Jakarta, indonews.tv – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakorna) bersama Laksamana Muda TNI Yudo Margono dan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas persiapan pemilu 2024
Rakornas digelar Senin (29/5) lalu di Hotel Westin, Jakarta Selatan. Pertemuan ini secara khusus membahas sinergi pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan untuk menyukseskan pemilu 2024, Pertemuan itu juga dihadiri petinggi Polri dan TNI dan digelar secara terbuka.
Pada Rabu (31/5), akun Instagram @listyosigitprabowo mengunggah video rapat koordinasi nasional Kapolri dengan Panglima TNI dan Menko Polhukam. Lihat semua detail
Unggahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di akun Instagram pribadinya bersama Panglima TNI dan Menko Polhukam menjelaskan tujuan pertemuan tersebut.
Rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengangkat topik “Sinergi Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan untuk Keberhasilan Pemilu 2024”.
“Saya dan Panglima TNI menghadiri rapat koordinasi nasional sinergi pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan untuk menyukseskan Pemilu 202
di Hotel Westin Jakarta Selatan yang diketuai oleh Menkopolhukam RI,” katanya. unduh. pernyataan dibacakan.
Para petinggi tampak serius menanggapi arahan Menko Polhukam. Beberapa bagian terkait dengan pencatatan semua instruksi yang diberikan oleh menteri yang mengoordinasikan masalah politik, hukum, dan keamanan
Usai rakornas ini, kami di TNI dan Polri berharap ada sinergi dalam persiapan Pileg 2024.
“Polri dan seluruh pemangku kepentingan terkait akan terus memperkuat sinergi dalam penyiapan personel, peralatan, dan strategi untuk menjaga promosi keamanan dan ketertiban di tahapan pemilu 2024,” pungkas Kapolri.
Mahfud MD berpesan kepada seluruh TNI dan Polri yang hadir dalam rakornas tersebut. Ia sendiri menjelaskan posisi TNI-Polr dalam pemilihan parlemen 2024. Nantinya, TNI-Polri akan diarahkan untuk melaksanakan legal policy.
“Saya mau mulai, dimana peran TNI dan Polri dalam semua persoalan yang ada di hadapan kita ini ? Secara konstitusi tentu kita sudah tahu, tapi sekarang kita akan melakukan beberapa hal”, kata Mahfud di podium nasional. rapat koordinasi .
“Kita memiliki tujuan negara, kerangka acuan TNI dan Polri sebagai dasar dan kerangka acuan, sehingga dikatakan bahwa peran lembaga negara dan lembaga negara, termasuk TNI-Polri, harus diarahkan pada implementasi kebijakan hukum. kebijakan itu bukan politisasi hukum,” imbuhnya. (@red-Rfi)
