sumber, misal dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menanggapi instruksi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari partainya menunda keikut sertaan dalam kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. menilai seharusnya tetap menghadiri.
Alasannya jelas, ketika wakil rakyat terpilih, dia bukan lagi seratus persen milik Partai (Itu yang seharusnys sih) apa pun instruksi dari partai mereka. “Ya mestinya hadir, datang,” kata Jokowi saat di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025).
“Silakan” Jokowi Tegaskan Kepala Daerah Dipilih Rakyat, bahwa kepala daerah dipilih melalui pemilihan rakyat, sehingga mereka harus mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan partai politik. “Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara bukan untuk yang lain,” jelasnya.
“Ini kan urusan ke pemerintahan ya. Yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden,” ujarnya. Alasan Megawati Larang Kepala Daerah Ikut Retret Diketahui, kegiatan retreat kepala daerah tersebut dijadwalkan berlangsung selama sepekan mulai Jumat (21/2/2025).
Namun, dalam instruksi Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan Kamis (20/2/2025) malam, kepala daerah dari PDI-P diminta menunda keberangkatan mereka ke retret. Instruksi itu muncul sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati, kami sadur dari Kompas.com, Jumat (21/2/2025). Dalam surat tersebut, Megawati juga meminta kepala daerah PDI-P yang sudah telanjur berangkat untuk menghentikan perjalanan dan menunggu arahan lebih lanjut.
Terlepas dari semua itu, ini semua menjadikan gambaran jelas dan drama besar bagi masyarakat tentang kegidupan Partai serta mengatur Negara yang menyertakan perasaaan pribadi, apakah itu sehat atau tidak nanti masyarakat yang menilai. (Red)
Alasannya jelas, ketika wakil rakyat terpilih, dia bukan lagi seratus persen milik Partai (Itu yang seharusnys sih) apa pun instruksi dari partai mereka. “Ya mestinya hadir, datang,” kata Jokowi saat di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025).
“Silakan” Jokowi Tegaskan Kepala Daerah Dipilih Rakyat, bahwa kepala daerah dipilih melalui pemilihan rakyat, sehingga mereka harus mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan partai politik. “Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara bukan untuk yang lain,” jelasnya.
“Ini kan urusan ke pemerintahan ya. Yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden,” ujarnya. Alasan Megawati Larang Kepala Daerah Ikut Retret Diketahui, kegiatan retreat kepala daerah tersebut dijadwalkan berlangsung selama sepekan mulai Jumat (21/2/2025).
Namun, dalam instruksi Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan Kamis (20/2/2025) malam, kepala daerah dari PDI-P diminta menunda keberangkatan mereka ke retret. Instruksi itu muncul sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati, kami sadur dari Kompas.com, Jumat (21/2/2025). Dalam surat tersebut, Megawati juga meminta kepala daerah PDI-P yang sudah telanjur berangkat untuk menghentikan perjalanan dan menunggu arahan lebih lanjut.
Terlepas dari semua itu, ini semua menjadikan gambaran jelas dan drama besar bagi masyarakat tentang kegidupan Partai serta mengatur Negara yang menyertakan perasaaan pribadi, apakah itu sehat atau tidak nanti masyarakat yang menilai. (Red)
