Resmi POLRI Pecat Brotoseno Secara Tidak Hormat

Jakarta-Indonews.tv. Bravo untuk Polri yang telah tanpa pandang bulu berusaha mendisiplinkan anggotanya yang melakukan pelanggaran. Dijelaskan oleh Kabagpenum Div Humas Polri Kombes Nurul Azizah, bahwa POLRI resmi memberikan sanksi berupa Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap AKBP Raden Brotoseno.
Berdasarkan (KKEP PK), Hal ini setelah Korps Bhayangkara menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri Peninjauan Kembali (KKEP PK) terkait status keanggotaan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.
“Hasil dari sidang KKEP PK yang dilaksanakan pada hari Jumat 8 Juli 2022 pukul 13.30 WIB memutuskan untuk memberatkan putusan sidang komisi kode etik Polri nomor PIT/72/X/2020 tanggal 13 Oktober 2022 menjadi sanksi administratif berupa PTDH,” kata Nurul Azizah, Kamis (14/7/2022).
“Saya ulangi menjadi sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri,” tegas Nurul mengulangi.
Pria yang sempat dekat dengan mantan Puteri Indonesia Angelina Sondakh ini resmi dipecat secara tidak hormat oleh Polri pada 8 Juli 2022 berdasarkan Sidang Komisi KKEP PK.
Nurul menjelaskan, hasil dari sidang etik Raden Brotoseno akan dikirimkan ke Sumber Daya Manusia (SDM) Polri untuk ditindaklanjuti. Nantinya, putusan KKEP PK tanggal akan dalam waktu dekat.
“PTDH (terhadap Brotoseno) per kapan kita tunggu KEP-nya dulu. Tanggalnya nanti sesuai KEP dulu. Kita tunggu,” ungkapnya.

Bentuk Komisi Banding Kode Etik Polri Lakukan Sidang Ulang Brotoseno.

Untuk hal ini, Polri membentuk Komisi Banding Kode Etik dalam rangka melakukan sidang ulang atas hasil sidang etik mantan penyidik KPK Brotoseno, yang kembali menjadi polisi aktif meski statusnya mantan terpidana kasus korupsi.
“Informasi terakhir saya dapat kemarin dari Kadiv Propam bahwa tim yang sudah dibentuk Kapolri sudah bekerja dan sudah memberikan rekomendasi kepada pimpinan. Salah satu rekomendasi yang diberikan kepada pimpinan adalah segera dibentuk Komisi Banding Kode Etik.
Komisi Banding Kode Etik itu nanti dipimpin oleh Irwasum, beranggotakan Kadiv Propam, Kadiv Kum dan Kadiv SDM,” Jelas Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa 28 Juni 2022.
Jelas Dedi, apabila nantinya pembentukan Komisi Banding Kode Etik itu sudah ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, maka tim akan segera bekerja dan melakukan sidang ulang terhadap Brotoseno, terkait putusan kode etik yang sudah diketuk tahun 2020 lalu.
“Jadi tim sudah bekerja. Kita sudah menyimpulkan dan sudah memberikan rekomendasi kepada pimpinan dan segera mungkin Komisi Banding Kode Etik akan bekerja,” jelas Dedi.

Dilain pihak, Kadiv Propam Polri Irjen Ferdi Sambo menyampaikan, pembentukan tim tersebut sesuai dengan Pasal 84 Peraturan Kepolisian No 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
“Kapolri Jenderal Listyo Sigit telah membentuk tim untuk melakukan penelitian terhadap Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Nomor: PUT/72/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 terhadap pelanggar AKBP Brotoseno,” tutur Ferdy dalam keterangannya, Rabu 22 Juni 2022.
Menurut dia, tim peneliti tersebut dibentuk melalui Surat Perintah Kapolri No sprin/1426/VI/RES/1.24/2022 tertanggal 22 Juni 2022.

Kronologis Polemik Brotoseno
Seperti diketahui, nama Raden Brotoseno sempat menjadi polemik karena mantan terpidana kasus korupsi itu masih bertugas di kepolisian. Alasannya, Brotoseno dianggap berprestasi dan memiliki kepribadian yang baik.
Hal itu pun memicu kekecewaan publik, karena mereka binggung seoarang mantan terpidana korupsi masih dipertahankan. Sehingga disebut Polri tidak mendukung pemberantasan korupsi di tanah air.
Melihat kasus Raden Brotoseno viral, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sempat memastikan akan segera melakukan peninjauan kembali (PK) atas putusan sidang etik terhadap Brotoseno.
Peninjauan kembali ini dilakukan sebagai upaya menindaklanjuti isi Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang baru saja disahkan, semoga menjadi perhatian bagi Anggota jika yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat, malah berulah menjadi pelaku pelanggaran itu sendiri. (@red dari berbagai sumber)