Integrasi HAM dan bisnis pada Draf Strategi Nasional

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi dalam memperkuat implementasi United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs).

Guna mempercepat implementasi UNGPs di level nasional, selaku national focal point Bisnis dan HAM, KemenkumHAM telah membentuk Gugus Tugas nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM). GTN BHAM ini sendiri melibatkan beragam pihak mulai dari K/L, CSO, maupun kalangan akademisi.

“Terkini GTN BHAM tengah melakukan penyusunan strategi nasional bisnis dan HAM yang akan dirampungkan pada tahun ini juga,”

Lebih lanjut dalam mendorong pengarusutamaan bisnis dan HAM, KemenkumHAM telah membuat aplikasi berbasis web yang dinamai PRISMA (Penilaian Resiko Hak Asasi Manusia). Dengan adanya PRISMA diharapkan dunia usaha dapat lebih dekat mengenal konsep Bisnis dan HAM melalui uji tuntas secara sukarela.

“Sejatinya, sejak tahun 2015 isu berkenaan dengan bisnis dan HAM juga telah menjadi bagian penting dalam rencana aksi nasional bisnis dan HAM,”

Selain itu, di sejumlah K/L semangat untuk mengimplementasikan Bisnis dan HAM juga telah terbentuk “Misalnya saja di Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah dibentuk aturan terkait sertifikasi HAM bagi yang bergerak di industri perikanan,” tambahnya.

Karenanya, HAM senantiasa menjadi bagian penting dalam pembuatan pelbagai kebijakan di tanah air. bahwa pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi dalam memperkuat implementasi UNGPs baik di level nasional, regional, maupun internasional (jakarta,heri.indonews.tv)

, Integrasi HAM dan bisnis pada Draf Strategi Nasional,

By Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *