10 Personel Brimob Polda Sumut Dipecat, Judol hingga Narkoba Jadi Alarm Keras Menjaga Integritas Polisi

MEDAN, INDONEWS.TV — Seragam dan kewenangan kepolisian bukan sekadar atribut kedinasan. Di baliknya melekat tanggung jawab untuk menjaga keamanan, menegakkan hukum, sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat.
Karena itu, ketika 10 personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara harus berakhir dengan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), persoalannya tidak lagi semata tentang hilangnya sejumlah anggota dari sebuah kesatuan.
PTDH terhadap 10 personel tersebut dilakukan setelah mereka dinyatakan melakukan berbagai pelanggaran. Informasi yang disampaikan Satuan Brimob Polda Sumut menyebut pelanggaran tersebut antara lain berkaitan dengan disiplin, kode etik, judi daring, penyalahgunaan narkoba, desersi, dan penggelapan. (Antara News)
Upacara pemberhentian digelar di Lapangan Makosat Brimob Polda Sumut, Medan, Rabu, 26 Agustus 2026.
Bukan Sekadar Persoalan 10 Orang
Komandan Satuan Brimob Polda Sumut Kombes Pol Rendra Salipu menegaskan bahwa keputusan PTDH merupakan konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan anggota dan telah melalui mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri.
Menurut Rendra, peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran bagi seluruh personel agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Pesan tersebut penting karena persoalan disiplin anggota kepolisian memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan pelanggaran yang dilakukan masyarakat biasa.
Seorang polisi membawa identitas institusi dalam setiap tindakan yang dilakukannya. Bahkan perilaku di luar kedinasan sekalipun dapat berdampak terhadap citra satuan apabila berkaitan dengan pelanggaran hukum maupun norma yang berlaku.
“Setiap tindakan kita tetap membawa nama satuan. Karena itu, jaga sikap, jaga perilaku, dan jangan pernah meremehkan aturan,” kata Rendra. (Antara News Sumatera Utara)
Judi Online Menjadi Ancaman yang Tidak Bisa Diremehkan
Salah satu persoalan yang ikut menjadi perhatian dalam pembinaan personel adalah judi daring atau judi online.
Perkembangan teknologi membuat perjudian tidak lagi selalu berlangsung di tempat tertentu. Dengan telepon genggam dan jaringan internet, aktivitas tersebut dapat dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan kapan saja.
Persoalan judol juga bukan sekadar menyangkut kalah atau menang dalam permainan.
Ketergantungan terhadap perjudian dapat membawa seseorang pada persoalan ekonomi, utang, konflik keluarga, tekanan psikologis, hingga tindakan lain untuk memperoleh uang guna memenuhi kebutuhan perjudian.
Dalam konteks aparat penegak hukum, persoalan tersebut menjadi lebih serius karena anggota Polri memiliki kewajiban menjaga integritas dan menaati kode etik profesi.
Satuan Brimob Polda Sumut sendiri menegaskan bahwa pengawasan dan pembinaan terhadap personel harus dilakukan sejak dini, termasuk terhadap persoalan judi daring, narkoba, dan perilaku lain yang bertentangan dengan aturan serta kode etik kepolisian. (Antara News)
Ketika Penjaga Hukum Justru Melanggar Aturan
Masyarakat tentu memiliki ekspektasi tinggi kepada polisi.
Polisi diharapkan menjadi salah satu institusi yang berdiri di depan ketika masyarakat menghadapi kejahatan. Polisi pula yang diharapkan memberikan rasa aman ketika masyarakat mengalami ancaman.
Karena itu, pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian memiliki konsekuensi sosial yang berbeda.
Kepercayaan publik dapat tergerus bukan hanya karena tindakan satu orang, tetapi karena masyarakat dapat mempertanyakan sejauh mana institusi mampu mengawasi anggotanya.
Di sinilah PTDH terhadap 10 personel Brimob Polda Sumut dapat dilihat sebagai bentuk penegakan disiplin sekaligus ujian terhadap mekanisme pengawasan internal.
Tidak Cukup Hanya Memecat
Pemecatan memang merupakan bentuk sanksi paling tegas dalam kasus tertentu.
Namun, penindakan setelah pelanggaran terjadi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pembinaan.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah bagaimana mencegah anggota lainnya agar tidak mengikuti pola yang sama.
Karena itu, pengawasan internal, pembinaan mental, pendampingan terhadap personel yang mengalami persoalan, serta keberanian antaranggota untuk saling mengingatkan menjadi sangat penting.
Rendra juga meminta para pimpinan di berbagai jajaran melakukan pengecekan terhadap keberadaan dan kondisi personel, termasuk anggota yang diketahui tidak berada di tempat atau tanpa keterangan. (detikcom)
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap personel tidak semestinya hanya dilakukan ketika masalah sudah muncul.
Senior dan Rekan Sejawat Harus Berani Mengingatkan
Budaya organisasi juga memiliki peran penting.
Seorang anggota yang melihat rekannya mulai menunjukkan perilaku menyimpang seharusnya tidak memilih diam karena alasan solidaritas.
Solidaritas dalam institusi bukan berarti menutupi kesalahan.
Justru solidaritas yang sehat adalah mencegah seorang rekan jatuh lebih jauh ke dalam persoalan.
Rendra menekankan pentingnya keberanian moral dari senior, rekan sejawat maupun atasan untuk saling mengingatkan apabila menemukan perilaku anggota yang mulai menyimpang dari aturan dan nilai kepolisian. (Antara News Sumatera Utara)
Jika budaya saling mengingatkan berjalan, potensi pelanggaran dapat ditekan sebelum berkembang menjadi persoalan yang berujung pada sanksi berat.
PTDH Menjadi Cermin Pembenahan Institusi
Sepuluh personel yang diberhentikan bukan hanya angka dalam sebuah laporan.
Di baliknya ada perjalanan kedinasan, keluarga, karier, dan konsekuensi sosial yang harus dihadapi.
Namun keputusan PTDH sekaligus memperlihatkan bahwa pelanggaran terhadap aturan internal kepolisian dapat membawa konsekuensi serius.
Satuan Brimob Polda Sumut berharap peristiwa tersebut menjadi yang terakhir dan dapat dijadikan momentum introspeksi bersama. (detikcom)
Artinya, tujuan akhirnya bukan sekadar memberikan hukuman, melainkan membangun sistem yang mampu mencegah persoalan serupa berulang.
Kepercayaan Publik Adalah Taruhannya
Pada akhirnya, persoalan terbesar bukan sekadar berapa banyak anggota yang diberhentikan.
Yang jauh lebih penting adalah bagaimana institusi memastikan setiap personel memahami bahwa seragam kepolisian membawa tanggung jawab moral dan hukum.
Masyarakat membutuhkan polisi yang tidak hanya tegas terhadap pelanggaran orang lain, tetapi juga tegas terhadap pelanggaran yang terjadi di dalam tubuh institusinya sendiri.
Penindakan terhadap 10 personel Brimob Polda Sumut dapat menjadi pesan bahwa aturan internal bukan sekadar tulisan dalam dokumen kedinasan.
Namun, penegakan disiplin akan semakin bermakna apabila diikuti dengan pembinaan, pengawasan yang konsisten, keterbukaan terhadap persoalan anggota, dan keberanian untuk mencegah pelanggaran sejak awal.
Sebab, menjaga nama baik kepolisian pada akhirnya bukan hanya pekerjaan pimpinan.
Setiap anggota memiliki bagian di dalamnya.
Dan ketika satu anggota melakukan pelanggaran, yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan dirinya sendiri, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang memakai nama besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. (@red-berbagaisumber)